Berita Terkini

KARANGANYAR – Jajaran KPU Kabupaten Karanganyar mengikuti kegiatan kajian hukum “Kami Sesuatu” edisi ke-50 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis (7/5/2026). Kajian kali ini mengangkat film The American President sebagai bahan diskusi terkait etika demokrasi, benturan kepentingan, hingga dinamika politik. Kajian Hukum dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Mey Nurlela. Mey Nurlela menyampaikan bahwa film ini memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara dunia politik dan ranah privasi pejabat publik. “Saya berharap film kali ini bisa memberikan pemahaman lain, perspektif yang lain tentang bagaimana dunia politik beradu dengan ranah privasi,” ujar Mey dalam sambutannya. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sukoharjo, Isyadi, hadir sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Isyadi menjelaskan bahwa film The American President tidak hanya menyuguhkan drama politik, tetapi juga menggambarkan bagaimana strategi politik dan isu personal kerap dimanfaatkan dalam kontestasi demokrasi. “Dalam Pemilu Presiden di Film ini banyak sekali intrik yang dilakukan baik petahana maupun kandidat yang melawan petahana. Adanya praktik kampanye hitam dan eksploitasi kehidupan pribadi tokoh publik yang ditampilkan dalam film tersebut. Hal-hal yang personal itu tidak pantas dijadikan bahan untuk pemenangan pemilu berikutnya,” tegasnya. Menurut Isyadi, film tersebut memberikan pelajaran penting bahwa demokrasi idealnya dibangun melalui adu gagasan dan program kerja, bukan serangan terhadap kehidupan pribadi kandidat. “Yang seharusnya dikedepankan adalah visi, misi, dan program, bukan menyerang sisi personal seseorang,” ungkap Isyadi dalam sesi diskusi. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisyah, dalam resumenya mengingatkan pentingnya penyelenggara pemilu menjaga fokus demokrasi pada visi, misi, dan program peserta pemilu, bukan pada serangan personal atau kampanye negatif. “Fokusnya adalah bagaimana mengimbangi praktik-praktik yang enggak baik, berita-berita yang enggak baik, yang isinya hanya personal, dengan visi misi yang harus dikedepankan. Salah satu terbaiknya adalah refleksi soal benturan kepentingan itu,” ujar Muslim. Menurut Muslim, film tersebut juga menjadi refleksi bagi penyelenggara pemilu mengenai pentingnya menjaga integritas dan menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas kelembagaan. (TNT)

KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar menyiapkan dokumen Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) periode April 2026 yang dibahas pada Rabu (6/5/2026) di Aula Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Koordinasi pelaporan Kartu Kendali SPIP sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan internal di lingkungan lembaga. Koordinasi melibatkan seluruh satgas SPIP KPU Kabupaten Karanganyar, yang terdiri dari Komisioner, Sekretaris, Kepala Subbagian, dan staf. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman sekaligus memastikan kesiapan seluruh unit kerja dalam melengkapi dokumen pendukung pelaporan kartu kendali SPIP sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua Satgas SPIP KPU Karanganyar, Eko Handoko, menekankan bahwa pelaporan Kartu Kendali SPIP merupakan instrumen penting untuk memantau pelaksanaan pengendalian internal di setiap unit kerja. “Mekanisme pelaporan tersebut organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan lembaga, sekaligus memperkuat berbagai kegiatan pengendalian seperti reviu kinerja, pengelolaan sistem informasi, pengamanan aset, hingga pencatatan yang akurat dan tepat waktu,” kata Eko. SPIP tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur, terukur, dan akuntabel. Karena itu, pelaporan Kartu Kendali SPIP perlu dilakukan secara tertib dan konsisten oleh setiap unit kerja. Eko menambahkan, bahwa penguatan koordinasi dan pelaporan yang berkelanjutan, implementasi SPIP di lingkungan KPU Karanganyar diharapkan semakin optimal dalam mendukung tata kelola organisasi yang transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja kelembagaan. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Karanganyar, Siti Halimatus Sa’diyah, menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan pengendalian internal sekaligus memperbarui informasi terkait pengelolaan SPIP di lingkungan KPU Karanganyar. “Melalui rapat koordinasi ini diharapkan pelaksanaan manajemen dan pelaporan kegiatan pengendalian dapat berjalan lebih baik, sehingga mampu mendukung penguatan pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas organisasi,” ujar Siti. Kegiatan ini juga diisi dengan pengecekan pengisian Kartu Kendali SPIP periode April 2026 yang meliputi Kartu Kendali Kepegawaian, Keuangan Negara dan Hibah, Pengadaan Barang/Jasa, Persediaan dan Aset, Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah, Matriks Progres Tindak Lanjut, Pengadaan Logistik, Evaluasi Kinerja, serta Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali. (FF)

KARANGANYAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar melakukan kunjungan koordinasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karanganyar dalam rangka silaturahmi sekaligus untuk memperkuat sinergi dengan mitra strategis, Kamis (30/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU menjaga koordinasi dan komunikasi yang sudah terjalin dengan baik bersama Kesbangpol Karanganyar, meskipun berada di luar tahapan Pemilu/Pemilihan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Karanganyar, dengan didampingi oleh Anggota KPU Karanganyar, Sekretaris, dan jajaran Sekretariat KPU Karanganyar. Kunjungan KPU Karanganyar kali ini diterima oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar, Tyas Ngambar Widyowati, S.H., didampingi jajaran bidang terkait. Dalam pertemuan tersebut, Kesbangpol menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk sinergi mitra kerja strategis dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. “Kami menyambut baik silaturahmi ini, harapan kami dengan kunjungan ini sinergi dan koordinasi kita menjadi semakin baik utamanya untuk pemilu/pilkada kedepan”, kata Ambar. Ambar juga menyampaikan penyelenggaraan pemilu/pilkada sudah berjalan baik, meskipun ada juga beberapa hal yang perlu dievaluasi untuk perbaikan kedepan. “Pemilu/Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Karanganyar mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun juga ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi bersama dan diperbaiki agar kedepan pelaksanaan pemilu/pilkada menjadi lebih baik, dalam hal ini Kesbangpol siap untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan KPU Karanganyar”, tambahnya. Ketua KPU Karanganyar, Daryono menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga sebagai langkah preventif untuk penguatan kelembagaaan. Daryono juga menyampaikan meskipun dalam keadaan non tahapan, koordinasi penting untuk dilakukan dalam rangka menguatkan sinergi. “Koordinasi Lintas Lembaga itu penting apalagi dengan Kesbangpol sebagai mitra utama kami dalam menghadapi seluruh tahapan pemilu maupun pilkada di Kabupaten Karanganyar”, Ujar Daryono. Daryono juga menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini juga sekaligus untuk meminta ijin bahwa KPU Karanganyar akan melakukan silaturahmi ke Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karanganyar. "Rencananya setelah ini kami akan silaturahmi ke Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karanganyar untuk penguatan kelembagaan dan penguatan organisasi. Tujuan kami adalah untuk banyak mendengar kira-kira hal apa yang perlu jadi masukan untuk kami agar pemilu kedepan untuk menjadi lebih baik”, kata Daryono. Sementara itu Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar, Widy Hargus Kistyanto turut menyampaikan informasi tentang rencana penandatanganan MoU antara KPU Karanganyar dengan Bupati Karanganyar. “KPU Karanganyar sudah melakukan audiensi dengan Bapak Bupati, dan sudah disetujui untuk dilakukan MoU antara KPU Karanganyar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Setelah MoU itu ditandatangani, nantinya akan diturunkan menjadi Perjanjian Kerja Sama KPU Karanganyar dengan OPD terkait, salah satunya dengan Badan Kesbangpol”, kata Widy. Berdasarkan hasil  pertemuan ini, KPU Karanganyar akan melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karanganyar yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2026. (QMH)

KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti Kajian Hukum Kamis Sesuatu Seri ke-49 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026) dengam materi Film Antz. Dibedah oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Boyolali, Aniek Ambarwati, sebagai narasumber, Film Antz memberikan pelajaran demokraasi dari koloni semut. Aniek Ambarwati mengatakan bahwa Film Antz merupakan metafora politik yang relevan dengan penyelenggaraan pemilu. Film tersebut, menurut Aniek menggambarkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi informasi, serta sistem yang mengabaikan peran individu. “KPU tidak hanya berperan sebagai penyelenggara teknis, tetapi juga penjaga integritas informasi dan demokrasi. Prinsip kolektif kolegial, transparansi, dan pengawasan menjadi kunci mencegah penyimpangan,” tegasnya. Aniek menambahkan, advokasi hukum pemilu harus diarahkan pada pencegahan melalui penguatan literasi pemilih, keterbukaan informasi, serta komitmen menjaga kepercayaan publik. Hal senada disampaikan Anggota KPU Jateng Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Akmaliyah. Akmaliyah menilai film Antz sarat nilai kepemimpinan, keberanian menyuarakan kebenaran, serta peran individu dalam mendorong perubahan kolektif. “Advokasi hukum pemilu tidak hanya berfokus pada penegakan pelanggaran, tetapi juga pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum,” ujarnya. Muslim Aisha, Anggota KPU Jateng divisi Hukum dan Pengawasan, menyampaikan bahwa film Antz merefleksikan nilai demokrasi, yakni perjuangan menuju kebebasan sekaligus potensi penyimpangan kekuasaan. Menurutnya, film tersebut menekankan pentingnya kesadaran kritis individu sebagai pemicu perubahan. Meski tidak secara langsung membahas pemilu, nilai kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi menjadi pelajaran penting dalam memperkuat kualitas demokrasi. “Kita perlu mendorong masyarakat tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga substansi demokrasi,” ujar Muslim Aisha. Kegiatan diskusi diikuti Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah bersama subbagian teknis penyelenggaraan Pemilu dan hukum sebagai penguatan kapasitas penyelenggara pemilu. Melalui kegiatan ini, KPU diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menjaga integritas pemilu serta meningkatkan literasi politik masyarakat secara berkelanjutan. (HRN)

KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar mengikuti diskusi “Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik (NGOPI ASLI) KPU Provinsi Jawa Tengah yang mengangkat tema "Staying Power – Semangat Tak Kenal Lelah dalam Pengelolaan Logistik,” Selasa (28/04/2026). Diskusi ini membedah buku pengelolaan logistik berjudul "75 Hari Perjalanan Terjal Logistik Pemilu 2024", yang diterbitkan KPU RI. Hadir sebagai narasumber, Primus Supriono, salah seorang penulis buku yang juga Ketua KPU Kabupaten Klaten. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menyampaikan bahwa tema “Staying Power – Semangat Tak Kenal Lelah dalam Pengelolaan Logistik”, bukan sekadar slogan, melainkan cerminan dari kerja nyata seluruh jajaran penyelenggara Pemilu. “Kita semua memahami bahwa logistik merupakan salah satu pilar utama dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan ketepatan kualitas distribusi logistik adalah indikator penting yang menentukan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” kata Handi saat membuka acara. Pengalaman pada Pemilu 2024, lanjut Handi memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Tantangan yang dihadapi tidak ringan—mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga kompleksitas distribusi ke wilayah terpencil. Namun demikian, dengan kerja keras, koordinasi yang solid, serta semangat pengabdian yang tinggi, seluruh tahapan dapat kita lalui dengan baik. Acara yang diikuti oleh jajaran KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus refleksi atas dinamika pengelolaan logistik pada Pemilu 2024. Dalam pemaparannya, Primus Supriono menekankan bahwa keberhasilan distribusi logistik pemilu bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga tentang daya tahan, dedikasi, dan integritas penyelenggara. Ia mengisahkan berbagai tantangan di lapangan, mulai dari kondisi geografis yang sulit dijangkau hingga keterbatasan waktu distribusi yang menuntut ketepatan dan kecepatan. “Logistik pemilu adalah urat nadi penyelenggaraan. Ketika logistik terdistribusi tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas, maka kepercayaan publik terhadap proses demokrasi akan semakin kuat,” ujar Primus. Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam memastikan seluruh tahapan berjalan lancar. Lebih lanjut, Primus mengulas pengalaman pengelolaan logistik selama 75 hari masa krusial Pemilu 2024, sebagaimana tertuang dalam buku “75 Hari Perjalanan Terjal Logistik Pemilu 2024”. KPU Jateng berharap melalui kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang logistik dan arsip, sekaligus membangun budaya kerja yang tangguh dan adaptif. Semangat “tak kenal lelah” yang diangkat dalam tema menjadi pesan utama bahwa penyelenggara pemilu harus siap menghadapi berbagai tantangan dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi. (TRI).

KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti Kajian Hukum “Kamis Sesuatu” Seri ke-48 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis (23/04/2026). Kegiatan diikuti oleh Anggota KPU Karanganyar bersama Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Karanganyar melalui pembelajaran Diskusi Film Please Vote For Me yang menghadirkan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pati, Haryono, sebagai narasumber. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Machruz, menilai kegiatan diskusi film Please Vote For Me sebagai sarana edukasi beranah demokrasi yang mampu memberikan perspektif baru yang dikemas ringan dan menarik, namun dapat memperkaya wawasan pemilu. “Diskusi melalui film Please Vote For Me sebagai salah satu film bertema demokrasi yang cukup menarik untuk dikaji. Situasi dalam film tersebut secara garis besar mencoba memberikan berbagai dinamika yang tergambar dalam proses Pemilu termasuk kajian dalam penerapan etika Pemilu yang harus diberikan sejak dini," kata Machrus, ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jateng. Haryono, selaku narasumber menjelaskan bahwa film Please Vote Me memberikan gambaran mengenai dinamika praktik demokrasi sejak tahap awal hingga pemungutan suara. “Proses penunjukan kandidat menjadi tahap krusial yang menentukan arah kompetisi politik. Adanya praktik ‘politik uang’ yang digunakan untuk menarik dukungan, serta munculnya serangan identitas yang berpotensi memecah pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontestasi tidak selalu berjalan secara sehat dan rasional,” jelas Haryono. Selain itu, Haryono menerangkan pula bahwa terdapat perbedaan antara citra yang dibangun kandidat dengan realita yang sesungguhnya. “Dalam praktiknya, politisasi identitas juga kerap dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperoleh simpati pemilih. Kemudian yang mana pada tahap akhir, proses pemungutan dan penghitungan suara menjadi penentu hasil, namun tetap saja dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada tahapan sebelumnya”, terang Haryono. Sesi penutup, Haryono menegaskan bahwa sebagaimana tergambar dalam film Please Vote Me, sistem yang ideal tidak akan berarti tanpa budaya politik yang matang, sehingga kualitas demokrasi pada akhirnya ditentukan oleh kesadaran, partisipasi, dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu di Indonesia diharapkan tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga memperkuat pendidikan politik, literasi demokrasi, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas agar benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. (FF)