Berita Terkini

KARANGANYAR – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi  Jawa Tengah Drs, Gatot Bambang Hastowo, M.Pd melantik 4 (empat) Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Rabu (25/05/2016). Pelantikan disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Tamu undangan dari KPU diwilayah eks-karesidenan Surakarta serta keluarga besar KPU Kabupaten Karanganyar. Keempat pejabat tersebut adalah Masykur, S.Sos, MM sebagai Kepala subbagian Program dan Data, kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) dijabat oleh Drs, Gatot Supriyadi, Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dijabat oleh Sumardi, SE serta Kepala Subbagian Hukum dijabat Smaragung Wibowo, SH. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Drs, Joko Purnomo mengucapkan selamat atas dilantiknya keempat kasubbag di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar ini, “dalam kesempatan ini kami merasa bersyukur bisa menyaksikan acara pelantikan ini dan kami harap kepada pejabat bisa jujur, amanah, responsif dan tidak keluar dari koridor hukum” pesannya. Joko menjelaskan bahwa ini merupakan kejadian langka, karena ada terjadi mutasi dan pergeseran pada semua subbagian. Hal ini dikarenakan adanya kepala subbagian yang sudah cukup lama dalam jabatan tertentu. Sehingga diperlukan penyegaran organisasi dari sekretariat itu sendiri. “Harapan saya agar para kasubbag ini bisa memberikan support penuh kepada sekretaris dan memberikan dukungan penuh kepada komisioner. Terlebih lagi nanti di tahun 2018 KPU Karanganyar akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Karanganyar secara serentak. Sehingga semua harus bersinergi bersama-sama menyukseskan pilkada nanti” tambahnya. Acara pelantikan, kemudian dilanjutkan pengarahan dan pembinaan SDM oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh seluruh pegawai KPU Kabupaten Karanganyar. Sekretaris KPU Jateng, Drs, Gatot Bambang Hastowo, M.Pd, menyampaikan pentingnya peningkatan kinerja di lembaga demokrasi ini “Kami berharap para kasubbag yang dilantik dapat memberikan teladan yang baik. Salah satunya dengan memberi contoh disiplin kerja yang baik,” Terang Gatot. Disamping itu, lanjut Gatot, dengan adanya rotasi di setiap subbagian dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pegawai. Dengan demikian setiap pegawai bisa merasakan dan memahami pekerjaan di masing-masing sub bagian.(lul)

KARANGANYAR – Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 566/SJ/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016, Jum’at (20/05/2016), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 108 di halaman kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho. Dalam amanatnya, Handoko membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 108 Tahun 2016. Tema Harkitnas ke-108 ini adalah Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri, dan Berkarakter, diharapkan agar pemaknaan Kebangkitan Nasional lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dan pembangunan manusia yang berkarakter. Bangsa ini harus kembali pada semangat ke Bhinneka Tunggal Ika, semangat Pancasila, rasa senasib dan sebangsa, kembali pada kepribadian nasionalnya sendiri. Suatu negara jika ingin kuat dan langgeng harus ditata berdasarkan hukumnya sendiri dan berdiri di atas kepribadian nasionalnya sendiri. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (harkitnas) setiap tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei menjadi momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang ditandai dengan kelahiran organisasi Budi Oetomo pada tahun 1908. Kebangkitan nasional merupakan bangkitnya semangat nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa melalui gerakan organisasi. Organisasi Budi Oetomo pada awal mulanya bergerak di bidang sosial yang menjadi cikal bakal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dokter Wahidin Soedirohoesodo dan dr. Soetomo telah menanamkan konsep perjuangan modern melalui pembentukan organisasi untuk membangun kebersamaan dan persatuan antar elemen bangsa. Proses perjuangan mereka yang dilanjutkan oleh para pejuang lain telah menghasilkan lahirnya bangsa besar dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Diharapkan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini juga memperbarui semangat Trisakti yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sekaligus mampu membangkitkan kembali nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada dengan menggelorakan rasa bangga dan cinta tanah air. (Ag)

