Berita Terkini

Karanganyar – Kamis (05/03/2025), KPU Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk periode bulan Februari 2025, bertempat di Aula kantor KPU Karanganyar. Rakor yang dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris, dan Satgas SPIP KPU Karanganyar. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono. Dalam sambutannya, Daryono menekankan agar pelaporan SPIP bisa dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian tabel kartu kendali yang dipandu Kepala divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Karanganyar, Siti Halimatus Sa’diyah. Amah, panggilan akrab Siti Halimatus Sa’diyah menyebutkan bahwa agenda utama SPIP adalah pemeriksaan lampiran dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung meliputi lampiran kepegawaian, keuangan negara, hibah, pengadaan, persedian dan aset BMN, SAKIP, rekap perjalanan dinas, dan kelengkapan administrasi pengelolaan dana hibah. "Untuk dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian SPIP diharapkan bisa segera selesai. Dokumen akan disampaikan pada tanggal 10 Maret 2025 dan sudah bisa diunggah di aplikasi SPIP," jelas Amah. (AB)

KARANGANYAR – Dalam rangka merencanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di bulan Maret 2025, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, KPU Karanganyar melaksanakan rapat koordinasi Sosdiklih dan pengelolaan PPID, Selasa (04/03/2025).  Rapat dilaksanakan di aula kantor KPU Karanganyar dikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, para kasubbag dan staf sub bagian yang membidangi Sosdiklih dan Parmas Kegiatan dipandu oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Karanganyar, Andis Yuli Pamungkas.  Dalam sambutannya, Andis menyampaikan bahwa perlu dilakukan perencanaan kegiatan sosdiklih untuk mendukung pengelolaan media sosial, website, serta persiapan program podcast yang sudah siap dilaunching Kembali. “Agenda pada hari ini kita bahas bersama rencana kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2025 terutama terkait pengelolaan sosial media dan website dalam rangka mendukung pelayanan informasi. Selain itu, perlu kita siapkan secara matang program podcast “Jadi Tahu” yang rencananya akan kita launching perdana pada tanggal 19 Maret 2025. Sebelumnya akan dilaksanakan kegiatan pelatihan dengan menghadirkan narasumber,” kata Andis. Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono turut menyoroti terkait pengelolaan medsos, website dan juga podcast.   “Untuk pengelolaan website saat ini sudah cukup maksimal, salah satunya update konten berita kegiatan sudah rutin dilakukan, baik kegiatan yang diadakan oleh internal KPU atau Ketika menghadiri kegiatan KPU Provinsi dan KPU RI. Lalu untuk podcast, kita upayakan semaksimal mungkin agar dapat terlaksana dengan baik, dan yang paling penting adalah konsisten. Pelaksanaannya bisa satu atau dua kali dalam  sebulan”, terang Daryono. Kasubbag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Karanganyar, Smaragung Wibowo menyampaikan progress terkait pengelolaan website dan medsos. “Kami sudah melakukan update konten pasca beralih ke templete website yang baru, selain itu, media sosial juga terus kami update minimal bisa 1 (satu) konten setiap harinya. Selain itu untuk sarana dan prasarana podcast yang kita miliki sudah diuji coba dan siap untuk digunakan. Tinggal kita maksimalkan saja”, tandasnya. (HF)

KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar (KPU Karanganyar) menyiapkan pembuatan buku penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Penyusunan buku Pilkada telah memasuki tahapan pencermatan rancangan buku. Pencermatan rancangan buku Pilkada Karanganyar Tahun 2024 digelar pada Kamis - Jumat (27-28/02/2025). Penyusunan buku ini merupakan upaya KPU Karanganyar untuk memberikan gambaran penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Karanganyar. Demikian disampaikan Ketua KPU Karanganyar, Daryono dalam rapat pencermatan buku yang akan diberi judul Sabda Kawula : Risalah Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Karanganyar. “Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dengan adanya buku Pilkada Karanganyar merupakan catatan yang ingin diwariskan kepada pembaca yang tertarik pada demokrasi di Kabupaten Karanganyar,” Jelas Daryono. Buku Pilkada Karanganyar 2024 ini menyajikan hasil olahan data proses penyelenggaraan Pilkada dalam format narasi cerita, grafik dan infografis, serta kendala dan tantangan yang dihadapi selama tahapan Pilkada. Sehingga catatan penyelenggarakan Pilkada mudah untuk dipahami oleh berbagai kalangan. Dengan pendekatan tersebut, buku ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, memperkuat kepercayaan terhadap proses Pilkada, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Rencana. Banyaknya data yang terdokumentasi, lanjut Daryono, dalam sistem informasi lintas tahapan Pilkada memerlukan analisa dan penyajian data dan informasi yang menarik untuk dibaca, mudah diakses dan memiliki nilai kemanfaatan tinggi. (AB)

