Berita Terkini

KARANGANYAR – Peran aktif masyarakat merupakan poin penting dalam peningkatan indeks demokrasi. Demikian dikatakan Suharjanto, Anggota KPU Karanganyar, saat mengisi acara sosialisasi pendidikan politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karanganyar, Rabu (24/11/2021). Bertempat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatipuro, kegiatan yang diikuti oleh tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan perangkat desa bertujuan untuk meningkatkan indeks demokrasi masyarakat. Kegiatan diselenggarakan Kantor Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar menggandeng KPU dan Bawaslu. Bambang Sutarmanto, Kepala Kesbangpol Karanganyar, menyampaikan bahwa Desa Jatimulyo Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu desa dari 10 desa di Kabupaten Karanganyar yang suara tidak sah cukup tinggi.  "Jumlah suara tidak sah DPR RI di Jatimulyo cukup tinggi, mencapai 12,84%. Untuk mengantisipasi hal itu maka Kesbangpol bekerja sama dengan KPU Karanganyar dan menggandeng Bawaslu Karanganyar untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan. Diharapkan Pemilu yang akan datang indeks partisipasi pemilih bisa meningkat," ucapnya. Bambang melanjutkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu yang akan datang. Senada dengan hal tersebut, Anggota KPU Karanganyar Divisi Hukum dan Pengawasan, Suharjanto,  menyampaikan bahwa peran serta masyarakat bisa diwujudkan dengan aktif terlibat dalam penyelengaraan Pemilu dan Pemilihan, mengawasi setiap tahapan Pemilu, membantu menyukseskan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan, membantu pendidikan politik bagi pemilih, menjadi Pemantau, dan Peserta Pemilu dan Pemilihan. "Masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dengan aktif mencari informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan.  warga dapat mengakses informasi Pemilu di laman resmi KPU RI melalui www.kpu.go.id dan khusus KPU Karanganyar dapat diakses melalui www.kab-karanganyar.kpu.go.id, pungkas Suharjanto.(HRN)  

KARANGANYAR – Mewujudkan pemilih cerdas untuk Pemilu 2024 bukan hanya tertumpu pada KPU, namun juga seluruh stakeholder Pemilu dan masyarakat berkewajiban ikut andil mewujudkannya. Bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karanganyar, KPU Karanganyar berikhtiar mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas serta bermartabat. Dalam Kegiatan bertajuk Pemilih Cerdas, Demokrasi Kuat, Bawaslu juga dilibatkan pada kegiatan ini. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi, Rabu (24/11/2021), menghadirkan Tokoh Masyarakat dari berbagai unsur antara lain Ketua BPD, Perangkat Desa, Ketua dan anggota PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna, Kelompok Disabilitas, Kelompok Sektoral/Marjinal di Wilayah Desa Seloromo sebagai peserta. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar, Eka Mardiyanta, menyampaikan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik sangatlah diperlukan, karena pemerintah desa merupakan bagian pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat serta mengenal karakteristik masyarakat setempat. “Dengan kegiatan ini, diharapkan Desa Seloromo tidak lagi masuk dalam 10 besar suara tidak sah pada Pemilu tahun 2024,“ pungkas Eka. Muhammad Maksum, selaku Anggota KPU Karanganyar, menyampaikan bahwa Seloromo menduduki peringkat 10 desa dengan suara tidak sah terbanyak di Kabupaten Karanganyar. Surat suara tidak sah dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain ketidaktahuan pemilih dalam menggunakan hak suaranya, terkait dengan ekspresi politik pemilih yang dikenal dengan protes voting, terkait dengan electoral malpractice termasuk perbedaan pandangan tentang aturan pemberian suara maupun kesalahan teknis di lapangan. "Semua itu dapat diminimalisir dengan menjadi pemilih yang cerdas dan aktif dalam mencari informasi, KPU menyediakan sarana untuk menggali informasi melalui laman KPU RI di www.kpu.go.id serta untuk laman KPU Kabupten Karanganyar di www.kab-karanganyar.kpu.go.id," lanjut Maksum. Dalam kesempatan selanjutnya, Anggota Bawaslu, Edi Budi Susilo, menyampaikan materi dengan tajuk Peran serta Masyarakat dalam pengawasan Pelaksanaan pemilu. Dalam paparannya Edi menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengambil peran sebagai Pengawas, Pelaksana maupun peserta dalam event Pemilu/Pemilihan. Terkait surat suara tidak sah, menurut Edi, hal itu merupakan salah satu kritik masyarakat kepada pemerintah namun disisi lain hal itu merusak hak yang mereka miliki untuk membangun bangsa melalui para pemimpin yang dapat mereka pilih secara langsung.  “Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengawasan dengan melakukan laporan pelanggaran yang terjadi kepada pangawas/Bawaslu”, ujar Edi (WL)

