Berita Terkini

Tanggal 19 November 2014 KPU Kabupaten Karanganyar Menyelenggarakan diskusi terkait pelaksanaan PERPU No.1 Th.2014. Hal ini dilakukan sebagai persiapan bagi kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Surakarta yang akan menyelenggarakan pemilu kepala daerah pada tahun 2015 mendatang. peserta yang diundang antara Angota KPU Kabupaten/kota dari Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Boyolali, Purworejo dan Kota Surakarta. Dalam diskusi ini menghadirkan pembicara dari Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan pihak akademisi dari dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.                              

Karanganyar, 22 Oktober 2014 KPU Kabupaten Karanganyar menggelar Dialog Antar Lembaga/Instansi, Organisasi dan Tokoh Masayarakat mengenai Perspektif Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis. Dengan menghadirkan Akademisi dari Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, dialog mengupas gejolak pro kontra soal pelaksanaan Pilkada yang masih menjadi bahan perdebatan sejumlah kalangan. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan dari tokoh partai politik (Parpol), tokoh masyarakat, relawan, pelajar dan mahasiswa, guru hingga elemen masyarakat lainnya sengaja dilibatkan. Dengan adanya dialog bersama elemen masyarakat di Karanganyar diharapkan dapat memberikan wawasan guna mencermati peraturan yang berlaku di masa mendatang.         

KARANGANYAR—KPU Karanganyar kembali menggandeng Putri Lawu guna menyosialisasikan gelaran Pilpres 2014. Memanfaatkan momen Car Free Day (CFD), mereka membagikan selebaran visi misi dari dua pasang Capres-cawapres, yakni Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla kepada pengunjung, Minggu (15/6). Divisi Sosialisasi KPU Karanganyar, Muhammad Maksum mengatakan momen CFD di sepanjang Jalan Lawu setiap Minggu memang efektif untuk menyampaikan banyak hal secara langsung kepada masyarakat. Berbagai media yang telah disiapkan KPU seputar Pilpres pun dibagikan agar masyarakat kian cerdas dalam menggunakan hak pilihnya nanti. “Ribuan flyer (pamflet) dan media sosialisasi telah disiapkan KPU untuk menyukseskan Pilpres 9 Juli nanti. Kita ingin menyampaikan pesan seputar Pilpres kepada masyarakat secara cerdas,” kata Maksum. Melalui flyer yang berisikan visi misi kedua kandidat, KPU berharap agar masyarakat dapat lebih mengenali siapa calon pemimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Dengan begitu, masyarakat tidak terbutakan dan bisa memilih berdasarkan kualitas calon. “Tujuan dari kegiatan ini juga untuk mengingatkan masyarakat, bahwa pada 9 Juli 2014 adalah hari pemungutan suara untuk Pilpres,” ujarnya. (sumber: Koran Joglosemar)

