Berita Terkini

KARANGANYAR – KPU Karanganyar menerima kunjungan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Karanganyar, Kamis (01/07/2021). Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua DPD PAN, Dr. Sutoyo, M.Pd. Sutoyo mengatakan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan pergantian pengurus DPD sesuai dengan SK Dewan Pimpinan Pusat PAN yang baru. “Kesempatan kali ini kami, DPD PAN Karanganyar ber ta’aruf dengan KPU. Sekaligus menyampaikan Salinan Surat Keputusan (SK) DPD Partai Amanat Nasional tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Karanganyar periode 2020 – 2025,” kata Sutoyo. Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari, didampingi anggota, menerima kehadiran pengurus DPD PAN Karanganyar, dikantor KPU Karanganyar jalan Tentara Pelajar Tegalasri Bejen Karanganyar. Dikatakan Triastuti bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu berkewajiban melayani Peserta Pemilu. “Dengan adanya silaturahmi ini bisa terjalin hubungan yang baik agar dapat memberikan kemudahan dalam melakukan koordinasi terkait persiapan Pemilu yang akan datang,” ujar Triastuti. Diakhir pertemuan tersebut, KPU dan Pengurus DPD PAN Karanganyar berfoto Bersama di Media Center KPU Karanganyar. (TR)

KARANGANYAR – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2020-2024 dalam bidang pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan diarahkan menuju terwujudkan konsolidasi demokrasi. Demikian Dikatakan Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dalam kegiatan Rabu Ingin Tahu (RIT) yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (30/06/2021). RIT yang mengambil tema Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia, diikuti juga oleh KPU Kabupaten Karanganyar melalui zoom meeting bersama 34 KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dan peserta lainnya. Acara RIT menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa serta dipandu moderator Diana Ariyanti anggota KPU Provinsi Jawa Tengah divisi Sosdiklih dan Parmas. Dalam sambutan acara, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat mengatakan bahwa tahun 2024 terdapat dua agenda besar yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif dan juga Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Segala sesuatunya perlu dipersiapkan dengan baik agar semua kegiatan pemilu dan pemilihan tahun 2024 dapat berjalan baik dan lancar, misalnya terkait regulasi harus jelas. “Dalam Pemilu tahun 2019 ada banyak catatan yang harus diperbaiki terutama dalam hal regulasi tahapan pemilu. Untuk itulah perlu peran DPR khususnya Komisi II dalam mengawal regulasi tersebut,” kata Drajat panggilan akrabnya. Saan Mustopa, Wakil Ketua II DPR RI, menyatakan bahwa Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 merupakan pemantapan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Terkait dengan undang-undang, lanjut Saan, tidak mengalami perubahan. “literasi regulasi pemilu jadi modal politik dalam mewujudkan pemantapan konsolidasi demokrasi. Indikator demokrasi terkonsolidasi dengan baik adalah terwujudnya sistem tata negara yang demokratis, adanya konsistensi penyelenggaraan Pemilu dengan baik, badan penyelengara Pemilu yang berintegritas dan tercapainya target-target partisipan pemilih,” jelas Saan. Menurut Saan, kunci keberhasilan konsolidasi demokrasi dalam Pemilu dan Pemilihan adalah memahami dan mengamalkan undang-undang dan Pancasila serta nilai nilai demokrasi dalam pemilihan serentak tahun 2024 dan komitmen semua pihak untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam pengelolaan Pemilu perlu adanya pendekatan dalam membangun kepentingan publik. “Pemilu tahun 2024 akan menjadi peristiwa bersejarah bagi politik di Indonesia. Bukan hanya karena menjadi Pemilu dan pemilihan pertama yang diselenggarakan serentak, namun juga karena diadakan ditengah pandemi. Pemilu ditengah pandemi memerlukan kehati-hatian lebih dengan membatasi jumlah pemilih dalam setiap TPS,” ujar Riri panggilan akrabnya. (HRN)  

