Berita Terkini

KARANGANYAR – Menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, salah satu hal yang diperlu dipersiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan integritas. Untuk itu, KPU Kabupaten Karanganyar berupaya meningkatkan SDM dengan mengikuti Forum Diskusi Rabu Ingin Tau (RIT) yang mengangkat tema “Mengenali Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”, Rabu (16/06/2021) kemarin. Diskusi RIT diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, melalui daring zoom meeting yang melibatkan seluruh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Kasubbag Teknis dan Hupmas serta CPNS Sekretariat KPU di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat menyampaikan agar seluruh peserta termasuk CPNS KPU untuk mengikuti dan menyimak dengan baik. Kegiatan ini dilakukan agar SDM yang ada di KPU se Provinsi Jawa Tengah mengetahui gambaran tahapan Pemilu 2024. “Tahun 2024 nanti akan ada 2 (dua) penyelenggaraan Demokrasi yaitu Pemilu dan Pemilihan serentak. Tentu saja kita bersama akan menghadapi tahapan-tahapan yang saling beririsan, dan keseluruhan pelaksanaan harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Suksesnya sebuah penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan membutuhkan kerjasama yang baik antara Komisioner dan Sekretariat agar dapat melayani peserta Pemilu dan publik dengan baik,’ ujar Drajat. Lebih lanjut Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Teknis, Putnawati, memberikan pembekalan ilmu seputar kepemiluan kepada peserta forum diskusi RIT. Poin-poin yang disampaikan terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yaitu landasan hukum, tahapan dalam pemilu/pemilihan, pelaku tahapan dan potensi masalah. Di akhir acara beliau berharap seluruh CPNS dapat bekerja dengan baik, menjaga sikap, pikiran dan tingkah laku dengan penuh integritas. Anggota KPU Karanganyar divisi Teknis, Muhammad Maksum mengatakan bahwa ini merupakan persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 nanti. “Ibarat olahraga, ini merupakan sesi pemanasan agar Ketika penyelenggaraan tahapan sudah siap,” katanya. (TR)  

KARANGANYAR – KPU Karanganyar berkoordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Karanganyar terkait dengan pengelolaan arsip Lembaga, Selasa (15/06/2021). Sekretaris KPU Karanganyar, Masykur memimpin langsung tim kearsipan bertandang ke Kantor Disarpus di Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar. Masykur menyampaikan bahwa pengelolaan arsip merupakan pekerjaan penting. “Untuk itu kami (KPU) ingin berguru kepada arsip kabupaten dalam pengelolaan arsip,” kata Masykur. Kedatangan KPU Karanganyar diterima oleh kepala Disarpus Kabupaten Karanganyar, Sugeng Raharto. Sugeng menyambut baik keinginan KPU untuk melakukan pengelolaan arsip. “Silahkan dilanjutkan dengan bidang yang membidangi arsip,” jelasnya. Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan Disarpus Kabupaten Karanganyar, Ichwan Rahman Susilo menyampaikan selalu siap untuk membantu pengelolaan arsip. “Kalo dirasa perlu kami bisa melakukan pendampingan ke KPU,” ucapnya. Sri Sulasmi, Arsiparis Madya Disarpus Kabupaten Karanganyar mengatakan bahwa untuk penanganan arsip KPU sudah menjalin kesepahaman dengan ANRI. “Sehingga arsip statis bisa diserahkan kepada Lembaga kearsipan daerah. Karena kita (pemkab) dan KPU bermitra,” jelasnya. Sebelumnya, lanjut Lasmi, KPU perlu melakukan pengelolaan arsip dinamis sebelum menjadi arsip statis. “Untuk arsip dinamis yang aktif disimpan di filling cabinet sedangkan arsip dinamis yang inaktif bisa disimpan di rak penyimpanan arsip. Untuk itu perlu disiapkan sarana dan prasaranya,” terangnya. (*1)  

KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar mengikuti Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (11/06). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris dan semua Kasubbag sebagai bagian dari Satuan Tugas (Satgas) SPIP di 35 KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM dan Litbang M. Taufiqurrahman mewakili Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu bentuk pengawasan internal adalah melalui pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP. Pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan berdasarkan pada suatu standar yang berlaku. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaraan SPIP. “Hari ini kita laksanakan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pelaporan SPIP untuk bulan Januari s.d. Maret 2021. Evaluasi mencakup apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti, serta kendala-kendala dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP. Mudah-mudahan evaluasi ini dapat berjalan dengan baik dalam rangka upaya untuk peningkatan penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah“, ujar Taufik. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha, dalam arahannya menyampaikan bahwa Laporan SPIP merupakan alat kontrol kinerja Satker setiap bulannya. SPIP menjadi salah satu faktor pengendali, dimana setiap kendala yang terjadi akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dan pelaporan. Satgas SPIP yang telah dibentuk bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP. “Untuk itu peran dan fungsi koordinasi Satgas SPIP sangat penting dalam mengawal penyelenggaraan SPIP, termasuk dalam melaksanakan pelaporan kartu kendali SPIP setiap bulan secara tepat waktu”, jelas Muslim. Lebih lanjut Muslim menyampaikan bahwa ketaatan dalam pelaporan SPIP berpengaruh terhadap capaian kinerja sebuah lembaga. Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di tahun 2020 KPU RI mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). “Salah satu kriteria pemberian opini tersebut adalah evaluasi atas efektivitasnya penyelenggaraan SPIP”, kata Muslim. “Berkaitan dengan pelaporan SPIP, beberapa waktu yang lalu KPU RI telah menyampaikan hasil evaluasi atas pelaporan SPIP bulan Januari s.d. Maret 2021, dimana ada beberapa Satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masih kurang lengkap dalam meyampaikan pelaporan SPIP. Harapannya kita segera memberikan respon cepat karena akan berpengaruh terhadap capaian kinerja lembaga. KPU Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari KPU RI sebagai peringkat 1 untuk Kategori Penyelenggara SPIP tingkat KPU Provinsi,” tambah Muslim. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Sri Lestariningsih menyampaikan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban. Yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP adalah seluruh pimpinan yang ada di Satker yaitu Ketua, Anggota dan Sekretaris, sehingga perlu adanya komitmen bersama dalam proses pengendalian dan evaluasi sehingga penyelenggaraan SPIP dapat berjalan dengan baik. “Seperti yang telah disampaikan Pak Muslim bahwa KPU RI telah 2 kali memperoleh predikat Opini WTP dari BPK RI yaitu di tahun 2017 dan 2020. Salah satu kriteria pemberian opini tersebut adalah evaluasi atas efektivitasnya penyelenggaraan SPIP”, jelas Tari (panggilan akrab Sri Lestariningsih). Terkait evaluasi penyelenggaraan SPIP, Tari mengatakan bahwa penilaian terhadap efektivitas SPIP meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Penilaian Resiko perlu dilakukan untuk menganalis resiko apa saja yang dapat mempengaruhi kegiatan sehingga tidak berjalan dengan baik. Kegiatan pengendalian juga perlu untuk dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh perangkat organisasi. Pentingnya informasi dan komunikasi, baik secara vertikal maupun horizontal, antar pimpinan dan bawahan perlu dijalin dengan baik. Pemantauan pengendalian internal juga harus dilakukan oleh pimpinan secara rutin. “Hasil evaluasi pelaporan SPIP dari 35 Satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, saya ingin mengapresiasi kepada KPU Kabupaten/Kota yang pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021 tidak ada catatan sama sekali dari Inspektorat yaitu 1. KPU Kabupaten Karanganyar, 2. KPU Kabupaten Boyolali, 3. KPU Kabupaten Jepara, 4. KPU Kabupaten Kendal dan 5. KPU Kota Salatiga, ini luar biasa dan untuk terus dipertahankan,” ungkap Tari. Ketua KPU Karanganyar Triastuti Suryandari mengapresiasi hasil evaluasi pelaporan SPIP, dimana KPU Karanganyar termasuk salah satu dari 5 (lima)Satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang pada bulan Januari s.d. Maret tahun 2021 tidak ada catatan sama sekali dari Inspektorat tekait pelaporan SPIP. “Mohon untuk terus dipertahankan. Koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan SPIP, karena lingkup penyelenggaraan SPIP mencakup seluruh bagian organisasi. Mari kita jaga suasana lingkungan kerja agar tetap nyaman dan kondusif sehingga SPIP dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, “ ujar Trias (WW/NKAW).  

KARANGANYAR – KPU Karanganyar menjalin koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar terkait sosialisasi aplikasi Sidatan, Rabu (9/6/2021). Sidatan merupakan aplikasi yang dibuat KPU Karanganyar untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dikatakan Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari, koordinasi dengan Dispermades merupakan tindak lanjut dari surat KPU kepada Bupati Karanganyar selaku pemangku wilayah di Kabupaten Karanganyar. “KPU memandang penting untuk koordinasi dengan Dispermades. Kami ingin kulo nuwun (ijin) kepada pemangku wilayah untuk melakukan kegiatan sosialisasi di Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar,” tutur Trias. Kegiatan sosialisasi Sidatan, lanjut Trias, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu maupun Pemilihan. Melalui Aplikasi Sidatan ini akan memudahkan masyarakat memastikan bahwa sudah terdaftar hak pilihnya. Dispermades, melalui Kasi Administrasi Desa, Penataan Desa dan Pembinaan Lembaga Kemasyakatan, Harun Waskito, menyatakan peran dinas terkait dengan surat sosialisasi Sidatan KPU Karanganyar. “Dari koordinasi ini kami (dinas) ingin tahu apa yang harus dilakukan dalam kegiatan sosialisasi Sidatan KPU. Supaya kami bisa meneruskan ke Camat dan Kepala Desa/Lurah dengan jelas,” kata Harun. Konsep dan jadwal kegiatan sosialisasi, tambah Harun, bisa disampaikan ke Dispermades. Sehingga informasi kegiatan sosialisasi Sidatan bisa diteruskan ke daerah. “Untuk itu segera saja di-TL (ditindaklanjuti) dengan menyampaikan jadwal kegiatan tersebut,” terangnya. Menanggapi hal tersebut, Triastuti Suryandari, akan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Dispermades. Dalam pertemuan yang diadakan di Aula Dispermades Karanganyar, Ketua didampingi anggota dan Sekretariat KPU Karanganyar. (HRN)

