Berita Terkini

KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar (KPU) Karanganyar menyabet Penghargaan Terbaik I Kategori pengelolaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA), sebagai salah satu bentuk penghargaan dalam proses pelaksanaan tahapan pembentukan Badan Adhoc Pilkada Serentak 2024 di KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada acara SDM Award 2025 sebagai rangkaian kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Jawa Tengah yang dilaksanakan di Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Sabtu - Senin (12-14/04/2025). ‎Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Karanganyar, Andis Yuli Pamungkas, sangat mengapresiasi penghargaan yang diterima oleh KPU Karanganyar. "Apresiasi kepada seluruh tim KPU Karanganyar yang sudah bekerja maksimal dalam melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pembentukan Badan Adhoc Pilkada Serentak 2024, khususnya dalam pengelolaan SIAKBA. Dengan jadwal yang mepet dan saling beririsan, semangat kerjasama tim yang solid tetap terjaga hingga selesainya seluruh tahapan pembentukan Badan Adhoc. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kerja-kerja kita semua", ungkap Andis. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono dalam sambutanya menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan dengan maksud untuk menjadikan refleksi proses perekrutan Badan Adhoc Penyelenggara Pilkada 2024. "Evaluasi ini penting untuk dilaksanakan sebagai refleksi bagaimana pengelolaan dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan perekrutan, sampai dengan bagaimana mengelola SDM badan adhoc penyelenggara Pilkada serentak 2024. Di Pilkada 2024 kita mengelola SDM badan adhoc di 576 Kecamatan, 8.563 desa/kelurahan dan 56.812 TPS dengan DPT sejumlah 28.427.616 pemilih. Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pilkada dimasa mendatang ”, ujarnya. Rapat kerja evaluasi pembentukan badan Adhoc Pilkada 2024 ini sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh 2 (dua) Komisioner KPU RI yaitu Ketua Divisi SDM dan Litbang, Parsadaan Harahap, dan Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Yulianto Sudrajat Dalam sambutannya, Parsa menyampaikan bahwa pasca tahapan pilkada 2024 selesai, KPU masih mempunyai tugas yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengelolaan arsip, pertanggungjawaban, pelaporan, dan evaluasi. “Pasca berakhirnya seluruh rangkaian tahapan Pilkada 2024, masih ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan antara lain pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengelolaan arsip, pertanggungjawaban keuangan, pelaporan tahapan, dan evaluasi penyelenggaraan tahapan. Evaluasi adalah metode yang dibangun untuk mengkaji, merepresikan diri kita secara kelembagaan apakah yang sudah kita lakukan ini benar atau tidak. Jadi evaluasi ini substansinya adalah momentum penting yang harus kita kerjakan sebagai sebuah Lembaga yang diakui Undang-Undang”, terang Parsa. Selanjutnya Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Yulianto Sudrajat, dalam sambutannya mengatakan bahwa tugas bapak ibu semua adalah untuk meningkatkan kapasitas. Salah satunya adalah forum evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan. Sehingga ke depannya ada catatan-catatan rekomendasi yang dapat dilakukan pada periode selanjutnya. “Berbicara mengenai evaluasi badan adhoc, tentu kami sudah membuat kebijakan-kebijakan yang cukup signifikan, salah satunya adalah SIAKBA. Tentu dengan adanya aplikasi ini dapat membantu dalam perekrutan mulai dari KPU RI hingga KPPS. Kebijakan lain terkait pembentukan Badan Adhoc, belajar dari pengalaman agar tidak terulang lagi kejadian pada pemilu 2019, KPU RI mengambil kebijakan memperketat syarat batasan usia serta memperketat elemen pemeriksaan Kesehatan bagi calon pendaftar”, jelasnya. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yaitu Fitriyah yang merupakan dosen FISIP Universitas Diponegoro. Dilanjutkan oleh Ketua Peneliti Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu DKPP RI, Nur Hidayat Sardini kemudian Irwan Saputra dari Tenaga Ahli SDM KPU RI. (HF)