Dalam rangka menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, KPU Karanganyar Bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karanganyar mengadakan pendidikan politik untuk Peningkatan Indeks Demokrasi Masyarakat. Kegiatan  ini digelar 22 s/d 30 November di 10 desa. Kegiatan pertama dilaksanakan di Balai Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu, Senin (22/11/2021). Anggota KPU Karanganyar Divisi Perencanaan dan Informasi, Kustiyono, dalam acara tersebut menyampaikan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi Pemilih yang cerdas.  “Pemilih cerdas harus aktif dalam mencari informasi mengenai tahapan Pemilu, melihat kandidat calon baik itu visi, misi, program, dan rekam jejaknya. Kemudian aktif mengecek apakah sudah terdaftar sebagai Pemilih atau belum, lalu menggunakan hak pilihnya di TPS,” ujarnya.  Masyarakat, lanjut Kustiyono, dapat langsung mengakses informasi Pemilu di laman resmi KPU RI melalui www.kpu.go.id dan terkhusus KPU Karanganyar dapat diakses dengan mengetik www.kab-karanganyar.kpu.go.id. "Tidaklah cukup menjadi good citizen (warga negara yang baik), tetapi juga harus menjadi warga negara yang aktif," ujar Kustiyono. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Kantor Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar, Eka Mardiyanto, menyampaikan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu agar berjalan aman, lancar, tertib, dan damai. Masyarakat bisa turut menjadi bagian dari proses demokrasi dengan menjadi penyelenggara, pengawas Pemilu bahkan menjadi peserta Pemilu.  "Di samping itu juga diharapkan masyarakat juga turut menjadi Pemilih yang cerdas agar nantinya menghasilkan pemimpin yang berkualitas," tutur Eka Mardiyanto. Kegiatan di desa desa ini juga melibatkan Bawaslu Karanganyar. Sri Handoko Budi Nugroho, anggota Bawaslu Karanganyar, menyampaikan bahwa perlunya dilakukan Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif. Gerakan ini adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Peran Pengawas Pemilu Partisipatif antara lain dengan memberi informasi awal, mencegah pelanggaran, mengawasi/memantau proses Pemilu, lalu melaporkan bila ada kecurangan.  "Salah satu tujuan Gerakan Pengawas Partisipatif yaitu untuk mencegah terjadinya politik pragmatis untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar," ujar Handoko. (HF)  

KARANGANYAR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karanganyar bersama dengan KPU Karanganyar menyiapkan program kegiatan peningkatan indeks demokrasi masyarakat. Diawali rapat koordinasi rencana kegiatan pendidikan politik masyarakat dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan 10 (sepuluh) desa sebagai lokus kegiatan. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar, Bambang Sutarmanto, S.Sos., MM., menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan politik masyarakat dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 30 November 2021. “Kegiatan dilaksanakan di 10 Desa di Kabupaten Karanganyar. Peserta berasal dari unsur perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, kelompok disabilitas dan kelompok sektoral/marginal,” jelasnya. Pada Kegiatan di Desa Sedayu Kecamatan Jumantono, selasa (22/11/2021), Bambang Sutarmanto menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pendidikan politik untuk masyarakat menyongsong Pemilu 2024. Lokusnya, lanjut Bambang, merupakan daerah dengan tingkat suara tidak sah yang tinggi dan tingkat partisipasi rendah pada pemilu 2019. Lokus peningkatan indeks demokrasi masyarakat menyasar di Desa Sedayu Kecamatan Jumantono, Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu, Desa Jatimulyo Kecamatan Jatipuro, Desa Seloromo Kecamatan Jenawi, Desa Gerdu Kecamatan Karangpandan, Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang, Desa Gedongan Kecamatan Colomadu, Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu, Desa Dukuh Kecamatan Ngargoyoso, dan Desa Ploso Kecamatan Jumapolo. “Tujuannya untuk meningkatkan peran lembaga desa serta kelompok masyarakat termasuk perempuan, pemudanya agar tingkat partisipasinya meningkat, harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua kelompok masyarakat terutama untuk menyongsong pemilu tahun 2024 mendatang,” katanya. Anggota KPU Kabupaten Karanganyar Divisi Hukum dan Pengawasan, Suharjanto, S.Sos menyampaikan bahwa perlunya mewujudkan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang bermartabat.  “Peran serta masyarakat adalah dengan terlibat dalam penyelengaraan Pemilu dan Pemilihan, mengawasi setiap tahapan Pemilu, membantu menyukseskan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan, membantu pendidikan politik bagi pemilih, menjadi Pemantau, dan Peserta Pemilu dan Pemilihan. Masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dengan aktif mencari informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan,” terang Suharjanto. Terkait dengan regulasi, lanjutnya, Undang-Undang Pemilu tahun 2024 masih sama seperti Pemilu tahun 2019. Dalam mewujudkan demokrasi yang baik, melalui kegiatan ini masyarakat menjadi aktif menggunakan hak pilihnya dengan rasional. (HRN)  

