Berita Terkini

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar, ikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penatausahaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024. Acara yang digelar di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah, Jumat – Sabtu (7-8 Februari 2025). Kasubbag Barang Milik Negara Wilayah I KPU RI, M. Rizky Suryaputra, dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pemilihan ini ada kegiatan lagi yang harus diselesaikan. Yaitu penghapusan BMN Eks Pemilihan Serentak Tahun 2024. “Untuk proses penghapusannya bapak ibu bisa segera melakukan penimbangan, pemilahan, kemudian melakukan scanning terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya berupa arsip. Kemudian setelah dipilah, bapak ibu harus segera menyampaikan maupun menyimpan dokumen tersebut di kantor arsip daerah. Untuk yang Pilgub dapat disampaikan ke Provinsi”, terang Rizky. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II DJKN Jawa Tengah dan DIY, Masdjaya. Beliau menyampaikan materi berjudul Pemusnahan dan Penghapusan BMN.  Masdjaya Menjelaskan bahwa BMN diperoleh dari APBN berupa belanja barang, belanja modal maupun bantuan sosial. Adapun perolehan lain yang sah antara lain, hibah/sumbangan, perjanjian/kontrak, peraturan perundang-undangan maupun dari putusan pengadilan.   Kemudian BMN yang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan ataupun dipindahtangankan harus dilakukan mekanisme pemusnahan. Pemusnahan tersebut dapat dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, dirobohkan maupun ditenggelamkan. Pelaksanaan pemusnahan BMN pada pengguna barang, lanjut Masdjaya yaitu melalui tahap antara lain persiapan. Tahap ini dilakukan dengan melakukan penelitian administrasi dan fisik oleh pengguna barang. Selanjutnya tahap permohonan dengan mengajukan permohona  pemusnahan BMN  kepada pengelola barang. Kemudian tahap persetujuan. Setelah dilakukan penelitian kelayakan pertimbangan dan dokumen pendukung telat sesuai, dapat dilanjutkan ke tahap pelaksanaan. Tahap terakhir ini dilakukan dengan pemusnahan BMN. “Pemusnahan dilaksanakan paling lama satu bulan sejak tanggal surat persetujuan pemusnahan BMN”, terangnya.

Karanganyar – Kamis, (06/02/2025), KPU Kabupaten Karanganyar menggelar rapat koordinasi dan Pleno Pengisian Kartu Kendali SPIP untuk periode Januari 2025. Bertempat di Aula kantor KPU Karanganyar, rapat dipimpin langsung Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono. Rapat ini dihadiri lengkap Komisioner, Sekretaris, dan Satgas SPIP KPU Karanganyar. Siti Halimatus Sa'diyah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Karanganyar menyampaikan dokumen dalam pengisian data pendukung SPIP. Agenda kali ini, lanjut Amah, panggilan akrab Siti Halimatus Sa'diyah, terkait pemeriksaan kesiapan dokumen pendukung. Dokumen pendukung meliputi lampiran kepegawaian, keuangan negara, hibah, pengadaan, persedian dan asset BMN, SAKIP, rekap perjalanan dinas, dan kelengkapan administrasi pengelolaan dana hibah. "Untuk dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian SPIP diharapkan bisa segera selesai. Semoga tanggal 10 bisa diunggah di aplikasi SPIP," jelas Amah. (AB)