UNGARAN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar (KPU) Karanganyar meraih penghargaan terbaik pertama pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diberikan KPU Provinsi Jawa Tengah pada saat Rapat Kerja Evaluasi Penyusunan Produk Hukum dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Bandungan, Kabupaten Semarang, Kamis - Sabtu (10-13/04/2025). ‎Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Karanganyar, Siti Halimatus Sa’diyah, merasa bangga atas apresiasi yang diberikan oleh KPU Jateng. ‎"Penghargaan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi kami di KPU Karanganyar. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah berjuang keras memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan JDIH. Semoga semangat ini terus terjaga, dan ke depan kami bisa mempertahankan serta meningkatkan prestasi ini," ujar Amah, panggilan akrabnya. Adapun ‎rapat kerja dibuka secara resmi oleh Anggota KPU Jawa Tengah, Mey Nurlela. Dalam sambutannya, Mey menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan produk hukum yang lebih baik, terukur, rinci, serta mudah diakses oleh masyarakat. ‎“Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan poin-poin penting dalam penyusunan regulasi ke depan,” ujarnya. ‎Anggota KPU Jateng Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha, menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam proses penyusunan produk hukum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, perlu ada perencanaan matang dari internal KPU, mulai dari alur hingga regulasi akhir. “Raker ini menjadi ruang untuk menggali berbagai persoalan dan menemukan solusi konkret, terutama menyangkut regulasi yang akan disusun pasca-Pilkada 2024,” jelasnya. ‎Menariknya, sesi evaluasi dikemas secara kreatif melalui sketsa parodi persidangan yang menggambarkan sengketa hasil pemilu. Parodi ini dimainkan oleh mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama sejumlah anggota KPU Jateng dan akademisi, seperti Prof. Dr. Lita Tyesta A.L.W, S.H., M.Hum., serta Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. ‎Diskusi berlanjut dengan pembahasan mengenai pentingnya penyusunan dan dokumentasi produk hukum pasca-Pilkada. Salah satu fokus utama adalah penguatan akses publik melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi informasi KPU. (AB)

SURAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis - Sabtu (10-12/04/2025). Acara yang digelar di Hotel Sunan Kota Surakarta diikuti oleh Sekretaris, Kasubag KUL, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gubernur dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah. Rapat Evaluasi dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono yang didampingi Anggota KPU Jawa Tengah Divisi Perencanaan dan Logistik Basmar Perianto Amron, Divisi Data dan Informasi Paulus Widiyantoro, Sekretaris KPU Jawa Tengah Arif Suja’i, serta Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Jateng, Eko Supriyanto. Handi Tri Ujiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemilu Kepala Daerah serentak Tahun 2024 ini berjalan dengan baik, di semua tahapan berjalan dengan lancar, aman dan terkendali khususnya di Jawa Tengah. "Dengan suksesnya tahapan itu, belum lengkap kalau Pertanggungjawaban keuangan belum clear, karena itu satu kesatuan dalam menyukseskan Pilkada Serentak ini. Apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras kita, Pilkada serentak Tahun 2024 boleh dikatakan sukses," terang Handi. Sekretaris KPU Propinsi Jawa Tengah, Arief Suja'i, menyebut bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan hibah harus cermat, baik dalam SPJ nya, komponen-komponen spj harus lengkap. Materi Evaluasi salah satunya adalah Sosialiasai Perpajakan Coretax. "Dalam akhir tahapan ini, volume pekerjaan sudah menurun drastis, untuk itu kita gunakan waktu yang luang ini untuk ceklis kembali Pertanggungjawaban keuangan yang telah lalu, agar kedepannya saat pemeriksaan dapat meminimalisir temuan," ujarnya. (dna).

MAGELANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pilkada Tahun 2024 di Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa - Kamis (8-10/4/2025). Acara yang terselenggara di Hotel Atria, Kota Magelang ini diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono dan Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Karanganyar, Devid Wahyuningtyas, beserta admin dan operator Sidalih, Fika Rahmawaty dan Sigit Darmawan. Kegiatan ini digelar dalam rangka evaluasi tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada tahun 2024, juga sebagai persiapan bagi KPU untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hadir pula dalam kegiatan ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Akademisi UGM. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa data pemilih mempunyai peranan vital dalam tahapan pemilihan. “Data pemilih memegang peranan vital dalam proses pemilihan karena saat terjadi sengketa pemilihan yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK), maka daftar pemilih selalu menjadi bagian yang dipersoalkan”, terang Handi. Beliau juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kekompakan, ketelitian dan kesuksesan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang telah dimutakhirkan oleh 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah selama tahapan Pilkada 2024. Kesuksesan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada 2024 ditandai dengan tidak adanya sengketa yang menyoal data pemilih di Jawa Tengah. Hadir pula Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Nur Kholiq yang menyampaikan soal pemutakhiran data yang berulang pada Pilkada 2024. “Adanya data yang telah dibersihkan pada Pilkada sebelumnya (2019) namun kembali muncul pada Pilkada kali ini, hal ini terjadi  karena tidak adanya sinkron antara data kependudukan dengan sistem pemutakhiran data pemilih”, imbuh Nur Kholiq. Sementara itu Akademisi UGM, Mada Sukmajati menyampaikan soal dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahapan Pilkada. Menurutnya dokumentasi ini penting karena menjadi saksi sejarah juga sebagai sumber informasi untuk generasi selanjutnya dalam melaksanakan tahapan. Dokumentasi ini baiknya dibuat dalam laporan evaluasi, yang isinya merekam semua dinamika dan kreativitas yang telah dilakukan dalam upaya menyukseskan pemilihan saat itu. Laporan evaluasi ini juga penting bagi masyarakat karena menjadi bagian dari akuntabilitas KPU sebagai lembaga negara, juga bisa menjadi referensi untuk proses penelitian bagi perguruan tinggi. (s)

