Berita Terkini

KARANGANYAR - KPU  Karanganyar menjalin Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Program Studi Sosiologi FISIP UNS, Kamis, (9/7/2021). Penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala Program Studi Sosiologi FISIP UNS, DR. ARGYO DEMARTOTO, M.Si. dan Ketua KPU, Triastuti Suryandari. Acara yang digelar di Ruang Podang I Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pengembangan demokrasi di Karanganyar. Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari, menyambut baik adanya kerjasama dengan kampus sebagai wadah akademik . "Penandatanganan MoU ini sebagai wujud sinergi KPU dan Program Studi Sosiologi FISIP UNS dalam meningkatkan mutu demokrasi. Melalui pendidikan, penelitian dan kontribusi akademik, pengembangan demokrasi semakin luas," kata Trias. Kepala Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS, DR. Argyo Demartoto, M.Si menyampaikan bahwa dengan adanya nota kesepahaman antara KPU dengan Sosiologi FISIP UNS sangat menarik untuk ditindak lanjuti. “MoU ini sebagai bentuk Tridarma Perguruan Tinggi. Dalam pendidikan pengajaran maupun pengabdian masyarakat,” katanya. Kemudian, lanjut Argyo nanti bisa ditindaklanjuti dengan adanya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti Merdeka Belajar. “ Dengan ini diharapkan KPU bisa terlibat dalam tim-tim (pengajaran-red) mata kuliah. Dan diharapkan mahasiswa dari program studi Sosiologi dan UNS pada umumnya bisa magang di KPU Karanganyar serta kegiatan-kegiatan PKL lainnya," ujar Argyo Demartoto. Sedangkan untuk penelitian tentu banyak sekali fenomena-fenomena politik terutama yang terkait dengan Pemilu kemudian ditindak lanjuti penelitian di lapangan," jelas Argyo, sapaan akrab Kepala Program Studi Sosiologi FISIP UNS. (TR)

KARANGANYAR – KPU Karanganyar menjalin Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karanganyar, Rabu, (25/08/2021) kemarin. Penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala Kesbangpol, Bambang Sutarmanto dan Ketua KPU, Triastuti Suryandari serta disaksikan Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Setelah penandatanganan MoU, Bupati Karanganyar menyematkan selempang Duta Sidatan KPU Karanganyar kepada perwakilan remaja. Acara yang digelar di Ruang Sambernyawa Information Center (SIC) Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut bertujuan untuk meningkatkan Demokrasi di Karanganyar. Dalam acara tersebut juga diselenggarakan diskusi Temu Pikir Remaja dengan tema “Memupuk Jiwa Nasionalisme Remaja Dalam Mengisi 76 Tahun Indonesia Merdeka Menuju Partisipasi Demokrasi 2024”. Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari menyambut baik kerjasama ini. “Penandatanganan MoU ini sebagai wujud sinergi KPU dan Kesbangpol dalam meningkatkan demokrasi di Karanganyar,” kata Trias.Dalam Kegiatan itu dihadiri oleh pelajar SMA, SMK dan MA se Kabupaten Karanganyar selaku peserta diskusi Temu Pikir Remaja yang dilakukan secara luring dan daring di 6 (enam) titik sekolah di wilayah Kabupaten Karanganyar. Bupati Karanganyar, Yuliatmono menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah awal baru untuk monyongsong masa depan Demokrasi dan Pemilu 2024 yang baik lancar dan sukses.”Indonesia adalah negara demokrasi, dimana penduduknya bisa berdemokrasi dengan bebas, berkehidupan rukun dan toleran. Ini merupakan suatu kebanggaan karena negara Indonsia negara besar yang bisa berdemokrasi dengan baik dan lancar,” ujar Juliyatmono. Bupati berpesan kepada para pelajar sekolah agar terus belajar walaupun masih di tengah masa pandemi. “Pembelajaran melalui daring di masa pandemi dan PPKM ini para pelajar jangan sampai kendur dan tetap semangat dalam belajar,” lanjut Yuli, sapaan akrab Bupati Karanganyar. Muhammad Maksum, Anggota KPU Karanganyar Divisi Teknis menyampaikan peran penting kaum muda dalam mengisi kemerdekaan. “Termasuk dalam Pemilu 2024 nanti, peran serta remaja sangat besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan pendidikan pemilih mendatang,” tutur Maksum. Generasi Z, lanjut Maksum, merupakan generasi yang mayoritas dalam populasi di Indonesia. Generasi Z adalah penduduk yang lahir antara rentang Tahun 1995 – 2012, jumlahnya sekitar 27 persen dari populasi penduduk Indonesia. Gernerasi Z memegang peranan sangat penting dalam menyukseskan demokrasi karena mereka adalah generasi penerus yang akan menjadi pemimpin bangsa. (HRN)  