KARANGANYAR – KPU Karanganyar kembali laksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan mengundang dinas/instansi terkait. Acara yang digelar via zoom meeting ini melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Polres, Kodim 0727, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Lanud Adi Soemarmo, Bawaslu, serta Pimpinan Partai politik tingkat Kabupaten Karanganyar, (Selasa, 29 Juni 2021). Triastuti Suryandari, Ketua KPU Karanganyar, dalam sambutannya mengatakan bahwa KPU secara rutin Karanganyar melaksanakan Pemutakhiran DPB sejak April 2020 hingga sekarang. Sumber data diperoleh dari Disdukcapil, Polres, Kodim 0727, Pengadilan Negeri, Kemenag, dan Lanud Adi Soemarmo. “Selain itu, KPU Karanganyar menggunakan aplikasi SIDATAN untuk menampung tanggapan masyarakat secara daring, kemudian akan dikonfirmasikan kepada Disdukcapil sebelum dilakukan olah data” ungkap Trias. Kustiyono, Anggota KPU Karanganyar Divisi Perencanaan Data dan Informasi kemudian menjelaskan alur olah data DPB. Dalam olah data DPB bulan Juni 2021, KPU akan menetapkan sejumlah 684.312 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 338.067 dan perempuan sebanyak 346.245. Hasil olah data tersebut kemudian akan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPB secara internal. Hasil Rapat Pleno kemudian diumumkan pada papan pengumuman dan Laman Resmi KPU Karanganyar. Bawaslu Karanganyar, yang diwakili oleh Sri Handoko Budi Nugroho memberikan apresiasi bahwa masukan dari Rakor sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan baik oleh KPU Karanganyar. Handoko juga memberikan saran agar KPU Karanganyar dapat berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait data penduduk Kabupaten Karanganyar yang berstatus sebagai TNI/Polri. “Harapan kami, peran aktif dari semua unsur masyarakat di Karanganyar dalam pelaksanaan Pemutakhiran DPB dapat mewujudkan data pemilih yang berkualitas sebagai acuan dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang akan datang,” terang Trias. (HF)    

KARANGANYAR – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Perencanaan KPU RI, Muhammad Thoras Baharuddin mengunjungi KPU Karanganyar, Kamis (24/06/2021) kemarin. Kunjungan Plt Kabiro Perencanaan dilakukan dalam rangka survey langsung terhadap kantor KPU Karanganyar. “Maksud kedatangan kami untuk survei langsung ke KPU Karanganyar. Melihat kondisi rencana rehab bangunan gedung yang sedianya akan dijadikan aula kantor,” kata Thoras. Kedatangan tim dari KPU Ri disambut Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari dan Sekretaris KPU Karanganyar, Masykur. Dikatakan Triastuti bahwa ini merupakan program KPU Karanganyar menuju Pemilu 2024. “KPU Karanganyar belum mempunyai aula yang representatif untuk pertemuan. Menyongsong Pemilu 2024 yang segera bergulir tahapannya, maka kami ingin memiliki aula yang mampu menampung banyak orang,” ujar Trias. Masykur, mengatakan bahwa sebelumnya KPU Karanganyar telah menyampaikan surat nomor 105/PR.02.1-SD/3313/Sek-Kab/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal permohonan penambahan Pagu. Menuju Pemilu 2024 perlu adanya sarana dan prasarana kantor yang layak. “Pemindahan Kantor KPU Karanganyar sejak 2020 masih belum memenuhi standar kelayakan dan kebutuhan ruangan. Untuk itu kami (KPU Karanganyar-red) menyampaikan surat penambahan Pagu agar bisa mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang memadai,” ucap Masykur. Sarana dan prasarana yang diperlukan, lanjut Masykur, meliputi ruang aula, tempat parkir mobil dan motor, Genset, AC dan penataan halaman kantor. “KPU Karanganyar benar-benar membutuhkan rehab tersebut untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam menyongsong Pemilu 2024,” tuturnya. Dari survey yang dilakukan, Thoras mengatakan akan mempertimbangakan usulan tersebut dan akan melaporkan kepada Sekjen KPU RI. “Semoga saja usulan tersebut dapat direalisasikan. Yang harus diperhatikan adalah sedang terjadi pengurangan anggaran untuk penanggulangan Covid-19, hal tersebut tentunya berpengaruh juga terhadap anggaran di KPU,” jelas Thoras. (MAS)    