KARANGANYAR—Seluruh partai politik (Parpol) peserta pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2014 di Karanganyar telah menyerahkan laporan akhir dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga batas akhir, Kamis (24/4) kemarin. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tercatat mengeluarkan biaya paling tinggi yakni Rp 1.421.816.500. Sedangkan PDIP sebagai partai pemenang hanya mengeluarkan Rp 811.017.550. Berdasarkan pencatatan di KPU Karanganyar, partai yang paling awal melaporkan dana kampanye adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni pada Rabu (23/4) sekitar pukul 13.30 WIB. Sementara Partai Gerindra adalah partai terakhir yang menyerahkan laporannya ke KPU setempat, yakni Kamis (24/4) pukul 17.40 WIB. Sekretaris DPD PKS Karanganyar, Fauzi Yunianto mengatakan pengeluaran terbanyak selama masa kampanye adalah untuk penyediaan alat peraga kampanye. Selain itu, biaya untuk konsumsi warga ketika menggelar pertemuan atau sosialisasi juga terbilang cukup tinggi. “Rata-rata untuk baliho dan konsumsi warga. Ya masa pertemuan dengan warga kok nggak dijamu kan kasihan,” kata Fauzi, Jumat (25/4). PKS yang saat pelaksanaan Pileg 9 April kemarin mendistribusikan saksi di 2.006 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada, ujar Fauzi, juga mengeluarkan biaya cukup banyak. Namun, ia enggan menyebutkan secara jelas biaya yang dikeluarkan untuk setiap saksi. Diprediksi setiap saksi mendapat upah Rp 50 ribu-Rp 100 ribu. “Kalau kita, dana itu sumbernya dari Caleg (calon anggota legislatif) dan kader,” jelasnya. Di bawah PKS, partai yang mengeluarkan dana kampanye dengan angka di atas Rp 1 miliar adalah Partai Golkar, yakni sebesar Rp 1.031.945.000. Kemudian disusul Gerindra 862.439.200, PDIP dengan Rp 811.017.550, Demokrat 772.144.850, dan Hanura 546.371.000. Yang terbilang efektif adalah PKB. Dengan pengeluaran yang hanya Rp 234.415.000, PKB berhasil meraih empat kursi di DPRD Karanganyar dari sebelumnya hanya satu kursi. Sedangkan PAN dengan Rp 390.319.500 hanya memperoleh dua kursi. Partai Nasdem yang telah mengeluarkan Rp 221.049.024 justru tidak mendapat kursi sama sekali. Tiga posisi terendah diduduki PPP dengan Rp 161.333.650, PKPI Rp 64.030.000, dan PBB yang paling hemat, yakni Rp 8.925.250. Sekretaris DPC PDIP Karanganyar, Sumanto mengatakan sumber dana yang dipakai PDIP untuk kampanye kemarin berasal dari kas partai, Caleg, dan kader. Ia mengaku partainya tidak mendapat sumbangan dari pihak swasta seperti perusahaan atau lembaga lainnya. “Paling banyak untuk alat peraga kampanye,” kata dia. Saat ini, laporan akhir dana kampanye tersebut tengah dikirimkan ke provinsi untuk diaudit oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Tengah selaku rekanan KPU. Pengauditan tersebut dilakukan guna mengecek validitas laporan dana akhir kampanye tersebut. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dana yang dilaporkan dengan jumlah pengeluaran, maka partai yang bersangkutan akan menerima sanksi. (joglosemar)

JOGLOSEMAR.CO, KARANGANYAR-Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pileg 2014 yang diselenggarakan KPU Karanganyar, Sabtu (19/4) di Ruang Paripurna DPRD Karanganyar berjalan kondusif. Meski sempat ada pihak yang enggan menandatangani hasil rekapitulasi, hal itu tak menghambat berjalannya rapat pleno tersebut. Pantauan Joglosemar, pleno yang dimulai pukul 08.00 WIB itu dijaga ketat oleh ratusan aparat dari Polres Karanganyar, Satpol PP, dan petugas pelindung masyarakat (Linmas). Mereka berjaga-jaga di sekitar kantor DPRD untuk mengantisipasi adanya kericuhan massa. Namun, pleno yang berakhir Minggu (20/4) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB itu berlangsung aman tanpa ada ketegangan. Para tamu undangan yang terdiri atas perwakilan pengurus partai politik (Parpol), calon anggota legislatif (Caleg), simpatisan, dan para saksi tampak antusias menyaksikan pembacaan hasil rekapitulasi yang ditampilkan di layar proyektor. Bahkan, di luar ruangan pun disediakan televisi yang menampilkan hasil rekapitulasi suara. Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko mengatakan dalam pleno tersebut KPU menyampaikan seluruh hasil perolehan suara dari seluruh TPS se-Kabupaten Karanganyar mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD. Hasil tersebut dibacakan satu per satu oleh panitia di tingkat kecamatan. “Alhamdulillah lancar. Kita sampaikan semuanya dan ini juga disaksikan oleh para saksi dan pihak partai,” kata Handoko, Minggu (20/4). Dalam pleno tersebut, beberapa saksi tampak tidak hadir tanpa sebab. Padahal, sebelumnya mereka mempertanyakan hasil scan C1 yang ditampilkan KPU di website penghitungan suara yang dikelola KPU Karanganyar. Dari hasil yang ditampilkan KPU tersebut, sejumlah pihak merasa dirugikan lantaran tidak sesuai dengan hasil yang dicatat oleh saksi utusan mereka. “Di-scan kita ada yang nggak lengkap. Mungkin karena petugas kelelahan,” ujar Handoko. Ada pula pihak yang enggan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. Pasalnya, mereka menilai pihak penyelenggara Pemilu kurang cermat lantaran banyak suara mereka hilang setelah sampai di KPU. Mereka berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar kasus tersebut diusut tuntas. “Yang jelas, kita sudah sampaikan semuanya sampai menyerahkan hasil ini ke para peserta. Tadi malam (kemarin) sampai sekitar pukul 02.00 WIB. Tinggal nanti tunggu rekapitulasi nasional,” kata Handoko. Ahmad Rodif Hafidz Solopos.com, KARANGANYAR –Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilihan Legislatif 2014 secara maraton di gedung DPRD Karanganyar, Sabtu (19/4). Rapat pleno yang memakan waktu lebih dari 12 jam itu diwarnai perbedaan suara di format C1 dengan D1 (plano) DPR RI untuk Kecamatan Mojogedang. Berdasarkan pantauan solopos.com di lapangan, sejumlah elemen masyarakat di Bumi Intanpari turut serta memantau pelaksanaan rapat pleno tersebut. Di antara mereka yang memantau, seperti perwakilan saksi masing-masing partai politik (Parpol) dan unsur Muspida Karanganyar. “Pelaksanaan rapat pleno berlangsung lancar. Paling cepat, rapat pleno ini diperkirakan selesai pukul 21.00 WIB. Di awal rekapitulasi tadi memang ada perbedaan suara. Tapi, kami sudah mengecek satu per satu. Ternyata, yang salah format D1 [plano]. Dengan demikian, D1 sudah dikoreksi dengan mengikuti C1,” kata anggota KPU Karanganyar, Muh. Maksum, kepada solopos.com, Sabtu. Di waktu sebelumnya, Kasubag Humas Polres Karanganyar, AKP Didik Noertjahyo mewakili Kapolres Karanganyar, AKBP Martireni Narmadiana, menegaskan jumlah anggota kepolisian yang disiagakan menjaga rapat pleno mencapai 257 personel.

