Bahas Strategi Pengadaan di Pilkada, KPU Karanganyar ikuti NGOPI ASLI bersama KPU se Jateng
KARANGANYAR – Dalam rangka memperkuat kesiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar ikuti kegiatan diskusi bertajuk NGOPI ASLI (Ngobrol Pintar Arsip dan Logistik) dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah. Mengangkat tema “Pre-Seasons: Persiapan Taktik Swakelola dan Strategi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pilkada, acara digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (24/02/2026).
Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron menyampaikan bahwa dalam menghadapi tahapan Pilkada, kita perlu melakukan pre-season yang matang. Seperti halnya sebuah tim yang mempersiapkan diri sebelum kompetisi dimulai, kita pun harus menyiapkan strategi, memperkuat koordinasi, dan memastikan seluruh aspek pendukung berjalan optimal.
“Topik hari ini, yaitu persiapan taktik swakelola dan strategi Perjanjian Kerja Sama (PKS), merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola pengadaan barang dan jasa berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ketepatan dalam menentukan skema swakelola maupun kerja sama akan sangat menentukan kelancaran dukungan logistik dan operasional Pilkada,” kata Basmar.
Melalui forum diskusi ini, lanjut Basmar, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman regulatif, tetapi juga strategi praktis dan mitigasi risiko yang dapat diterapkan di satuan kerja masing-masing. Diskusi ini menjadi ruang belajar bersama untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas kita dalam menghadapi tahapan yang semakin dinamis. Saya juga mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan “Ngopi ASLI” sebagai ruang dialog yang santai namun substantif.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber R. Suryanto, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemaparannya, R. Suryanto menekankan bahwa swakelola merupakan salah satu metode pengadaan yang harus dipersiapkan dengan perencanaan yang detail, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan swakelola sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Swakelola bukan sekadar mekanisme teknis, tetapi juga strategi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Pilkada. Perlu perencanaan taktik yang matang agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan,” ujarnya.
Selain membahas swakelola, diskusi juga menyoroti pentingnya strategi penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam mendukung kelancaran tahapan Pilkada. PKS menjadi instrumen vital dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen KPU Provinsi Jawa Tengah dalam membangun budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif. Dengan penguatan strategi sejak fase “pre-seasons”, diharapkan seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran. Sebagai penutup, penyelenggara mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kompetensi serta memperkuat koordinasi lintas bidang demi menyukseskan Pilkada yang demokratis dan berkualitas di Jawa Tengah. (TRY).