KAB MAGELANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Tahapan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bertempat di Grand Artos Hotel & Convention, Kabupaten Magelang, Selasa-Kamis (8-10/4/2025). Acara ini diikuti oleh  Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosdiklihparmas dan SDM se-Jawa Tengah, didampingi oleh Kasubbag beserta staf SDM dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Karanganyar, Andis Yuli Pamungkas. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang sudah dilaksanakan pasca berakhirnya seluruh tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Selain itu Handi juga menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh satker di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah. “Saya menyampaikan apresiasi atas seluruh upaya yang telah dilaksanakan oleh bapak/ibu sekalian dalam melaksanakan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilkada Serentak 2024 di lingkup masing-masing. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, oleh karena itu dua hari ke depan kita akan mengupasnya supaya menjadi bagian yang akan kita pertanggungjawabkan dari segi pelaksanaan tugas dan kewajiban kita selaku Penyelenggara Pemilihan”, terang Handi. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Sosdiklih dan Parmas, Akmaliyah, turut menyampaikan sambutan terkait perencanaan kegiatan sosdiklih. Bahwa pasca pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024, tidak menjadi penghalang bagi KPU untuk terus berkegiatan  dalam upaya peningkatan Pendidikan pemilih. “Jadi teman-teman KPU Kabupaten/Kota untuk membuat perencanaan kegiatan terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bentuk dan pelaksanaannya disesuaikan kondisi masing-masing. Raker kali ini kita manfaatkan untuk diskusi bersama untuk rencana tindaklanjut sosdiklih pasca Pilkada Serentak 2024”, tuturnya. Pada acara Rekar tersebut, KPU Jateng menghadirkan hadir Eks Komisioner KPU Jawa Tengah periode 2018-2023, Henry Wahyono selaku Narasumber. Henry menyampaikan materi berjudul Evaluasi Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pilgub Jawa Tengah 2024. Disampaikan Henry bahwa evaluasi itu penting dikarenakan untuk memastikan integritas proses demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan, mencegah konflik sosial, mendorong partisipasi publik, meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu, dan mempersiapkan pilkada yang lebih baik ke depan utamanya berkaitan dengan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Materi kedua disampaikan oleh Moh. Asropi yang merupakan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Asropi menjelaskan mengenai persiapan e-monev tahun 2025. Rencana tahapan monev (monitoring dan evaluasi) tahun 2025 dimulai dengan tahap penilaian informasi wajib berkala, pengisian Self Asessment Questionnaire (SAQ), Visitasi SAQ, kemudian uji publik. Untuk rencana parameter e-monev tahun 2025 masih sama dengan tahun lalu yakni sarana prasarana, informasi berkala, informasi setiap saat, kualitas informasi, digitalisasi, serta komitmen organisasi. Dalam acara raker tersebut, juga dilaksanakan malam citra anugrah parhumas Pilgub Jateng 2024, yaitu pemberian penghargaan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kepada KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan tahapan sosdiklih dan parmas pada Pilkada Serentak 2024. Ada 5 (lima) kategori penghargaan yaitu inovasi kegiatan sosdiklih dan parmas, maskot Pilkada ter-unik, jingle Pilkada ter-favorit, pengelolaan medsos, dan podcast teraktif KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. (HF)

KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar (KPU Karanganyar) mengawali masuk kerja hari pertama setelah libur dan cuti Idul Fitri 1446 H dengan mengadakan kegiatan Halal Bi Halal. Bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Jalan Tentara Pelajar Tegalasri Bejen Karanganyar, Halal Bi Halal (HBH) digelar Selasa (08/04/2025). Acara Halal Bi Halal dipimpin oleh Ketua KPU Karanganyar, Daryono, dan diikuti oleh seluruh Komisioner, Sekretaris, dan Pejabat Struktural serta semua Staf Sekretariat KPU Karanganyar. Kegiatan HBH menjadi momen awal pada saat pertama kali masuk kerja. Ketua KPU Karanganyar, Daryono, menyampaikan bahwa momen ini menjadi penanda awal kantor KPU Karanganyar mulai aktif setelah Libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam kegiatan pagi itu disampaikan Ikrar Halal Bi Halal yang disampaikan oleh Ria Avriyanti sebagai perwakilan Sekretariat. Devid Wahyuningtyas, Anggota KPU Karanganyar, berharap dengan Ikrar Halal Bi Halal yang disampaikan semakin mempererat hubungan kerja menjadi sebuah keluarga besar KPU Karanganyar. Acara HBH kemudian dilanjutkan dengan bersalaman dengan berjabat tangan dan saling memaafkan. (NRD)