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar, Juliyatmono secara simbolis memberikan slempang dalam pengukuhan Duta Sidatan (sistem informasi data pemilih berkelanjutan) KPU Karanganyar, Rabu, (25/08/2021) kemarin. Puluhan siswa dari sejumlah SMA/SMK/MA se-Karanganyar dikukuhkan menjadi Duta Sidatan KPU Karanganyar secara serentak dengan pemberian Pin dan sertifikat yang ditandatangani Ketua KPU Karanganyar. Ketua KPU Karanganyar, Triasturi Suryandari mengatakan bahwa pengukuhan Duta Sidatan merupakan bentuk pendidikan pemilih kepada pemilih pemula. Duta Sidatan merupakan siswa pelajar tingkat SMA, SMK dan MA yang menjadi relawan dalam pendataan pemilih berkelanjutan. “Adanya Duta Sidatan di SMA, SMK, MA merupakan bentuk pendidikan pemilih. Diharapkan Duta Sidatan mampu mengajak teman-temannya di sekolah yang telah berusia 17 tahun untuk berpartisipasi aktif mendaftarkan dirinya sebagai pemilih di Sidatan KPU Karanganyar” katanya. Duta Sidatan ini lanjut Trias adalah usaha pemutakhiran pendataan pemilih berkelanjutan khususnya dari kelompok pemilih pemula yang sedang dilakukan oleh KPU. Pendataan pemilih berkelanjutan ini merupakan upaya KPU sebagai penyelenggara untuk menghasilkan data pemilih yang valid dan akurat. Pengukuhan Duta Sidatan dilakukan di 6 (enam) titik lokasi yakni di Ruang SIC Setda Karanganyar, SMK N1 Karanganyar, SMA N Kebakkramat, SMA N Karangpandan, SMK N Matesih dan SMA N Colomadu.Gilang Pramudia Pradana, siswa dari SMKN 1 Karanganyar menyampaikan kebanggaannya menjadi Duta Sidatan dan siap untuk menyukseskan proses pendataan pemilih berkelanjutan (HRN)  

KARANGANYAR-Website merupakan media informasi dan komunikasi resmi KPU Karanganyar kepada masyarakat. Dalam era digital dan juga situasi pandemi yang saat ini masih berlangsung, keberadaan website menjadi sangat krusial dan penting. Website harus ditata dan dikelola sehingga lebih interaktif, atraktif namun tetap terpercaya. Dalam rangka mempersiapkan penataan website secara berkelanjutan, KPU Karanganyar mengikuti webinar Sosialisasi Penataan Template Website yang diselengarakan Pusdatin (Pusat Data dan informasi) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jumat (20/8). Acara dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, melibatkan seluruh satuan kerja KPU se-Indonesia. KPU Karanganyar diwakili oleh Ketua dan anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat menyimak webinar sosialisasi terkait migrasi hosting website satuan kerja ke hosting KPU RI yang diikuti kurang lebih 1.000 peserta tersebut. Acara dibuka secara langsung oleh Ketua KPU RI, Ilham Saputra, menyampaikan kegiatan sosialisasi lanjutan penataan website KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berlangsung dengan lancar dan diikuti seluruh satker KPU Provinsi/KIP dan Kabupaten/kota se Indonesia. “Website sangat penting bagi kita, karena website adalah kantor kita di dunia maya. Sehingga tampilan serta pemeliharaannya harus optimal. Selain itu, juga menjadi alat kita untuk melawan hoax yang semakin banyak menyerang lembaga kita,” Ujar Ketua KPU RI. Sejumlah anggota KPU RI lainya juga memberikan sambutan atas kegiatan tersebut diantaranya Arief Budiman, Viryan dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.Sedangkan Febriasyah Razak narasumber KPU RI, dengan gamblang menjelaskan bahwa tampilan website kita seharusnya seperti kantor dalam dunia nyata , ada ruang yang mudah dikunjungi oleh masyarakat sehingga pengunjung akan betah di website kita dan kita wajib menjaga kantor ini dari serangan para hacker. Tujuan utama agar seluruh website satker KPU Provinsi dan Kabupaten/kota menyatu di hosting KPU RI adalah selain menyamakan tampilan website, juga untuk mempermudah menjaga keamanannya dan mempermudah mitigasi apabila ada serangan,” Ujarnya. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Devid Wahyuningtyas menyampaikan bahwa hosting dan domain website KPU Karanganyar sudah terintegrasi pada hosting KPU RI, sedangkan untuk templatenya saat ini sedang dalam pengajuan agar bisa mengikuti template dari KPU RI. “Penyeragaman template harapannya bisa meningkatkan performa layanan informasi publik menjadi lebih baik, aman dan terpercaya. ” pungkasnya.(DW)  

