Berita Terkini

AUDIO BERITA KARANGANYAR – KPU Karanganyar menggelar penyuluhan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Karanganyar, Selasa (24/05/2022). Penyuluhan diikuti oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Karanganyar baik ASN maupun PPNPN secara hybrid (daring dan luring).  Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat lembaga KPU merupakan salah satu lembaga pelayanan publik. Demikian dikatakan Triastuti Suryandari, ketua KPU Karanganyar saat memberikan arahan di ruang Aula KPU, Jalan Tentara Pelajar Tegal Asri Bejen Karanganyar. “Sebagai lembaga yang melakukan pelayanan, KPU harus memperhatikan dengan baik dan cermat terutama yang berkaitan dengan regulasi dan pedoman yang harus kita taati dalam memberikan pelayanan. Penyelenggara pemilu khususnya KPU, berkewajiban menjaga integritas, profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif. Harapannya melalui penyuluhan kali ini, kedepan bisa bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibenarkan baik dalam melaksanakan tugas kepemiluan maupun dalam kegiatan pelayanan publik lainnya,” tambah Triastuti. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Karanganyar, Suharjanto, menekankan pentingnya penanganan benturan kepentingan. “Ada bermacam bentuk dan jenis benturan kepentingan, penyebab benturan kepentingan, dan pencegahan benturan kepentingan,” kata Suharjanto. “Pada prinsipnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu sekaligus sebagai lembaga pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada regulasi yang ada serta mengutamakan budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan,” paparnya. Untuk itu lanjut Suharjanto, tindakan penanganan oleh pimpinan unit kerja utamanya pada lembaga KPU harus memperhatikan aspek-aspek yang dibenarkan peraturan serta menghindari kegiatan yang memunculkan unsur potensi atau benturan kepentingan. Di akhir acara penyuluhan dilakukan penandatanganan Surat Penyataan Bebas Benturan Kepentingan oleh seluruh personil KPU Karanganyar. (lul)

AUDIO BERITA KARANGANYAR – KPU Karanganyar mengukuhkan Komite Milkoi 2022, Rabu (18/05/2022). Bertempat di SMA Negeri Karangpandan, Triastuti Suryandari, Ketua KPU Karanganyar mengambil sumpah seluruh anggota Komite Milkoi. Milkoi adalah akronim dari Milih Ketua OSIS, yang merupakan kegiatan tahunan dalam rangka pemilihan ketua OSIS SMA/SMK/MA se-Karanganyar secara serentak. Kegiatan Milkoi telah dilakukan sejak tahun 2016 di Kabupaten Karanganyar. “Milkoi sebagai miniatur penyelenggaraan Pemilu di tingkat SMA sederajat. Komite Milkoi merupakan proses pendidikan pemilih kepada pelajar sebagai Pemilih Pemula,” ujarnya. Komite Milkoi adalah sekumpulan siswa perwakilan sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilihan Ketua OSIS Serentak Tingkat SMA/SMK/MA Se Kabupaten Karanganyar. Tujuan pembentukan Komite Milkoi guna memberikan pengetahuan, pengalaman dan pemberdayaan siswa dalam Manajerial pengelolaan penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS. Tugas utama dari Komite Milkoi adalah menyelenggarakan pemilihan OSIS serentak tingkat SMA/SMK/MA se Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022. Dengan demikian, lanjut Triastuti, siswa melalui Komite Milkoi dapat berperan sebagai penyelenggara pemilihan OSIS serentak sepertihalnya KPU. Pembentukan Komite Milkoi merupakan tindaklanjut dari kegiatan Penanaman Demokrasi Pancasila Untuk Kalangan Milenial, Maret 2022 lalu yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). KPU Karanganyar Bersama lembaga terkait, yakni Kesbangpol Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk terus melakukan penanaman ideologi Pancasila melalui sosialisasi dan pendidikan politik politik kepada Siswa Pelajar SMA/SMK/MA di Kabupaten Karanganyar sebagai kaum milenial pemilih pemula kader Pancasila. Pelaksanaan pengukuhan Komite Milkoi 2022 dilaksanakan dalam ajang pendidikan politik bagi pemilih pemula. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain perwakilan dari BPIP, KPU Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, dan Bawaslu Karanganyar serta Kepala SMA Negeri Karangpandan bersama jajarannya. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ikhwanuddin, menyampaikan pentingnya untuk memahami perihal dunia politik. Bahwa ada hal-hal yang tidak baik dilakukan dalam Pemilu seperti tindakan money politic. Dampak dari money politic adalah memunculkan orang-orang yang mudah dipengaruhi dengan bermodalkan uang. Adanya Money politic pasti berpengaruh juga pada pilihan orang tersebut ketika masuk ke TPS. "Hak pilih merupakan hak konstitusi rakyat yang sangat menentukan pemimpin yang akan terpilih nanti. Bagaimana akan mencetak pemimpin yang baik jika mudah dipengaruhi hanya dengan uang? Sebaiknya gunakan hak pilih sesuai hati nurani tanpa terpengaruh oleh money politic", terang Ikhwan. Ikhwan juga kembali mensosialisasikan kepada peserta acara yang merupakan perwakilan dari sekolah yang tergabung dalam Komite Milkoi 2022 bahwa di tahun 2024 akan ada dua agenda demokrasi. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD) yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 digelar Pemilihan Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Di akhir sambutannya, Ikhwan mengucapkan selamat atas pengukuhan Komite Milkoi 2022. "Ini merupakan bagian dari pembelajaran dalam berdemokrasi khususnya bagi pemilih pemula. Dan harapannya kegiatan ini dapat dilakukan berkelanjutan untuk membentuk kader-kader demokrasi yang akan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya. (HF)