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti Focus Group Discussion (FGD) penyusunan laporan Evaluasi Pilkada Jawa Tengah Tahun 2024 di Hotel Gumaya Semarang, Senin s.d Rabu (24-26/02/2025). FGD yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini menghadirkan narasumber sebagai tindaklanjut atas Surat KPU RI Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Focus Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, Dimana penyelenggara Pemilihan disamping diamanatkan untuk melakukan evaluasi secara kuantitatif melalui kuesioner juga wajib melaksanakan evaluasi secara kualitatif melalui FGD. Handi Tri Ujiono, ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah diskusi konstruktif untuk merumuskan rekomendasi perbaikan pada pelaksanaan Pemilihan yang akan datang. “Kemarin 35 Kabupaten/Kota telah seluruhnya melaksanakan FGD, untuk itu akan kita pertajam bersama berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilihan kemarin, melalui berbagai perspektif dari masing-masing narasumber yang nantinya akan diperoleh langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan Pilkada periode mendatang”, ujar Handi. Hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut diantaranya Dr. Turtiantoro; Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos. SH., M.Si; Dr. Mohamad Hakim Junaidi S.Ag, M.Ag; Dr. Waskito Widi Wardojo, S.S., M.A; dan Afrimadona Zainuzir, P.Hd. yang mengevaluasi dari berbagai dimensi yakni dimensi tahapan, non tahapan, kelembagaan, dan faktor eksternalitas. Selain perspektif dari beberapa Narasumber, hadir pula anggota KPU RI Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Yulianto Sudrajat yang menyampaikan bahwa evaluasi melalui FGD ini merupakan program serius dari KPU RI yang harus dituntaskan baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. “Jangan dipandang sebelah mata tentang evaluasi ini, kita harus serius menyikapinya karena demi kepentingan masa depan (perbaikan-red)” pesan Yulianto. Selanjutnya peserta FGD terbagi dalam beberapa kelas untuk mengkaji berbagai dimensi tahapan sesuai dengan divisi masing-masing mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan dan dibahas secara bersama-sama guna memperoleh kesimpulan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi Pemilihan yang akan datang. (lul)

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar menghadiri kegiatan Rapat Persiapan Tindaklanjut Penyusunan Instrumen Evaluasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Kamis-Jumat (13-14/02/2025) di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua, Anggota Divisi Rendatin, dan Kasubbag Rendatin pada 35 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyiapkan instrumen bagi KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan laporan evaluasi Pilkada Serentak serta sebagai acuan dalam melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono dalam sambutannya menekankan bahwa laporan evaluasi merupakan bagian yang penting agar dapat diukur sejauhmana aspek-aspek pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, KPU dapat mempertanggungjawabkan kondisi dan situasi yang dihadapi pada masa penyelenggaraan tahapan. “hal-hal yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pilkada Serentak menjadi catatan bagi kita untuk dapat dituangkan dalam laporan evaluasi, melalui indikator yang jelas maka kita mampu melihat apakah Pilkada dapat berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada” jelas Handi. Dalam kesempatan itu, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah yang lain juga memberikan arahan terkait penyusunan laporan evaluasi yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, serta pengemasan model FGD yang menarik agar mampu menyerap banyak informasi dan rekomendasi atas pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan instrumen laporan evaluasi yang dipandu oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Perencanaan, Basmar Perianto Amron. Instrumen laporan evaluasi tersebut meliputi aspek Tahapan Pemilihan, Non Tahapan Pemilihan, Kelembagaan (Supporting System), dan Faktor Eksternalitas. “Pada saat penulisan laporan nanti, diharapkan KPU Kabupaten/Kota menjawab kuesioner sesuai kondisi apa adanya, riil sesuai apa yang dialami agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pilkada di masa yang akan datang” ujar Basmar. Selain itu lanjut Basmar, pelaksanaan FGD menjadi sangat penting sebagai penajaman kuesioner yang telah ditentukan yang kemudian dapat dituangkan dalam laporan evaluasi yang mampu dipertanggungjawabkan .  Daryono, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa intrumen-instrumen yang telah diturunkan akan segera ditindaklanjuti oleh KPU Karanganyar untuk selanjutnya disusun dalam laporan evaluasi untuk disampaikan kepada KPU RI. “Kami akan pedomani instrumen-instrumen tersebut untuk dituangkan dalam quesioner yang ada sehingga laporan dapat tersampaikan tepat waktu” tandasnya. (lul)