KARANGANYAR – Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) merupakan satu hal penting untuk melayani dan menjamin hak pilih warga dalam Pemilu maupun Pemilihan, sehingga perlu mensiasati problematika yang terjadi dalam penggunaan Sidalih sebagai persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 . Demikian disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat dalam sambutannya saat membuka acara rutin Forum Diskusi Rabu Ingin Tau (RIT) dengan tema “SIDALIH, Problematika dan Siasat Kerja”, Rabu (18/08/2021). Acara yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Aplikasi Google Meet melibatkan 35 KPU Kabupaten/Kota, KPU Karanganyar diwakili oleh Ketua dan Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin), Kasubbag Program dan Data dan Operator menyimak diskusi problematika tersebut. “SIDALIH sendiri memiliki fungsi vital yang digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara daftar pemilih,” lanjut Yulianto. “Daftar Pemilih ini selalu menjadi sorotan dan objek dalam sengketa hukum baik dalam Pemilu maupun Pemilihan, sehingga kita berharap agar KPU RI membenahi sistemnya sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berstrategi dalam menghadapai regulasi dan permasalahan SIDALIH nanti ”, Tambah Yulianto. Dalam Forum Diskusi Rabu Ingin Tahu episode kali ini menghadirkan 3 (tiga) Narasumber yakni Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Data dan Informasi, Paulus Widiantoro, Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Rendatin, Bambang Setiono serta operator SIDALIH KPU Kabupaten Grobogan, Mungki Maharani. Paulus Widiantoro saat memberikan pengantar menyampaikan bahwa tahapan Pemutakhiran Data merupakan tahapan terpanjang dari keseluruhan tahapan karena dimulai di awal tahapan hingga berakhirnya tahapan. “Selain dari segi waktu yang lebih lama, kebutuhan akan sumber daya manusia tahapan ini perlu diperhatikan, terlebih kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam penggunaan SIDALIH,” Jelas Paulus. Lebih lanjut Paulus mengungkapkan permasalahan utama dalam SIDALIH adalah proses unggah data ke SIDALIH yang diibaratkan seperti bootle neck dimana data yang diunggah sangatlah besar sementara pintu masuk datanya sangat kecil dan sangat sering terjadi kendala di server SIDALIH. Kendala-kendala teknis ini menjadi tantangan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun strategi atau siasat dalam Pemilu dan Pemilihan mendatang, karena tugas KPU Provinsi melakukan monitoring dan supervisi sedangkan pelaksana utama dalam hal teknis adalah KPU Kabupaten/Kota. Divisi Rendatin KPU Kabupaten Semarang, Bambang Setiono memaparkan materi Problematika dan Siasat Kerja SIDALIH berdasarkan pengalaman saat Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang lalu. “Kelebihan SIDALIH ini dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih dan proses unggah dapat dilakukan oleh badan penyelanggara adhoc, namun tak dapat ditampik bahwa SIDALIH juga memiliki kelemahan diantaranya sistem menjadi lemah di batas akhir unggah, waktu yang begitu pendek sehingga proses unggah harus dilakukan dengan cepat dan penguncian data pemilih (snapshot) yang terkadang sulit dilakukan,” papar Bambang. Pada akhir sesi pemaparan materi, operator SIDALIH KPU Grobogan, Mungki Maharani membagi pengalaman tentang bagaimana mensiasati permasalahan unggah data di SIDALIH. “Strategi yang kami lakukan diantaranya melakukan inventarisasi kecamatan yang beresiko baik itu sinyal maupun SDM PPK yang mengampu, selanjutnya dilakukan pendampingan terhahap kecamatan yang mengalami kesulitan dalam proses unggah dan mengontrol progres di tiap kecamatan dengan melihat progres pergerakan di SIDALIH,” jelas Mungki yang akrab disapa Kiki. Anggota KPU Karanganyar Divisi Rendatin, Kustiyono mengatakan bahwa dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 banyak yang perlu dipersiapkan, tidak hanya SDM yang mumpuni dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih namun juga kedisiplinan sistem kerja dan manajemen kerja yang terstruktur. “Dengan begitu dapat menghasilkan Daftar Pemilih yang valid serta Rekapitulasi Daftar Pemilih dapat dilaksanakan tepat waktu disetiap tahapannya,” sambung Kustiyono. (fik)  

