Berita Terkini

KARANGANYAR – Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Triastuti Suryandari, menandatangani rencana strategi (Renstra) Tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Karanganyar, Rabu (22/07/2020) kemarin. Penandatangan Renstra disaksikan oleh semua Komisoner, Sekretaris, Kasubbag, staf dan karyawan KPU Karanganyar. Dalam sambutannya, Triastuti menyampaikan bahwa Renstra ini merupakan turunan dari rencana strategis KPU secara berjenjang. “Renstra ini merujuk kepada Renstra KPU RI. Hal ini sebagai pedoman dan panduan dalam pengelolaan organisasi KPU,” kata Ketua KPU Kabupaten Karanganyar tersebut.    Renstra ini, kata Triastuti, merupakan komitmen KPU Karanganyar untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban dan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Renstra ini tidak akan berarti apapun apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja,” Tandasnya. Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar, Masykur, berharap penandatangan Renstra dikembangkan sesuai dengan anggaran dan aturan yang ada. “Renstra yang sudah disusun, nantinya bisa dikembangkan dengan baik sesuai dengan anggaran dan aturan. Sehingga dapat meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Karanganyar,” tutur Masykur. (HRN)    

KARANGANYAR – Dalam bersosialisasi di Media sosial (Medsos), metode penyampaian materi informasi menjadi hal yang penting dalam menentukan tujuan yang akan dicapai. Ajakan kepada orang akan mudah dipahami dengan menggunakan sosial media yang berplatform basis audio dan visual seperti instagram, youtube, twitter dan lain-lain. Karena orang akan mudah diajak bila dalam ajakan tersebut apabila ada contoh, gestur yang bisa mereka lihat ketimbang tidak ada yang mereka lihat. Hal ini disampaikan oleh Agung Yudha, Chief Representative of Twitter APAC in Jakarta and Head of Public for Indonesia, Malaysia and The Philippines dalam webinar bertema “Optimalisasi Media Sosial dalam Pilkada Dimasa Pandemi Covid-19”, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/07/2020). Selanjutnya Agung Yudha yang akrab disapa Agung berbagi tips pengelolaan media sosial Twitter yang efektif kepada Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Kasubag Teknis dan Staf yang membidangi kehumasan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. “Kesalahan yang sering terjadi di lembaga negara Indonesia tetapi juga sering terjadi di negara lain, mereka menganggap media sosial itu sama, sehingga memperlakukan media sosial sama. Sehingga yang terjadi adalah cost posting yaitu apa yang diposting di satu sosial media sama dengan apa yang diposting di media sosial yang lain. Pada hal setiap media sosial mempuyai ciri khas atau kelebihan masing-masing yang seharusnya digunakan secara komplementer atau saling melengkapi bukan dianggap sebagai orang atau platform yang sama,” jelas Agung. Agung menerangkan bahwa perlu berstrategi dalam penggunaan media untuk sosialisasi dalam Medsos. “Beberapa kesalahan berupa tidak menggunakan fitur yang ada di platform tersebut secara optimal, sehingga kadang-kadang apabila sudah nyaman dengan sebagian fitur tersebut akan digunakan secara terus menerus. Padahal ada fitur lain yang lebih tepat digunakan pada sesuatu yang berbeda,” imbuhnya. Sering terjadi kesalahan terutama di twitter, yaitu komuikasi yang terjadi satu arah, yang seharusnya media sosial digunakan untuk ber sosial media seperti namanya. Dan cara bersosialisasi tentu berbeda-beda. Sebagai contoh apabila kita ingin menyampaikan sebuah informasi yang sama tapi ingin disampaikan kepada kelompok yang berbeda tentunya kita akan menggunakan bahasa atau cara yang berbeda. “Di saat inilah KPU harus bisa mengoptimalkan sosial media untuk menyampaikan berbagai informasi tentang KPU baik yang Pilkada maupun yang tidak Pilkada, sehingga terbangun kepercayaan dari pengguna media sosial,” kata Agung Yudha dalam paparannya. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Sosdiklih Parmas Diana Ariyanti sebagai moderator diskusi juga mengajak seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah agar ilmu yang disampaikan oleh Agung Yudha dapat diserap oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah baik yang Pilkada maupun yang tidak pilkada. Serta diharapkan PPS, PPK dan PPDP menjadi cyber army nya KPU Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing lewat media sosial yang bisa digunakan untuk menginformasikan hal ihwal terkait pilkadanya nanti maupun KPU Kabupaten/Kota yang tidak Pilkada bisa menyerap hasil diskusi tersebut. (TR)    

