Berita Terkini

KARANGANYAR Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, Senin (5/1/2016) mengirim kembali bilik suara ke Kabupaten Karanganyar. Menggunakan armada truk dan dua mobil Mini bus, KPU Sragen membawa ribuan bilik suara ke gudang KPU Karanganyar. Rombongan KPU Sragen dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sragen Drs. Sutrisna, M.SI disertai oleh Kasubag KUL KPU Kabupaten Sragen Dharmawan Wibisono, SE. S.IP. M.Si serta staf yang membidangi masalah BMN (Barang Milik Negara), Noviadi Rahantoro, A.Md. Pengembalian bilik suara mendapat pengawalan dari petugas kepolisian dan petugas satuan pengamanan (satpam) kantor KPU Sragen. “Dalam proses pengembalian bilik, KPU Sragen mengerahkan 4 orang tenaga angkut”, Kata Wibisono, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik (KUL) KPU Sragen. Sumardi, Kasubbag KUL KPU Karanganyar, menerima rombongan KPU Sragen pukul 10.00 Wib. “Sebelum bilik suara disimpan di gudang, KPU Karanganyar juga mengecek kondisi dan kesesuaian jumlahnya”, ujar Sumardi. Proses pengecekan, kata Sumardi, diperlukan untuk memastikan kondisi dan jumlah bilik suara. “Bilik suara merupakan barang milik negara yang harus dipertanggungjawabkan” jelas Sumardi. Menurut Noviadi Rahantoro, jumlah bilik suara yang dikembalikan sama dengan jumlah bilik suara yang telah dipinjam, komplit tanpa kurang satu pun. “Jumlah bilik suara sebanyak 3.288, sesuai dengan yang tertuang pada Berita Acara (BA) serah terima Nomor I/BA/I/2016”, terang Adi, panggilan Noviadi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPU Sragen meminjam bilik suara untuk memenuhi kebutuhan 1.644 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.(wl)

Karanganyar- Senin (28/1/2015) kemarin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar menggelar sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sosialisasi disampaikan oleh Sekretaris KPU Karanganyar, Junaidi Purwanto. “ini merupakan tindak lanjut dari focus group discussion (FGD) penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU se-Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah (19-20/12/2015),” terangnya. Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho. “Proses yang integral dalam SPIP bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. KPU Karanganyar perlu meningkatkan komunikasi guna meningkatkan kinerja organisasi,” kata Sri Handoko. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern tersebut merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Menurut Junaidi, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah sumber daya manusia (SDM) yang ada didalam organisasi. “SDM sangat mempengaruhi lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang baik dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai,” katanya. Junaidi menambahkan, mulai awal tahun 2016 KPU Kabupaten Karanganyar akan segera menyusun SPIP. Tahapan penyusunan SPIP, lanjut Junaidi, diawali dengan menyelenggarakan sosialisasi SPIP, membentuk Satuan tugas SPIP, menyusun konsep penilaian resiko dan menyusun SPIP. SPIP diharapkan menjadi metode dalam pengawasan berbasis padasoft controldimana unsur manusia (SDM) menjadi subjek aktif, disamping pulahard controlyang mengandalkan keberadaan peraturan dan pimpinan menjadi unsur utama. “Dengan SPIP ini nantinya dapat tercipta sistem yang akan mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Kalaupun tindakan tersebut terjadi, hal tersebut dapat terdeteksi sejak dini,” ujarnya (Ag).

Sragen-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan reviu pelaksanaan anggaran Tahun 2015 dan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2016, senin (21/12/2015) kemarin. Hingga 16 Desember 2015, KPPN Sragen mencatatkan realisasi sebesar 82,69 persen dari 95 satuan kerja dilingkup KPPN Sragen. Kepala KPPN Sragen, Bimanyu Eka Yuda, mengatakan bahwa reviu anggaran sebagai upaya untuk meningkatkan dan percepatan realisasi daftat isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2016.”Reviu anggaran tahun 2015 untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran,” kata Bimanyu. Permasalahan pelaksanaan berupa alokasi anggaran pada DIPA awal tidak sesuai dengan kebutuhan, adanya kesalahan administrasi sehingga DIPA harus direvisi, aturan dan aplikasi revisi, sumber daya manusia yang belum familier dengan aplikasi, adanya pagu minus, perubahan nomenklatur serta kebijakan ekonomi dan politik. Reviu anggaran disampaikan dalam acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2016 yang bertempat di Aula KPPN, jalan sukowati no 15 C Sragen. Acara tersebut diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di 95 satker di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, termasuk KPU Karanganyar. Bimanyu mengingatkan kepada seluruh peserta agar setelah memenerima DIPA segera melakukan pencocokan dengan DIPA petikan dan database satker. “Memeriksa dan meneliti kebenaran data administrasi DIPA. Apabila DIPA petikan sudah sesuai, KPA segera menandatangani surat konfirmasi yang disampaikan ke KPPN,” paparnya. Dalam langkah untuk percepatan realisasi DIPA 2016, apabila memerlukan bantuan maka satker supaya menghubungi pelayanan pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat jenderal Perbendaharaan (DJPBN) atau KPPN. (inisial_1)