SEMARANG-KPU terus mengupayakan tersedianya data dan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Untuk itu, KPU melakukan upaya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo dalam rapat koordinasi KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Kamis (19/05/2016). Hal ini, lanjut Joko, mengingat daftar pemilih sering menjadi persoalan pada saat menjelang dan pasca pemungutan suara. Perlu adanya pendidikan terhadap pemilih terkait hak-hak nya menjadi pemilih. “Tanggungjawab terkait pemilih menjadi pekerjaan bersama 4 (empat) pihak, baik Pemerintah, Partai Politik, Warga/Pemilih dan KPU,” ujar Joko. Rapat koordinasi diikuti oleh 35 Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Pemutakhiran Data serta Operator Aplikasi Daftar Pemilih (Sidalih). Hadir dalam acara tersebut Komisioner KPU RI dan Operator Sidalih tingkat Pusat. Anggota KPU RI Divisi Data dan Informasi, Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., menyatakan bahwa acara pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan merupakan upaya KPU untuk melakukan persiapan yang lebih baik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Dikatakan Ferry, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjadi penting untuk menghadapi pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu Nasional, sebagai wujud integritas, kemandirian dan profesionalias instansi KPU dari Pusat, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten dan Kota. “Perlu diupayakan secara serius untuk menghasilkan data yang komprehensif/menyeluruh. KPU agar aktif berkoordinasi dengan lembaga kependudukan ditingkatannya masing-masing. Sehingga data yang dimiliki selalu akurat dan menjadi data yang siap dalam sinkronisasi menuju Pemilu,” Tegas Ferry. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh data mutasi penduduk yang datang dan/atau keluar. Selain itu, KPU juga mengusulkan kepada Pemerintah dalam hal perbaikan data pemilih perlu adanya penegasan identitas yang dipakai berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. (Inisial_1)

KARANGANYAR-KPU Kabupaten Karanganyar menggelar sosialisasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang diikuti seluruh PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar, Selasa (17/05/2016). Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, Sosialisasi dipandu oleh Sekretaris KPU, Junaidi Purwanto bersama Kepala Subbagian Umum KPU, Sumardi. Dalam sambutan pengarahan, Junaidi mengucapkan terima kasih atas kinerja pegawai KPU Kabupaten Karanganyar selama ini. “Terima kasih atas kinerja yang kita berikan di KPU. Kita terus tingkatkan disiplin kerja” pesan Junaidi. Disiplin kerja, kata Junaidi, mungkin terasa kaku dan berat. Walaupun berat, kewajiban yang dijadikan kebutuhan pada akhirnya akan berbuah manis. Sosialisasi Manajemen SDM merupakan tindak lanjut dari diklat di KPU Provinsi Jawa Tengah. Sumardi menambahkan, PNS perlu mengetahui kewajiban dan larangan dalam bekerja. “Perlu diingatkan kembali mengenai kewajiban dan larangan bagi pegawai. Ini merupakan pesan dari KPU RI untuk dilaksanakan di satuan kerja (Satker) masing-masing,” kata Sumardi. Dalam penutupan sosialisasi, disampaikan juga rencana kerja KPU untuk membuat jabatan fungsional yang lebih banyak. (inisial_1)