AUDIO BERITA KARANGANYAR – Pemilu serentak tahun 2024 sudah mulai terasa geliatnya di Kabupaten Karanganyar. Selasa (17/05/2022), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar bersama Bawaslu dan KPU Karanganyar melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi tokoh masyarakat dan pemilih pemula menjelang Pemilu tahun 2024 di Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar. Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen penyelenggara Pemilu dan Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan indeks demokrasi di Bumi Intanpari.  “Ini merupakan ajang menjalin silaturahim menuju agenda besar Pemilu 2024. Pendidikan politik sebagai pemanasan untuk menyongsong pesta demokrasi sehingga menjadi modal sosial yang baik,” kata Trias. Dalam paparan materi Kontribusi Masyarakat Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan 2024 Bermartabat, Triastuti menyebutkan bahwa Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar mempunyai catatan yang bagus dalam Pemilu sebelumnya terkait tingkat partisipasi. “Dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap-red) sebanyak 3.883 pemilih, tingkat partisipasi di Delingan mencapai 90,27 persen. Namun ada catatan terkait tingkat suara tidak sah yang masih cukup tinggi di Kelurahan Delingan yaitu untuk DPD RI sejumlah 25,79%, DPR RI sebesar 11,41% sedangkan DPRD Provinsi 18,26%,” ujarnya. Menurut Triastuti, surat suara tidak sah dapat disebabkan karena beberapa hal yaitu ketidaktahuan Pemilih dalam menggunakan hak suaranya, adanya ekspresi politik Pemilih yang dikenal dengan protes voting, serta electoral malpractice yaitu perbedaan pandangan tentang aturan pemberian suara maupun kesalahan teknis di lapangan. “Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, masyarakat perlu menjadi Pemilih yang cerdas dan aktif dalam mencari informasi tentang Kandidat calon pemimpin yang berkualitas. Warga masyarakat bisa cek hak pilihnya apakah sudah terdaftar di DPS dan DPT atau belum. Cek hak pilih bisa melalui aplikasi Lindungi Hakmu.  Mari jadi pemilih yang cerdas dan aktif, serta hindari berita hoaks," terang Trias. Meski Pemilu dan Pemilihan masih di tahun 2024, KPU Karanganyar terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk eksis dalam menyukseskan pesta demokrasi Pemilu Tahun 2024. Kegiatan pendidikan politik diikuti oleh Ketua BPD, Perangkat Desa, Ketua dan anggota PKK, Tokoh Agama, Karang Taruna, Kelompok Disabilitas, Kelompok Sektoral/Marjinal di Dusun Dukuh, Kelurahan Delingan, Karanganyar. (TRI)

AUDIO BERITA KARANGANYAR - Periode Bulan April 2022, Jumlah Pemilih di Kabupaten Karanganyar kembali mencatatkan progres kenaikan. Terbukti terdapat sebanyak 182 pemilih Memenuhi Syarat (MS) dan sebanyak 55 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini terlihat dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan April 2022 yang dilakukan KPU Karanganyar, Senin (25/04/2022). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari, terungkap bahwa jumlah pemilih di Karanganyar mencapai 675.929 pemilih. Rincian pemilih terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 333.628 dan pemilih perempuan sebanyak 342.301. Digelar secara daring via aplikasi zoom meeting dan luring di aula kantor KPU Karanganyar, pleno dihadiri oleh komisioner, sekretaris dan seluruh kasubbag di lingkungan KPU Karanganyar. Trias, panggilan akrab ketua KPU Karanganyar, menyampaikan bahwa meskipun bulan puasa, KPU Karanganyar terus intens dalam berkoordinasi dengan beberapa dinas/instansi terkait pemutakhiran DPB. Dinas terkait antara lain Kodim 0727 Karanganyar, Polres Karanganyar, Kementerian Agama Karanganyar, TNI AU Lanud Adi Soemarmo, Pengadilan Negeri Karanganyar, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, dan beberapa pemerintah desa di Karanganyar. Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kustiyono, mengatakan bahwa KPU Karanganyar juga terus berupaya mensosialisasikan penggunaan aplikasi Lindungi hakmu kepada masyarakat untuk menumbuhkan jiwa partisipasi utamanya dalam pengecekan hak pilih. "Apakah sudah terdaftar atau belum? Jika belum, bisa langsung melaporkan via aplikasi tersebut di manapun dan kapanpun," pungkasnya. (HF)  