KARANGANYAR – Keterbukaan informasi telah menjadi prinsip dan semangat yang selalu dipegang teguh oleh Komisi Pemilih Umum (KPU). Sebagai lembaga publik, KPU selalu berupaya memberikan pelayanan cepat, transparan, akuntabel dan bermanfaat kepada masyarakat. Demikian ditegaskan oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra pada saat membuka acara Webinar dengan tema Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024 mengacu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019, Kamis (12/8/21). Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting tersebut diikuti oleh Ketua dan Anggota Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sekretaris selaku Atasan PPID serta Pejabat PPID dari seluruh Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Karanganyar. Dalam sambutannya, Ilham juga menyampaikan bahwa di tengah kondisi pandemi Covid-19 serta persiapan menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2021, inovasi terus dilakukan oleh KPU untuk memastikan tetap terbuka. “KPU memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memastikan tercukupinya kebutuhan informasi kepemiluan bagi masyarakat. Ini komitmen kami terhadap informasi tahapan jadwal kepemiluan,” ujar Ilham. Dalam kegiatan Webinar kali ini, KPU RI menghadirkan dua orang narasumber yaitu Ketua Komisi Informasi (KI) RI, Gede Narayana dan Anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Gede Narayana dalam pemaparannya menyampaikan bahwa sebagai sebuah lembaga publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menyampaikan informasi setiap saat, berkala juga dikecualikan. “Informasi berkala diartikan sebagai keterbukaan KPU untuk selalu melayani masyarakat yang membutuhkan informasi kapanpun. Sementara informasi berkala, disampaikan secara berjenjang sesuai tingkatan sedangkan informasi dikecualikan adalah hak untuk tidak mempublikasikan informasi berdasarkan aturan. Terkait pengecualian informasi, mengacu pada Undang-undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, lembaga publik diberikan hak menolak permohonan informasi publik apabila permohonan itu masuk kategori yang dikecualikan”, jelas Gede. Hal lain yang juga dikemukakan oleh Gede adalah terkait posisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan lembaga publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. “Peran PPID dalam sebuah lembaga publik cukup strategis dalam melayani kebutuhan masyarakat akan informasi, oleh karena itu fungsi PPID harus dijalankan dengan benar sesuai ketentuan,” tutur Gede. Sementara itu, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan regulasi yang mengamatkan KPU selaku lembaga publik menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat diatur dalam UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, UU 1 Tahun 2015 yang diubah menjadi UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah serta PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2020. Dewa juga menjelaskan dasar hukum PPID KPU RI berdasarkan PKPU 1 Tahun 2015 yang didalamnya mengatur ketentuan umum PPID, Asas dan Tujuan Layanan Informasi Publik, Hak dan Kewajiban, Kategori Informasi Publik, Informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tata Cara Informasi Publik, Keberatan, Pelaporan serta Formulir Layanan Informasi Publik. Lebih lanjut Dewa memaparkan inovasi PPID KPU mulai dari optimalisasi tampilan dan fitur aplikasi mobile PPID, desk pelayanan normal baru lembar disposisi SOTK dan SOP baru, akses folder khusus untuk informasi yang telah diminta, respasitory KPU serta Pelayanan Informasi Terintegrasi. (ag)