Berita Terkini

SRAGEN - Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan, KPU Kabupaten Karanganyar tukar pengalaman dalam pengelolaan dan penataan arsip dengan KPU Kabupaten Sragen. Ketua KPU Karanganyar, Daryono, menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya ke Sragen untuk bersilaturahmi sekaligus mempelajari secara langsung praktik penataan dan pengelolaan arsip di KPU Sragen. Hal ini guna meningkatkan kualitas tata kelola arsip di KPU Karanganyar. “Salah satu problem di KPU Karanganyar adalah penataan arsip yang belum optimal. Meskipun kami telah mempelajari teorinya dengan menghadirkan Disarpus Karanganyar, dalam praktiknya kami masih belajar, sehingga kami ingin melihat secara langsung bagaimana penataannya dan seperti apa alurnya agar dapat menambah wawasan kami,” ujar Daryono dalam kunjungan ke KPU Sragen, rabu (11/02/2026) kemarin. Hadir dari KPU Karanganyar, Ketua dan Anggota, Sekretaris, serta jajaran Sekretariat. Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Sragen, Prihantoro, didampingi Anggota, Sekretaris, Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik serta staf pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Sragen. Ketua KPU Sragen, Prihantoro, menyambut baik kunjungan dan koordinasi tersebut. Prihantoro menyampaikan bahwa pengelolaan arsip yang tertib dan sistematis merupakan bagian penting dari tata kelola kelembagaan yang akuntabel serta membutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran. “Kami menyambut baik kunjungan ini karena pengelolaan arsip bukan hanya soal penyimpanan dokumen, tetapi juga bagaimana membangun sistem yang tertib dan sesuai dengan ketentuan. Kami juga masih terus berproses dan terbuka untuk saling berbagi pengalaman demi perbaikan bersama,” ungkap Prihantoro. Sekretaris KPU Sragen, Masykur, memaparkan secara rinci alur pengelolaan arsip di KPU Sragen, mulai dari proses pengklasifikasian, penyimpanan, hingga penyusutan arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Koordinasi tersebut difokuskan pada pertukaran informasi dan pengalaman best practices pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis. Selain itu, digambarkan pula mekanisme penataan ruang arsip serta penerapan JRA sebagai instrumen pengendalian siklus hidup arsip. Melalui koordinasi ini, KPU Karanganyar memperoleh gambaran teknis mengenai strategi penataan arsip yang efektif dan efisien, termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Diskusi berlangsung interaktif dengan penekanan pada pentingnya akuntabilitas, kemudahan temu kembali arsip, serta perlindungan dokumen sebagai bagian dari memori kolektif lembaga. Daryono, Ketua KPU Karanganyar berharap hasil koordinasi ini dapat diimplementasikan dalam penguatan sistem kearsipan internal sehingga mendukung tertib administrasi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu di Karanganyar. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan. (DFR)