AUDIO BERITA SEMARANG – KPU Karanganyar mengikuti bimbingan teknis dukungan pelaksanaan tahapan sosialisasi, publikasi informasi dan partisipasi masyarakat (SPIPM) di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah, jalan veteran 1A Semarang. Acara yang digelar 2 (dua) hari ini, Kamis-Jumat (21-22/04/2022) menghadirkan pemateri dari KPU RI. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik KPU RI, Robby Leo Agust memberikan materi pengelolaan informasi publik dan kehumasan. Kegiatan semakin menarik dengan adanya pengelolaan podcast, teknik instalasi podcast dan coaching host yang dipandu oleh Reni Rinjani Pratiwi, Subkoordinator pada Sub Bagian Informasi Publik dan Media Sosial KPU RI. Bimtek yang mengundang 35 KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah diikuti oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (TPPPHM) beserta staf. KPU Karanganyar diwakili oleh Devid Wahyuningtyas selaku Divisi Sosdiklih Parmas, sedangkan Subbagian TPPPHM diikuti Eko Handoko dan Suharni. Suasa bimtek berlangsung hangat dengan interaksi pemateri dengan peserta. Pengalaman dari pemateri KPU RI menjadi referensi yang bisa dipelajari di KPU kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. (red)

AUDIO BERITA SEMARANG – Bimbingan teknis dukungan pelaksanaan tahapan sosialisasi, publikasi informasi dan partisipasi masyarakat (SPIPM) yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis-Jumat (21-22/04/2022) kemarin menghasilkan kesimpulan penting. Informasi terkait penyelenggaraan Pemilu perlu disampaikan KPU kepada masyarakat. Ini merupakan peran penting dari Humas (hubungan masyarakat-red) KPU sebagai jembatan penyambung informasi kepada masyarakat. Demikian Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik KPU RI, Robby Leo Agust saat memberikan materi pengelolaan informasi publik dan kehumasan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU harus menjadi leading sektor dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Robby menyampaikan tujuan acara ini untuk menyamakan persepsi dalam  memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. “Perlu adanya penyamaan frekuensi dalam memberikan edukasi, literasi dan informasi kepada publik. Informasi menjadi penentu dalam membangun kepercayaan publik, dan ini merupakan tantangan kita,” kata Robby.  Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, HM Eberta Kawima, menyoroti peran humas KPU dalam menyampaikan informasi. Terkait dengan proses peningkatan partisipasi masyarakat perlu menjadi aparatur yang sumeh ojo doweh (ramah tapi tidak berlebihan-red). “Humas menjadi corong terkait aktifitas KPU untuk suksesnya Pemilu 2024,” tegasnya. Bimtek yang mengundang 35 KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah diikuti oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (TPPPHM) beserta staf. KPU Karanganyar diwakili oleh Devid Wahyuningtyas selaku Divisi Sosdiklih Parmas, sedangkan Subbagian TPPPHM diikuti Eko Handoko dan Suharni.   Devid Wahyuningtyas mengatakan bahwa suasana bimtek berlangsung hangat dengan interaksi pemateri dengan peserta. Pengalaman dari pemateri KPU RI menjadi referensi yang bisa dipelajari di KPU kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.  “Humas mempunyai peran penting bagi Lembaga, karena menjadi jembatan komunikasi KPU dengan masyarakat. Pengelolaan kehumasan juga terus dikembangkan sehingga sangat perlu peningkatan kapasitas dari SDM dan dukungan sarana dan prasarananya,” ujar Devid.  Kegiatan semakin menarik dengan materi pengelolaan podcast, teknik instalasi podcast dan coaching host yang dipandu oleh Reni Rinjani Pratiwi, Subkoordinator pada Sub Bagian Informasi Publik dan Media Sosial KPU RI. Reni Rinjani memberikan kiat-kiat menjadi host (pembawa acara-red) yang baik. “Ada 4 tips menjadi Host yang UWOW. Pertama, berbicara dengan lancar. Kedua, adanya rhyme variative, Ketiga, pengaturan range suara serta keempat, menggunakan metode ATM (amati, tiru dan modifikasi-red).” kata Reni. Devid menilai bahwa praktik langsung reportase dan nge-host menjadi pengalaman luar biasa buat peserta. Harapannya dengan adanya kegiatan ini semakin meningkatkan kapasitas kompetensi pengelolaan kehumasan KPU dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi kepemiluan dari KPU. (red)