KARANGANYAR – Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih tahun 2021 di Jawa Tengah, KPU Kabupaten Karanganyar mengikuti Forum Diskusi Rabu Ingin Tau (RIT) dengan tema “Strategi Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Berdasarkan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020” yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. RIT merupakan tindak lanjut surat KPU Nomor 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 perihal Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui zoom meeting yang melibatkan Ketua dan Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Rabu (23/06/2021). Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat meminta agar masing-masing Satker melakukan koordinasi dengan pihak otoritas setempat yang menangani pengendalian Covid-19 terutama ketika melaksanakan kegiatan secara luring atau tatap muka. Namun apabila tidak memungkinkan, maka masih ada pilihan untuk melaksanakannya secara daring. “Satker KPU dapat mengembangkan secara maksimal ide dan kreativitas dalam berkegiatan agar tercapai output dan capaian yang terukur. Substansinya adalah untuk memberikan edukasi informasi Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat. Bila perlu dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di tingkat lokal daerah masing-masing,” ujar Drajat. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti menjelaskan bentuk Pendidikan Pemilih yang akan dilaksanakan oleh 21 KPU Kab/ Kota bisa saja berbeda-beda karena berbasis lokal, sedangkan untuk materi berdasarkan hasil evaluasi Pilkada 2020 yang lalu. Anggota KPU Karanganyar divisi Sosialisasi, SDM dan Parmas, Devid Wahyuningtyas mengatakan bahwa dalam proses perumusan metode dan strategi pendidikan pemilih perlu diperhatikan agar pelaksanaan sosialisasi tepat sasaran, efektif dan efisien. “Dengan begitu masyarakat akan menerima informasi dan isu soal pemilu atau pemilihan dengan baik meskipun situasi pandemi yang masih berlangsung,” katanya. (TR)

KARANGANYAR – Menyongsong Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, berbagai kegiatan dalam pendidikan politik dilakukan. Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait politik dan Pemilu. Untuk itu, KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karanganyar berkolaborasi dalam Jadi Tahu (Jagongan Demokrasi dan Tahapan Pemilu) edisi Bulan Juni, Selasa (22/06/2021). Dengan Mengangkat tema pendidikan politik, on air Jadi Tahu di Radio Swiba 96,3 FM, menghadirkan narasumber Bambang Sutarmanto, Kepala Kesbangpol Karanganyar dan Muhammad Maksum, Anggota KPU Karanganyar. UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Parpol) pasal 11 menyebutkan bahwa, Partai Politik berfungsi sebagai pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi berikutnya adalah penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara serta partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dikatakan Bambang Sutarmanto bahwa dari 16 Parpol peserta Pemilu 2019, ada 7 partai politik yang berhasil duduk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Tujuh Parpol tersebut antara lain PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PAN dan Demokrat. “Selama penyelenggaraan pesta demokrasi, Parpol saling menjaga etika berpolitik. Alhamdulillah ini bisa menjaga kondusifitas dan berjalan aman. Dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan di Karanganyar,” kata Bambang. Saat sekarang ini, lanjut Bambang, merupakan tahap persiapan menuju Pemilu 2024. “Partisipasi pemilih dalam Pemilu tren meningkat. Pemilu tahun 2019 partisipasi mencapai 83 %,” terangnya. Muhammad Maksum, Divisi Teknis KPU Karanganyar, mengatakan bahwa tingkat partisipasi tidak serta merta keberhasilan satu Lembaga. “Tingkat partisipasi merupakan kerja bareng, baik penyelenggara Pemilu, pemerintah kabupaten maupun peserta Pemilu. Salah satu fungsi parpol adalah menggerakkan pemilih datang ke TPS, parpol juga terlibat,” ujar Maksum. Parpol, tambah Maksum, merupakan peserta dalam penyelenggaraan Pemilu. Peran Parpol dalam pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman kepada anggota dan masyarakat luas agar sadar akan hak dan kewajibannya. “Menuju Tahun 2024, KPU membuka seluas-luasnya kepada semua parpol untuk bergegas menyiapkan diri menjadi peserta Pemilu. Sehingga iklim politik di Karanganyar kondusif,” terang Maksum. (*1)