
SEMARANG-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Dr. Juri Ardiantoro, M.Si berharap KPU Kabupaten/Kota sebagai salah satu pelaku demokrasi beserta civitas kampus gotong royong mendorong penguatan demokrasi perpolitikan di Indonesia. “Politik demokrasi masih perlu proses pembelajaran. Transisi politik masih mencari jalannya agar semakin sehat dan dewasa” tegas Juri saat sesi materi Temu Tokoh Demokrasi. Temu Tokoh Demokrasi ini diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik (Fisip) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang bekerja sama dengan KPU Jawa Tengah, Kamis (31/3/2016) kemarin. Selain dihadiri seluruh mahasiswa dan dosen Fisip UIN Walisongo, acara ini juga dihadiri KPU Jawa Tengah beserta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, lanjut Juri, boleh berbangga karena secara formal kita dapat melaksanakan pemilu dengan baik. Namun tidak cukup begitu karena secara substantif masih banyak hal yang harus diperbaiki. Pilihan demokrasinya juga unik, yaitu demokrasi yang tidak meninggalkan nilai-nilai spiritual, sehingga kesejahteraan masyarakat segera tercapai sesuai dengan tujuan hidup bangsa Indonesia yang multikultural. Dalam acara ini juga sekaligus dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara UIN Walisongo dengan KPU Propinsi Jawa Tengah. Dekan FISIP Dr. Muhyar Fanani, M. Ag menegaskan bahwa hari ini bangsa Indonesia membutuhkan model implementasi unity of science dalam bidang politik. “Arahnya adalah bagaimana politik itu tidak dipisahkan dari nilai-nilai agama agar semua berjalan dengan baik tanpa harus berpecah-belah,” jelas Muhyar . Demokrasi Indonesia, lanjut Muhyar, itu demokrasi pancasila. Yakni demokrasi yg disinari oleh nilai ketuhanan, kejujuran, dan kesucian agar mampu memilih pemimpin yang bijak dan berhikmah. “Bukan demokrasi liberal yang hanya memilih suara terbanyak,” pungkasnya (maks).