KARANGANYAR – Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, menyatakan bahwa KPU berkomitmen dalam penyelenggaraan Pilkada yang Inklusif dan aksesibel bagi kelompok disabilitas. Demikian disampaikan pada webinar bertajuk Pilkada Inklusif di Masa Pandemic Covid-19 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (08/07/2020) kemarin. “Kaum difabel merupakan kelompok rentan, sehingga perlu perhatian khusus bagi mereka agar bisa untuk mendapatkan informasi yang memadai terkait Pilkada 2020. Informasi tentang tahapan yang sedang berjalan perlu disampaikan supaya mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap informasi yang sudah disampaikan dalam masyarakat,” kata Julianto. Hadir melalui daring narasumber dari tenaga ahli madya Kantor Staf Presiden Kedeputian V bidang kajian dan pengelolaan isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis, Sunarman Sukamto. Sunarman menyampaikan bahwa 21, 84 juta penduduk di Indonesia merupakan penyandang disabilitas. “Menurut data sekitar 8, 56% penduduk di Indonesia adalah disabilitas, hampir setengah dari penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas ganda. Hak dan kebutuhan dasar penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, perlu dukungan dari seluruh pihak berupa dukungan kebijakan pemerintah maupun kontribusi aktif dari pemangku kepentingan,” ujar Sunarman. Kondisi umum penyandang disabilitas adalah tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai sektor, tereksklusi dari lingkungan sosial dan akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas. Dengan kondisi tersebut, Lanjut Sunarman, KPU perlu mewujudkan Pilkada yang ramah difabel. “Perlu di berikan kesempatan kepada difabel untuk terlibat dalam Pilkada 2020. Kesempatan menjadi bagian penyelenggara, memberikan masukan dan pertimbangan serta penyediaan barang dan jasa terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak difabel dalam Pilkada,” pesan Sunarman. Diana Ariyanti selaku anggota KPU Provinsi Jawa Tengah divisi Sosdiklih dan Parmas, menyampaikan bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dalam hal kerangka pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas berdasarkan pengalaman pada pemilu yang sebelumnya dan sebagai bentuk kedepan agar lebih baik lagi. Webinar dikuti Ketua dan anggota KPU divisi Sosdiklih dan Parmas serta Kasubbag Teknis KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, termasuk KPU Kabupaten Karanganyar. (HRN)      

KARANGANYAR – Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan (DPB) yang dilaksanakan oleh KPU, khususnya KPU Kabupaten/kota merupakan ikhtiar untuk menuju daftar pemilih yang berkualitas. Hal ini disampikan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro, SE,. MM dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, rabu (08/07/2020). Berdasarkan Surat KPU RI nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, bahwa DPB diselenggarakan oleh KPU kabupaten/kota yang tidak sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 14 Kabupaten/Kota yang tidak Pilkada tahun 2020, termasuk KPU Kabupaten Karanganyar. Paulus, melanjutkan, bahwa KPU telah melakukan review permasalahan daftar pemilih. “Roh DPB berawal dari Review Pemilu 1955 hingga Pemilu 2019. Ternyata permasalahan daftar pemilih ada sejak Pemilu pertama, hal ini bisa dilihat jejak digital di museum kepemiluan,” jelas Paulus selaku Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Tengah. Berbagai permasalahan data pemilih, tambah Paulus berupa pemilih dibawah umur, warga negara Indonesia keturunan asing, pengabjadan dalam penyusunan daftar pemilih, hingga lamanya tinggal berdomisili disuatu daerah. Koordinasi data pemilih berkelanjutan yang diselenggarakan KPU Kabupaten Karanganyar diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Partai Politik tingkat Kabupaten Karanganyar dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Triastuti Suryandari, menyambut baik dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan DPB di Kabupaten Karanganyar. Rapat koordinasi DPB merupakan tindak lanjut dari sosialisasi DPB yang dilaksanakan sebelumnya. Maksud koordinasi ini untuk memperoleh tanggapan dan masukan terhadap DPB yang sudah diumumkan KPU setiap bulannya. “Peran serta seluruh unsur masyarakat secara nyata melalui tanggapan dan masukan terhadap DPB yang disusun KPU Karanganyar setiap bulan. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan peserta rapat koordinasi kali ini,” ujar Trias. (*1)    