WONOSOBO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti rapat evaluasi pengelolaan logistik Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di Hotel Horison Wonosobo, Senin-Rabu (3 – 5/02/2025). Rapat Evaluasi dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono didampingi Anggota KPU Jateng Divisi Logistik Bismar Perianto Amron, Sekretaris KPU Jateng Arif Suja’i, serta Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Jateng, Eko Supriyanto. Rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Bawaslu Provinsi Jateng, Polda Jawa Tengah dan Kesbangpol Jawa Tengah. Di hari kedua, hadir anggota KPU  RI Yulianto Sudrajat dan Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan BMN Nur Wakit Aliyusron Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono menyampaikan bahwa dalam pengelolaan logistik pada Pilkada serentak tahun 2024 ini, jauh lebih baik. Hal ini, lanjut Handi, dilihat dari segi jumlahnya logistik Pilkada tidak sebanyak pada Pemilu 2024. “Yang pasti kita belajar dari pengalaman pengelolaan logistik Pemilu 2024, dari perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, pendistribusian pada Pemilihan serentak ini lebih efektif dan efisien,” ujar Handi. Handi menjelaskan penyaluran atau droping logistik telah tersampaikan ke semua di TPS di seluruh Jateng pada H – 1. Di hari H pemungutan suara, tidak ada laporan pemilih yang tak terlayani hak pilihnya. Logistik utama dan logistik pendukung semua terdistribusi sesuai jadwal. Proses penghitungan suara pun tidak mengalami kendala yang berarti. “Pilkada serentak tahun ini jadi yang terbaik yang pernah dilaksanakan sepanjang sejarah. Pengelolaan logistik di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan kerja keras kita, Alhamdulillah Jawa Tengah mendapat terbaik pertama, itu menunjukkan soliditas kita dalam pengelolaan loggistik. kebersamaan kerja yang luar biasa membuahkan hasil. itu juga jadi beban untuk kita, utk mempertahankan yg telah kita raih bersama,” ujarnya. Anggota KPU Jateng, Basmar Perianto Amron menuturkan bahwa pada pengelolaan logistik kali ini sudah dalam ruang lingkup yang benar dan tepat, dengan kebijakan yang telah laksanakan atas petunjuk KPU RI, pengelolaan logistik di Kabupaten/ Kota mengikuti regulasi yang telah ditentukan.   Apresiasi pengelolaan logistik Pengelolaan logistik Pemilihan 2024 oleh KPU Jateng mendapat apresiasi dari Bawasalu Jateng. Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin memberikan apresiasi atas pengelolaan logistik di Jateng yang baik dan profesional. “Dalam Pengelolaan logistik Pilkada serentak 2024 memang beda, dari 35 Kabupaten/ Kota di seluruh Jateng ini, pengelolaannya begitu baik dan profesional. Saya tidak ngomong kosong, ini berdasarkan fakta dari laporan Bawaslu Kabupaten/ kota,” ujar Amin. (IBN)

CILACAP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti evaluasi tahapan pencalonan pemilihan tahun 2024, rabu - jum'at (22-24/01/2025) kemarin. Acara evaluasi digelar KPU Provinsi Jawa Tengah di Cilacap bertajuk Rapat Kerja Evaluasi Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah Tahun 2024. Peserta dari KPU Karanganyar diwakili oleh Ketua, Anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu serta Operator Silonkada. Evaluasi pencalonan disampaikan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Akademisi. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Jawa Tengah, Muhammad Mahruz, ST, mengatakan bahwa secara umum proses pencalonan di 35 Kabupaten/Kota berjalan  dengan aman dan lancar. "Meskipun demikian masih terdapat dinamika di lapangan. Salah satunya dampak Keputusan MK nomor 70 tentang syarat usia kepala daerah," papar Mahruz. Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, mengapresiasi kinerja operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh operator Silonkada dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pengelolaan Silon yang baik membuat proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah menjadi lebih transparan,” kata Handi Tri Ujiono. Penggunaan Silonkada merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan menggunakan Silonkada dalam melakukan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan Silonkada dikhususkan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan disetiap KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. “Dengan pengelolaan sistem teknologi informasi yang baik oleh para operator merupakan salah satu proses bentuk pelayanan e-government yang dilakukan oleh KPU. ujung tombak pelayanan  Silonkada adalah operator,” tegas Handi. (san/red)

KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 yang meninggal dunia, bertempat di kediaman keluarga Almarhum Harsono, Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Kamis (23/1/2025). Harsono merupakan Ketua PPS Desa Kadipiro yang meninggal dunia karena sakit pada 31 Desember 2024 lalu. Penyerahan santunan kepada keluarga/ahli waris dilakukan oleh anggota KPU Karanganyar Devid Wahyuningtyas dan Andis Yuli Pamungkas, mewakili Ketua KPU Kabupaten Karanganyar. Santunan yang diserahkan berupa santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 42.000.000. Selain itu, karena almarhum juga merupakan kepala dusun/perangkat desa, juga mendapatkan santunan jaminan hari tua dan beasiswa Pendidikan putra-putri almarhum. Untuk beasiswa pendidikan diberikan setiap tahun sampai dengan putra-putri almarhum menyelesaikan kuliah. Untuk putra yang duduk di bangku SD mendapatkan santunan Rp 1.500.000 setiap tahun dan yang SMA mendapatkan Rp 3.000.000,- setiap tahunnya. Dalam sambutannya, Devid Wahyuningtyas mengucapkan turut berduka cita mendalam dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras almarhum yang telah ikut menjadi bagian dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. "Kami KPU Karanganyar mengucapkan belangsungkawa dan dukacita yang mendalam kepada keluarga Bapak Harsono, dan sekaligus menyampaikan terimakasih atas dedikasinya dalam penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar  ," ucap Devid. “KPU memiliki komitmen besar dalam rangka melindungi kawan-kawan penyelenggara khususnya badan adhoc PPK, PPS, dan KPPS. Untuk itu, santunan ini diberikan KPU atas kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terima Kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan KPU dalam rangka memberikan proteksi sehingga penyelenggara bisa  bekerja dengan tenang, walaupun santunan ini tidak sebanding dengan musibah meninggalnya penyelenggara", ujarnya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar, Uun Setyadi dalam sambutannya juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Almarhum. “Kami mewakili manajemen mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU Kabupaten Karanganyar yang telah mengikutkan seluruh badan adhoc di Kabupaten Karanganyar dalam Progam BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kami juga menyerahkan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun Sebagai Perangkat Desa Kadipiro kepada Ahli Waris Bapak Harsono” terang Uun. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Camat Jumapolo, Bambang Sriyanto juga menyampaikan duka cita dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga yang telah ditinggalkan. “Kami ucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan juga BPJS Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan santunan kepada keluarga Bapak Harsono, semoga bermanfaat untuk membantu meringankan beban keluarga. Bapak Harsono juga merupakan Kepala Dusun Di Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo,” ucap Bambang. (Qori).

SURAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar yang diwakili oleh Ketua, Anggota Divisi Rendatin, Sekretaris, dan Kasubbag Rendatin menghadiri Rapat Evaluasi Anggaran dan Kegiatan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pencalonan Perseorangan, Pencalonan, Kampanye, Dana Kampanye, Logistik serta Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi Suuara Pemilihan Serentak 2024 dan Sinkronisasi Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2025, Senin-Selasa (20-21/01/2025) di Kota Surakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh 35 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tersebut dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Perencanaan, Basmar Perianto Amron. Dalam sambutannya Basmar mengatakan pentingnya kegiatan evaluasi untuk memecahkan masalah berkaitan dengan dinamika anggaran karena ada perubahan kebijakan dan untuk mengantisipasi permasalahan anggaran pada Pilkada yang akan datang. “Kesulitan-kesulitan yang terjadi saat penyelarasan kegiatan dan anggaran yang mendukungnya sudah klop apa belum, atau adakah permasalahan-permasalahan yang muncul perlu kita pecahkan bersama” kata Basmar. Selain itu kata Basmar “melalui kegiatan ini kita semua berharap dalam penyelenggaraan Pemilihan 5 tahun ke depan semakin baik dan minim permasalahan”, lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, seluruh peserta dari perwakilan 35 KPU Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan yang dirasa paling berat dalam pengelolaan Anggaran Hibah masing-masing Kabupaten/Kota. Daryono, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar mengungkapkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan anggaran dan revisi anggaran pada penyelenggaraan Pilkada Karanganyar tidak dijumpai permasalahan serius, hanya ada sedikit kendala yang mampu diselesaikan dengan baik. “Kalau di KPU Karanganyar, kendala yang cukup sempat terasa dihadapi diantaranya saat terjadi penambahan jumlah Pantarlih berdasarkan ketentuan dari KPU RI. Hal ini membuat harus dilakukan revisi anggaran. Namun, proses revisi tidak sulit dan TAPD Pemkab Karangantar menyetujui setelah kami memberikan alasan perlunya revisi, "ujar Daryono. (lul)