KARANGANYAR- Teriknya matahari pada Kamis (3/4) kemarin, tak menyurutkan semangat petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, dalam mengajak warga di sekitar eks-lokalisasi Dangkrong Tasikmadu, untuk menggunakan hak pilih. Dengan mengajak tiga dara cantik yang merupakan finalis Putri Lawu tahun 2009, 2012, dan 2013, petugas mulai menyisir ruang-ruang yang selama ini terpinggirkan dari masyarakat. Kepada warga setempat, petugas juga membagikan materi sosialisasi Pemilu yang terdiri atas petunjuk teknis pencoblosan mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD. Tak ketinggalan maskot Pemilu 2014, Si Kora juga diajak untuk meramaikan sosialisasi itu. Harapannya, dengan mengajak boneka berwujud kotak suara itu mampu menarik perhatian masyarakat agar mau mempelajari tata cara mencoblos yang baik dan benar. Ketua Pokja Sosialisasi KPU Karanganyar, Masykur mengatakan pemilihan eks lokalisasi Dangkrong sebagai sasaran sosialisasi kali ini dikarenakan KPU melihat selama ini masyarakat yang berada di lokasi tersebut terbilang jauh dari berbagai perhatian dan pengetahuan, termasuk mengenai Pemilu yang merupakan hajat akbar Indonesia di tahun 2014. “Kita ingin memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Pemilu kepada seluruh elemen masyarakat. Tak ketinggalan pula yaitu masyarakat yang dikategorikan marjinal. Seperti para penghuni eks-lokalisasi Dangkrong ini,” kata Masykur. Masykur mengungkapkan KPU siap memfasilitasi segala hal yang berkenaan dengan Pemilu bagi para penghuni eks lokalisasi Dangkrong yang sebagiannya adalah warga pendatang. “Kalau jumlah pemilih pastinya kita memang belum menerima. Tapi pada prinsipnya kita siap memfasilitasi mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Kita juga berharap agar mereka tidak golput,” ujarnya. Dari pengamatan di lokasi, saat ini di eks lokalisasi Dangkrong hanya bersisa warung-warung milik warga yang masih digunakan untuk berjualan. Sedangkan bilik-bilik yang dulunya dijadikan sebagai tempat memadu kasih itu kini sudah tak tampak lagi.  Ahmad Rodif Hafidz