KARANGANYAR – KPU Kabupaten Karanganyar mengikuti koordinasi perencanaan dan sinkronisasi kegiatan divisi teknis yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (11/02/2026). Hal ini dilaksanakan untuk mempersiapkan tata kelola teknis kepemiluan yang lebih terintegritas dan efektif. Demikian disampaikan Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono dalam undangan yang menghadirkan seluruh KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Sekretaris, Kasubbag Rendatin, serta jajaran Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Karanganyar. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menegaskan bahwa perencanaan yang matang diperlukan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan optimal. Koordinasi digelar sebagai langkah awal memperkuat kesiapan penyelenggaraan pemilu dalam menyelaraskan program kerja serta meningkatkan koordinasi antar penyelenggara. “KPU akan merancang berbagai langkah strategis guna mempersiapkan tahapan pre-election, sehingga pada saat memasuki tahapan election, seluruh jajaran telah berada dalam kondisi siap secara sistem, kapasitas, maupun koordinasi. Pentingnya melakukan refreshing terhadap kemampuan dan pengetahuan penyelenggara pemilu. Hal ini terutama berkaitan dengan kesiapan KPU Kabupaten/Kota, mengingat terdapat beberapa operator, termasuk pada tahapan verifikasi partai politik yang belum pernah terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, KPU Provinsi akan melakukan pemetaan kompetensi untuk memastikan setiap personel ditempatkan sesuai kebutuhan dan memiliki kesiapan yang optimal,” tegas Handi. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah, Dewantoputra Adhipermana mengungkapkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diharapkan menguasai data hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan melakukan sinkronisasi program kerja. “Penguasaan data hasil pemilu sebelumnya menjadi penting dalam proses desain dan simulasi penataan daerah pemilihan (dapil) di tingkat kabupaten/kota. Berbagai kerja teknis lainnya di luar penataan dapil juga dinilai akan memberikan manfaat besar bagi KPU, terutama seiring dengan berlangsungnya pembahasan Undang-Undang Pemilu. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan penyelenggara semakin siap menghadapi tahapan pemilu mendatang secara lebih terencana dan komprehensif”, ungkap Dewo, sapaan akrabnya. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jateng, Muhammad Machruz menuturkan terkait Rincian Rencana Kerja Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan teori penghitungan alokasi kursi yang diharapkan mencerminkan proporsionalitas penduduk sekaligus menjaga keterwakilan wilayah secara adil. “Ada beberapa isu-isu strategis tahapan yang akan menjadi program Divisi Teknis. Diantaranya Penyusunan Substansi Materi Tahapan Teknis Kepemiluan, Simulasi Tahapaan Teknis Kepemiluan (Penataan Dapil, Desain Surat Suara, dan Tungsura), Bedah Buku/Hasil Riset/Diskusi terkait Pemilu dan Pemilihan, PAW Anggoata DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Pemutakhiran Data Parpol secara berkelanjutan,” tutur Machruz. KPU Jateng, lanjut Machruz, sudah menyusun rencana kegiatan selama tahun 2026 yang akan melibatkan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan program divisi teknis penyelenggaraan pemilu. (FF)

KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar mengikuti diskusi inspiratif “Ngobrol Pintar Arsip dan Logistik (Ngopi Asli)” yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (10/02/2026). Ngopi Asli kali ini mengangkat tema “Strategi Build Up Pengadaan Langsung: Efisien, Transparan, Akuntabel. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron menyampaikan bahwa tema ini sangat relevan dengan tantangan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU, terutama dalam memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, serta mampu dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun publik. "Pengadaan langsung bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya kita menjaga integritas lembaga. Efisiensi harus berjalan beriringan dengan transparansi, dan keduanya harus bermuara pada akuntabilitas," kata Basmar Dengan strategi yang tepat, lanjutnya, perencanaan yang matang, serta pemahaman regulasi yang komprehensif, kita dapat meminimalisir risiko kesalahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan organisasi. Basmar berharap melalui forum ini, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis, tetapi juga perspektif strategis dalam membangun sistem pengadaan yang semakin profesional. Ngopi Asli menghadirkan narasumber, R. Suryanto, selaku Kasatpel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemaparannya, Suryanto menekankan pentingnya strategi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan langsung yang tepat guna, terutama dalam mendukung kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. "Pengadaan langsung bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian dari sistem tata kelola yang harus dijalankan secara profesional. “Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara publik,” tegasnya. R. Suryanto memaparkan konsep build up strategy dalam pengadaan langsung, yang menitikberatkan pada perencanaan kebutuhan sejak awal, pemetaan risiko, serta penguatan dokumentasi dan arsip sebagai bentuk pengendalian internal. Dengan strategi tersebut, potensi kesalahan prosedur maupun temuan audit dapat diminimalisasi. Ngopi Asli menjadi bagian dari komitmen KPU Provinsi Jawa Tengah dalam membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. kegiatan ini sekaligus menjadi wadah penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU. (TRY).

SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar menyerahkan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/2/2026). Penyerahan laporan dilakukan bersama-sama KPU Provinsi Jawa Tengah dan Seluruh KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Anggota KPU Karanganyar Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Andis Yuli Pamungkas turut hadir bersama Pejabat dan staf PPID KPU Karanganyar. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Asoka Indrayana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada KPU Jateng dan seluruh KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah menyerahkan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025. “Terima kasih dan apresiasi dari Kami kepada KPU Jateng beserta KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah atas penyampaian Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 lebih awal. Kerjasama strategis antara KI Jateng dan KPU Jateng harus tetap terjaga, dan harapannya Tahun ini kami bisa melakukan Monev PPID ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”, Ujar Indra. Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah menyampaikan bahwa Laporan Pelayanan Informasi Publik ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas lembaga dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. “Terimakasih kami sudah diterima di kantor KI Jateng. Penyerahan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami selaku Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.  Selain menjadi kewajiban, laporan ini juga sebagai bentuk akuntabilitas KPU dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Meskipun tidak ada monev dari KI, tidak mengurangi tanggungjawab pelayanan, serta kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan PPID”, tegas Akmal. Sementara itu Andis, menyampaikan bahwa Pelaporan ini menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja PPID dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.  “Penyerahan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Karanganyar dalam memberikan pelayanan dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. PPID KPU Karanganyar terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik. Diawal tahun 2026, KPU Karanganyar juga telah menetapkan Daftar Infomormasi Publik (DIP) Tahun 2026, dan sudah dipublikasikan di website KPU Karanganyar”, jelas Andis. Dengan diserahkannya laporan ini, sebagai komitmen Satker KPU di Jawa Tengah sebagai badan publik dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan, menyimpan, dan memberikan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu diharapkan dapat mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang transparan, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU Karanganyar. (QMH)

KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) periode Januari 2026 dan sosialisasi manajemen risiko di Aula Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, Senin (09/02/2026). Rakor tersebut bertujuan untuk menyiapkan dokumen pendukung Pelaporan Kartu Kendali SPIP periode Januari 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi manajemen risiko. Ketua KPU Karanganyar, Daryono memimpin koordinasi yang diagendakan pagi hari. Rakor diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Sekretaris, serta Satuan Tugas (Satgas) SPIP KPU Kabupaten Karanganyar. “Kegiatan ini merupakan sebuah agenda rutin. Pemahaman dan memastikan kesiapan seluruh unit kerja dalam melengkapi dokumen pendukung pelaporan kartu kendali SPIP sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai pengingat kita semua dalam pelaporan kartu kendali SPIP ini, level pertamanya adalah kelengkapan administrasi dan sesuai dengan deadline (batas waktu-red) pengiriman ke provinsi,” kata Daryono. Selain membahas pelaporan kartu kendali SPIP, rakor juga dirangkaikan dengan sosialisasi manajemen risiko sebagai upaya penguatan pengawasan dan pengendalian internal. Ketua Satgas SPIP KPU Kabupaten Karanganyar, Eko Handoko, menyampaikan materi terkait Manajemen Risiko. “Manajemen risiko ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan SPIP. Tujuannya untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan kinerja, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” jelas Eko. Sosialisasi ini, lanjut Eko, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman jajaran KPU Kabupaten Karanganyar dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan pengecekan pengisian Kartu Kendali SPIP periode Januari 2026 meliputi Kartu Kendali Kepegawaian, Keuangan Negara dan Hibah, Pengadaan Barang/Jasa, Persediaan dan Aset, Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah, Matriks Progres Tindak Lanjut, Pengadaan Logistik, Evaluasi Kinerja, serta Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali. Eko Handoko, yang juga Pelaksana tugas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum ini, menegaskan bahwa pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh dokumen pendukung telah terisi secara lengkap, benar, dan sesuai ketentuan. Hal ini menjadi bagian penting dalam pengendalian internal sekaligus sarana evaluasi kinerja unit kerja. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Karanganyar berharap penerapan SPIP dan manajemen risiko dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. (HRN)

KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar melaksanakan kegiatan Santunan dan Doa bersama Anak Yatim, bertempat di Pondok Yatim Putra Muhammadiyah yang terletak di Bejen Karanganyar, Jumat, 6 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Karanganyar, Sekretaris,  Kepala Subbagian Parhumas dan SDM, serta Staf Subbag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Karanganyar. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan empati di lingkungan kerja KPU serta dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan. Acara diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada pengurus yayasan. Ketua KPU Karanganyar, Daryono dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi dan juga wujud rasa syukur sekaligus bentuk kepedulian sosial KPU kepada masyarakat. "Tujuan kami kesini untuk silaturahmi, meningkatkan rasa syukur, sekaligus menyerahkan santunan sebagai bentuk kepedulian sosial KPU Karanganyar kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya anak yatim. Harapannya santunan yang diberikan dapat membawa manfaat serta mempererat hubungan silaturahmi antara KPU Karanganyar dengan masyarakat sekitar", ujar Daryono Melalui kegiatan Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim ini, KPU Kabupaten Karanganyar berharap dapat terus menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan lingkungan sekitar, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, humanis dan berlandaskan empati. (QMH)