KARANGANYAR – KPU Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan sosialisasi data pemilih berkelanjutan (DPB) tahun 2020 seraca daring (dalam jaringan-red), kamis (25/06/2020). Sosialisasi dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting yang melibatkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dan Partai Politik tingkat Kabupaten Karanganyar. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Triastuti Suryandari, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada peserta. “Meskipun ditengah situasi pandemic covid-19, namun silaturahim dan komunitasi antar Lembaga masih terjalin dengan baik. Terimakasih kepada Kepala Disdukcapil, Ketua Bawaslu dan Seluruh Partai Politik di Kabupaten Karanganyar atas partisipasi dalam forum ini,” ujarnya. Anggota KPU Kabupaten Karanganyar Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kustiyono, mengatakan bahwa KPU tetap memiliki kegiatan walaupun tidak ada Pemilihan. “Mungkin masyarakat banyak yang bertanya-tanya, KPU dan Bawaslu kalua tidak Pemilu dan Pemilihan kegiatannya apa sih? Nah, melalui acara ini bisa kita sampaikan kegiatan Penyelenggara Pemilu. Salah satunya adalah pemeliharan data pemilih dengan data pemilih berkelanjutan,” terang Kustiyono. Acara yang dipandu Devid Wahyuningtyas, Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM ini, berlangsung ringan dan santai. “Pada acara zoom ini menjadi momen yang baik untuk bertemu ditengah situasi new normal. Semoga Pandemi segera selesai dan dapat bertemu secara langsung untuk berdiskusi terkait demokrasi di Karanganyar,” kata Devid. Wakil Sekretaris 1 Partai Demokrat Karanganyar, Martopo, menyampaikan bahwa pertemuan virtual ini merupakan sesuatu yang baru. “Kalau bisa bertemu secara langsung akan terasa berbeda. Dengan perantara online ini kami menyambut baik Langkah KPU mempertemukan kami pelaku demokrasi di Karanganyar,” jelasnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, mendukung penuh pemeliharaan data pemilih oleh KPU Karanganyar. “Kita ketahui Bersama bahwa data pemilih merupakan cikal bakal proses Pemilu maupun Pemilihan. Satu angka data pemilih meleset bisa dibawa sampai MK dalam sengketa Pemilu,” Tegas Nuning. Dalam pemeliharaan data pemilih, lanjut Nuning, bisa dilakukan dari lingkungan yang terdekat semisal keluarga. (*1)    

KARANGANYAR – KPU Kabupaten Karanganyar menimba ilmu pengelolaan akun media sosial Facebook bersama Noudhy Valdryno selaku Manajer Hubungan Pemerintah Facebook Indonesia. Hal ini bertujuan untuk pengembangan institusi kelembagaan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada publik. Pembelajaran dilakukan melalui daring yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa tengah dengan tema “The New Normal : Peran Media Sosial Dalam Pemilihan Tahun 2020”. Anggota KPU Provinsi Jateng Divisi Sosdiklih Parmas, Diana Ariyanti, menyampaikan bahwa peran media sosial bagi KPU sangatlah penting. “Diharapkan melalui webinar (web seminar-red) ini, pengelolaan medsos KPU di kabupaten/kota di Jawa Tengah semakin baik sehingga dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, berkualitas dan dengan konten yang menarik. Pembelajaran pengelolaan akun medsos ini tidak hanya bagi KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan namun juga bagi semua KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,” kata Diana. Media sosial, Lanjut Diana Ariyanti, memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi masyarakat. Di media sosial memungkinkan terciptanya ruang interaksi dan partisipasi dengan publik. Noudhy Valdryno sebagai Politic and Government Outreach The Facebook Company Asia Pasific, menyarankan agar akun-akun media sosial bisa aktif mengunggah konten-konten yang memiliki sentiment positif dan bernuansa optimisme. “kunci konten yang bagus, materinya harus menarik, interaktif, substansial, tepat waktu dan juga menyenangkan. Maka dari itu perlu ada konten yang sifatnya ringan di tengah beberapa unggahan konten serius, agar ada refresing bagi publik yang membaca atau menyaksikan,” terang Ryno. Webinar berlangsung selama 2,5 jam ini diikuti oleh ketua, anggota KPU divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas serta staf pengelolaan Humas KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. (*1)