KARANGANYAR – Komisioner, pejabat struktural, seluruh staff fungsional umum dan tenaga kontrak serta pendukung di lingkungan KPU Karanganyar menjalani vaksinasi covid-19 tahap kedua, Jum’at (04/06/2021). Dengan vaksinasi kedua ini, KPU Karanganyar telah tuntaskan vaksinasi covid-19. Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari, menyampaikan KPU telah komplit menjalani program vaksinasi Covid-19. “KPU mendukung penuh program vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan dan imunitas seseorang. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19,” katanya. Pemberian vaksin dosis kedua dikenal dengan boosting dose yang bertujuan meningkatkan kekuatan vaksin. Sehingga antibody semakin kuat karena telah mengenali dosis pertama pada 14 hari sebelumnya. Diharapkan, lanjut Trias, setelah dilakukannya vaksinasi, seluruh komisioner dan pegawai KPU Karanganyar mempunyai daya tahan tubuh lebih kuat terhadap covid-19 sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemberian vaksin tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari vaksinasi tahap pertama yang dilakukan 6 Mei 2021 silam. Kegiatan vaksinasi difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar bekerjasana dengan Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar. Jum’at pagi pukul 08.00, KPU Karanganyar telah datang ke RSU Jati Husada bersiap mengikuti vaksinasi Covid-19 kedua kalinya. Adapun proses yang dilalui untuk mendapatkan vaksin diawali dengan pendaftaran dan dilanjukan dengan screening Kesehatan. Petugas medis melakukan screening dengan memeriksa tekanan darah dan suhu badan peserta vaksinasi dari KPU. Setelah itu dilanjutkan proses penyuntikan Vaksin oleh petugas kesehatan. Setelah penyuntikan, peserta diobservasi selama 15 menit untuk mengetahui reaksi usai disuntik. Terakhir, peserta vaksinasi covid KPU Karanganyar menerima tanda bukti dan sertifikat telah divaksin. (TR)  

KARANGANYAR – SIDATAN, aplikasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dikembangkan oleh KPU Karanganyar kembali menjadi perhatian KPU tetangga. Tak mau ketinggalan, KPU Sukoharjo turut melakukan studi banding ke kantor KPU Karanganyar untuk belajar secara langsung mengenai aplikasi yang merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan, Kamis (3 Juni 2021). KPU Sukoharjo bertandang ke kantor KPU Karanganyar pada pukul 10.00 WIB. Dipimpin oleh Anggota KPU Sukoharjo Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Cecep Khoirul Sholeh, didampingi Plt. Kasubbag Program Data, dan staf sebanyak 2 orang. Cecep menyampaikan maksud dan tujuan melakukan studi banding ke KPU Karanganyar yaitu sekalian silaturahmi berhubung masih dalam momen lebaran 1442 h. Kemudian utamanya tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pasca Surat KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkenjutan Tahun 2021, salah satu poin penting adalah dianjurkan untuk membuat aplikasi terkait DPB. “Kita ingin belajar tentang SIDATAN kepada KPU Karanganyar,” terang Cecep. Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari didampingi komisioner dan sekretariat menyambut baik kedatangan KPU Sukoharjo. Trias, dalam sambutannya mengatakan bahwa KPU Karanganyar menggunakan SIDATAN sebagai media untuk menampung tanggapan dan masukan masyarakat terkait perubahan data kependudukan secara daring. Semisal ada penduduk yang baru berusia 17 tahun dapat mengisi formulir di laman resmi SIDATAN yaitu bit.ly/sidatan dengan menggunakan gawai masing-masing. Kustiyono, Anggota KPU Karanganyar Divisi Perencanaan Data dan Informasi menjelaskan beberapa hal terkait inspirasi dari pembuatan aplikasi ini. “Kita membuat terobosan karena terinspirasi dari aplikasi KPU RI seperti lindungihakpilihmu dan ceknik,” ungkap Kustiyono. Aplikasi ini memiliki keunggulan yaitu masyarakat, utamanya warga yang ber KTP Karanganyar dapat mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai Pemilih atau belum. Lalu dapat dibuka langsung melalui laman resmi SIDATAN tanpa perlu install aplikasi. Dikarenakan aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis website.     Trias menambahkan bahwa database SIDATAN merupakan DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019 ditambah Pemilih Baru. “Pada intinya tidak ada data yang kita hilangkan. Untuk Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal atau Pemilih Baru, kita memberikan keterangan pada data tersebut,” jelas Trias. (HF)