KARANGANYAR- KPU Karanganyar mengikuti webinar Penerapan Sirekap Pada Pemilu untuk menyongsong Pemilu 2024. Webinar yang diadakan KPU RI diikuti seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/kota se Indonesia bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui aplikasi Sirekap Rabu (17/11/2021). Ketua KPU RI, Ilham Saputra, menyampaikan bahwa KPU telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan Pemilu yang trasparan dan profesional. KPU juga terus melakukan inovasi-inovasi agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang tahapan Pemilu dan tidak ada yang disembunyikan karena trasparansi bagian dari suksesnya Pemilu, lanjut Ilham. “Saat ini KPU RI telah mengembangkan inovasi baru yaitu aplikasi Sirekap yang sudah kami terapkan pada Pilkada tahun 2020 lalu. Dengan adanya Sirekap ini dapat membantu dan menciptakan trasparansi,” kata Ilham. Rencananya, tambah Ilham, KPU akan menggunakan Sirekap pada Pemilu tahun 2024 mendatang. “Dengan adanya kegiatan webinar ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tanggapan agar Sirekap ini bisa lebih baik lagi dan membenahi infrastruktur terkait kendala yang dihadapi pada pemilu 2024,” ujarnya. Evi Novida Ginting Manik selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI menyebut bahwa pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan bagi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. “Pemanfaatan teknologi Sirekap ini menjadi penting. Pengunaan Sirekap merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara Pemilu sehingga lebih mudah, cepat dan efisien tentu saja trasparan dan akuntabel. Webinar menghadirkan narasumber Pakar Kepemiluan, Prof. Ramlan Surbakti, MA., PH.D dan Pakar Hukum, Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. Serta moderator dari Pegiat Pemilu, Titi Anggraini. (HNR)  

KARANGANYAR - KPU Karanganyar mengikuti kegiatan Workshop Set Up Akun Facebook Lembaga Pemerintah yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Republik Indonesia, Selasa (09/10/2021).  Kegiatan workshop dilaksanakan dalam 3 gelombang, untuk KPU Karanganyar masuk pada gelombang 1. Narasumber Putu Swaditya Yudha dari Meta APAC, PT. Facebook Consulting Indonesia. Peserta workshop merupakan admin/operator akun media sosial (Medsos) KPU se-Indonesia, KPU Karanganyar diwakili oleh Sri Untari dan Suharni. Ketua KPU RI, Ilham Saputra, menyambut baik kegiatan tersebut dan menjelaskan bahwa Akun Facebook KPU dapat menjadi media pembelajaran untuk masyarakat.  “Melalui Facebook KPU bisa disampaikan bagaimana mekanisme pemilu, menjadi tempat studi dan tempat diskusi terbuka sehingga masyarakat paham pekerjaan KPU. Namun harus selalu berhati-hati dalam penyebaran konten di media sosial,” ujarnya. Putu Swaditya Yudha menyebutkan bahwa untuk membuat akun Facebook, Lembaga Pemerintah sebaiknya dalam bentuk Halaman Fan (Fanpage) daripada dalam bentuk akun pribadi.  “Karena Fanpage memiliki beberapa fitur yang tidak ada di Profile pribadi, sehingga dapat menunjang dalam distribusi informasi serta menghimbau agar admin Fanpage memakai akun dengan nama asli sehingga akun facebook tidak terkena suspend oleh System,” jelas Putu. Eberta Kawima, Deputi Bidang DukunganTeknis KPU RI, berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan admin dalam mengelola Facebook sehingga dapat memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat. (TR)