Solopos.com, KARANGANYAR-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar meluncurkan majalah elektronik tiga bulanan yang diberi bernama Kobil, Kamis (28/4/2016), di Kantor KPU Karanganyar. Peluncuran media dalam bentuk e-paper tersebut diharapkan semakin membuka aksesibilitas masyarakat terhadap kegiatan dan agenda pemilihan umum (pemilu) baik lokal dan nasional. Penjelasan tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi (Pemred) Majalah Kobil, Masykur, saat peluncuran majalah Kobil, yang dihadiri perwakilan komisioner KPU se-Soloraya. Nama Kobil merupakan akronim kata dari kotak suara, dan bilik suara, yang selama ini identik dengan penyelenggaraan pemilu. Majalah Kobil KPU Karanganyar diawaki 16 personel. ”Terbitnya majalah Kobil kami harapkan menjadikan KPU sebagai lembaga yang semakin terbuka. Edisi perdana majalah kami sudah bisa diakses melalui website KPU karanganyar,” kata dia. Sedangkan Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, mengatakan elemen penting penyelenggaraan negara adalah terpenuhinya hak publik akan berbagai informasi yang akurat. Majalah Kobil diluncurkan sebagai jawaban atas kebutuhan informasi masyarakat terhadap dinamika pemilu. Apalagi kebutuhan informasi masyarakat kian meningkat di era saat ini. “Kehadiran teknologi informasi yang semakin modern memungkinan masyarakat mendapatkan beragam informasi secara cepat. Situasi ini kami tangkap dengan meluncurkan Kobil,” ujar dia. Sementara Komisioner KPU Karanganyar, Muhammad Maksum, menjelaskan materi pemberitaan Kobil seputar dinamika penyelengggaraan pemilu, dan regulasi yang mengaturnya. Dia mencontohkan informasi tentang regulasi baru yang memungkinkan masyarakat memantau sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), tanpa harus datang ke MK. “Baru-baru ini kan ada regulasi yang memungkinkan memantau sengketa pilkada melalui teleconference. Masyarakat tidak perlu datang ke Jakarta, tapi cukup ke Kampus UNS,” jelas dia. Maksum menerangkan media elektronik dipilih KPU Karanganyar menilik semakin banyaknya masyarakat yang mengoperasikan telepon seluler, dan gadget berbasis sistem android. Majalan Kobil bisa disimak di laman www.kpu-karanganyarkab.go.id, atau www.issuu.com. Untuk membaca Kobil bisa dilakukan melalui ponsel androi, komputer, dan laptop. (Kurniawan/JIBI/Solopos)

Dinamika demokrasi Indonesia berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai wujud demokrasi, Pemilu merupakan tatanan sistem dalam rekruitmen politik di negara kesatuan Indonesia. Sehingga politik sangat menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia kedepan. Berdasar hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan KPU Kabupaten Karanganyar mengadakan pendidikan politik bagi partai politik, ormas/LSM, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa pada akhir bulan April (27/04/2016) kemarin. Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, sebagai narasumber memberikan ceramah mengenai peran penting Pemilu, khususnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Bertempat di Rumah Makan Sederhana, Jalan Solo Tawangmangu Km. 11 Gayamdompo Karanganyar, Kegiatan ceramah pendidikan politik diikuti kurang lebih 100 orang peserta dari parpol, Ormas/LSM, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat. Selain KPU, turut pula hadir penceramah lain dari tokoh masyarakat, Sukismiyadi dan Tjuk Susilo. Sri Handoko menilai ceramah pendidikan politik di Kabupaten Karanganyar ini bagus untuk aktifitas demokrasi ditingkat daerah. “Kegiatan ceramah ini sangat positif. Adanya pendidikan politik dan pemahaman etika politik bagi masyarakat dalam kegiatan demokrasi,” ujar Handoko. Dalam ceramah pendidikan politik, Ketua KPU menghimbau agar masyarakat tidak antipati terhadap politik. Nantinya, lanjut Handoko, praktek politik dalam bentuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak akan berjalan dengan demokratis. Selain memberi ceramah, Ketua KPU memaparkan wacana perubahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai pemilihan kepala daerah. Dalam wacana revisi tersebut, dikatakan Handoko adanya perubahan terhadap calon kepala daerah tunggal, proses pendataan dan pendaftaran pemilih yang menggunakan e-KTP serta syarat pencalonan. “Syarat pencalonan bagi TNI, Polri ataupun Aparatur Sipil Negara diwacanakan tidak perlu mengundurkan diri. Selain itu direncanakan juga revisi atas batas minimal dukungan dalam pencalonan kepala daerah baik dari parpol ataupun perseorangan,” kata Handoko. (Inisial_1)