SEMARANG -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti Rapat Koordinasi Kehumasan Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Tengah, Kamis - Jumat (13 - 14/2/2025) Acara yang digelar di Hotel Patra, Semarang ini diikuti oleh Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Karanganyar, Andis Yuli Pamungkas, beserta Kasubag Parmas dan SDM, Smaragung Wibowo, serta operator PPID, Henri Firmansah. Rakor digelar dalam rangka penataan standarisasi kehumasan Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten / Kota.  Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, dalam sambutannya menyampaikan pesan dari Ketua KPU RI, bahwa ini terkait bagaimana kita berkomunikasi karena kehumasan intinya komunikasi dengan publik. "Lalu perlu diperhatikan, jangan sampai pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2024, tetap ada jadwal bagaimana kita bertemu dengan cara apapun untuk membahas bagaimana langkah-langkah ke depan setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024", terang Handi. Selanjutnya materi oleh Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah. Akmal menyampaikan bahwa latar belakang dibentuknya Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) adalah untuk menyebarluaskan atau diseminasi berkaitan dengan hasil atau informasi-informasi kepemiluan/pemilihan.  "Sebenarnya tidak hanya hasil ya, tapi semua yang berkaitan dengan kepemiluan, demokrasi dan sebagainya itu bisa disampaikan pada masyarakat. Kemudian untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi pemilu/pemilihan, inilah latar belakangnya. Lalu untuk menjalin kemitraan, komunikasi yang harmonis dan kondusif dengan pemangku kepentingan terkait informasi kepemiluan", jelas Akmal. Di acara tersebut, turut hadir narasumber dari Kepala Seksi Opini Publik Diskominfo Jateng, Danang Tri Hermawan. Danang menyampaikan materi berjudul Pengembangan SDM Kehumasan. Disampaikan Danang bahwa pengembangan SDM kehumasan yang baik sangat penting untuk mendukung tugas dan tanggung jawab KPU. "Mengapa perlu peningkatan kapasitas Humas? Bahwa untuk menghadapi tantangan hoaks dan disinformasi terkait pemilu. Lalu membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serta menjaga citra KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel", terangnya. Danang juga menjelaskan apa saja skill yang harus dimiliki oleh SDM Kehumasan. Antara lain monitoring dan analisis berita, penanganan krisis dan strategi komunikasi. Monitoring dapat dilakukan dengan melihat pemberitaan di media online, cetak, TV, dan medsos. Materi kedua disampaikan oleh Reni Rinjani yang merupakan Kabag Humas & Informasi Publik Setjen KPU RI. Reni menjelaskan mengenai Standar Output Kehumasan KPU. Bahwasanya Humas KPU melaksanakan Peliputan dan Dokumentasi Kehumasan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. "Pengelolaan bidang kehumasan KPU antara lain pengelolaan website, pelayanan informasi publik, pengelolaan media sosial, pengelolaan podcast, pengelolaan bakohumas, pengelolaan media center KPU, serta pengelolaan perpustakaan KPU", jelasnya. (HF)