Karanganyar-Selasa (15/12/2015) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi pencermaatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016, di kantor KPU Kabupaten Karangnyar jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar. Dipimpin langsung oleh Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho selaku pengarah dalam kelompok kerja (Pokja) Penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA K/L Tahun 2016, rapat berlangsung sejak pagi. Dalam arahannya, Sri Handoko, menghimbau agar anggaran dapat digunakan dengan baik. Ketua Pokja, Gatot Supriyadi, menyampaikan laporan kerja Penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA K/L. “Tahun 2016 nanti, ada anggaran yang tidak ada dari anggaran sebelumnya”, kata Gatot. Anggaran yang hilang, lanjut Gatot, berupa anggaran sewa gudang. Tetapi, ujar Gatot, berdasarkan koordinasi dengan KPU RI, KPU Karanganyar diminta untuk membuat surat tentang usulan sewa gudang agar dapat dianggarkan kembali. Dalam koordinasi tersebut disampaikan program kerja KPU Karanganyar Tahun 2016. Program kerja yang merupakan ketetapan kinerja (Tapkin)KPU Karanganyar yang didistribusikan kepada setiap subbagian sebagai penanggungjawab kegiatan. (inisial_1)

Semarang, kpu.go.id – Komisoner KPU RI, Ida Budiati mengatakan rendahnya potensi konflik pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Semarang menjadi salah satu indikasi dari semakin menguatnya demokrasi di kota itu. Pilkada di Semarang sejauh ini berjalan lancar. Tidak ada persoalan berarti. Dari mulai tahapan pemutakahiran, tahapan pencalonan, tahapan kampanye sampai dengan pemungutan suara di Kota Semarang berjalan dinamis, ujar Ida Budhiati ketika melakukan monitoring pencoblosan yang sedang berlangsung di Kota Semarang. Ida juga menambahkan, Pilkada serentak pertama kali ini dapat dijadikan momentum dalam memperkuat kualitas demokrasi bagi masyarakat Kota Semarang, yang memiliki tingkat keberagaman etnis dan agama cukup tinggi. Di Semarang, ada kampung pecinan yang warganya banyak etnis Tionghoa dan etnis Arab. Mereka memeluk agama yang berbeda-beda. Semuanya ikut mencoblos, tanpa mempertimbangkan perbedaan itu, kata Ida Budhiati. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono, juga mengakui mayoritas warga kota Semarang telah menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pelaksanaan pilkada tahun ini dengan santun dan tertib. Ketua KPU Kota Semarang, telah melakukan berbagai sosialisasi untuk mensukseskan pilkada damai. Termasuk dengan ketiga pasangan calon. Ia berharap tiga pasangan calon di Kota Semarang dapat menghargai rekapitulasi hasil pilkada dengan tidak memoblisasi massa. Dari pertemuan tatap muka saja, KPU menghitung telah melakukan sebanyak 340 kali pertemuan bersama masyarakat dan tiga pasangan calon. Kemudian kita juga memaksimalkan iklan di media cetak dan elektronik, sosialisasi lewat pengajian keagaaman yang skalanya besar, kata dia. Hingga Jumat ini (11/12), rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK) terus berlangsung. KPU Kota Semarang, memastikan semua rekap di tingkat Kecamatan selesai hari ini, Jumat (11/12). (ism/red. FOTO KPU/ism/Hupmas) Sumber : www.kpu.go.id

Semarang-KPU Provinsi Jawa Tengah tidak berharap ada perselisihan hasil pemilihan (PHP) pada Pilkada Serentak, 9 Desember mendatang. Demikian dikatakan Joko Purnomo, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah pada rapat kerja Panggantian Antarwaktu (PAW), Perselisihan Hasil Pemilihan dan checking logistik Pilkada Serentak Tahun 2015, selasa (1/12/2015) kemarin. “Kita tidak berharap ada PHP sampai di Mahkamah Konstitusi. Namun perlu disiapkan apabila ada PHP”, kata Joko. KPU Jateng, lanjut Joko, mendorong agar setiap masalah dapat diselesaikan di tingkatannya. Menjelang hari pencoblosan yang tinggal beberapa hari, KPU Jateng melakukan pengecekan logistik pilkada serta kesiapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara. Hal ini penting guna mengetahui desain, rancangan kesiapan logistik pilkada dan integritas dalam proses penghitungan serta rekapitulasi suara”, paparnya. (inisial_1)