Berita Terkini

WONOSOBO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti rapat evaluasi pengelolaan logistik Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di Hotel Horison Wonosobo, Senin-Rabu (3 – 5/02/2025). Rapat Evaluasi dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono didampingi Anggota KPU Jateng Divisi Logistik Bismar Perianto Amron, Sekretaris KPU Jateng Arif Suja’i, serta Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Jateng, Eko Supriyanto. Rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Bawaslu Provinsi Jateng, Polda Jawa Tengah dan Kesbangpol Jawa Tengah. Di hari kedua, hadir anggota KPU  RI Yulianto Sudrajat dan Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan BMN Nur Wakit Aliyusron Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono menyampaikan bahwa dalam pengelolaan logistik pada Pilkada serentak tahun 2024 ini, jauh lebih baik. Hal ini, lanjut Handi, dilihat dari segi jumlahnya logistik Pilkada tidak sebanyak pada Pemilu 2024. “Yang pasti kita belajar dari pengalaman pengelolaan logistik Pemilu 2024, dari perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, pendistribusian pada Pemilihan serentak ini lebih efektif dan efisien,” ujar Handi. Handi menjelaskan penyaluran atau droping logistik telah tersampaikan ke semua di TPS di seluruh Jateng pada H – 1. Di hari H pemungutan suara, tidak ada laporan pemilih yang tak terlayani hak pilihnya. Logistik utama dan logistik pendukung semua terdistribusi sesuai jadwal. Proses penghitungan suara pun tidak mengalami kendala yang berarti. “Pilkada serentak tahun ini jadi yang terbaik yang pernah dilaksanakan sepanjang sejarah. Pengelolaan logistik di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan kerja keras kita, Alhamdulillah Jawa Tengah mendapat terbaik pertama, itu menunjukkan soliditas kita dalam pengelolaan loggistik. kebersamaan kerja yang luar biasa membuahkan hasil. itu juga jadi beban untuk kita, utk mempertahankan yg telah kita raih bersama,” ujarnya. Anggota KPU Jateng, Basmar Perianto Amron menuturkan bahwa pada pengelolaan logistik kali ini sudah dalam ruang lingkup yang benar dan tepat, dengan kebijakan yang telah laksanakan atas petunjuk KPU RI, pengelolaan logistik di Kabupaten/ Kota mengikuti regulasi yang telah ditentukan.   Apresiasi pengelolaan logistik Pengelolaan logistik Pemilihan 2024 oleh KPU Jateng mendapat apresiasi dari Bawasalu Jateng. Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin memberikan apresiasi atas pengelolaan logistik di Jateng yang baik dan profesional. “Dalam Pengelolaan logistik Pilkada serentak 2024 memang beda, dari 35 Kabupaten/ Kota di seluruh Jateng ini, pengelolaannya begitu baik dan profesional. Saya tidak ngomong kosong, ini berdasarkan fakta dari laporan Bawaslu Kabupaten/ kota,” ujar Amin. (IBN)

CILACAP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti evaluasi tahapan pencalonan pemilihan tahun 2024, rabu - jum'at (22-24/01/2025) kemarin. Acara evaluasi digelar KPU Provinsi Jawa Tengah di Cilacap bertajuk Rapat Kerja Evaluasi Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah Tahun 2024. Peserta dari KPU Karanganyar diwakili oleh Ketua, Anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu serta Operator Silonkada. Evaluasi pencalonan disampaikan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Akademisi. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Jawa Tengah, Muhammad Mahruz, ST, mengatakan bahwa secara umum proses pencalonan di 35 Kabupaten/Kota berjalan  dengan aman dan lancar. "Meskipun demikian masih terdapat dinamika di lapangan. Salah satunya dampak Keputusan MK nomor 70 tentang syarat usia kepala daerah," papar Mahruz. Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, mengapresiasi kinerja operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh operator Silonkada dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pengelolaan Silon yang baik membuat proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah menjadi lebih transparan,” kata Handi Tri Ujiono. Penggunaan Silonkada merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan menggunakan Silonkada dalam melakukan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan Silonkada dikhususkan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan disetiap KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. “Dengan pengelolaan sistem teknologi informasi yang baik oleh para operator merupakan salah satu proses bentuk pelayanan e-government yang dilakukan oleh KPU. ujung tombak pelayanan  Silonkada adalah operator,” tegas Handi. (san/red)

KARANGANYAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 yang meninggal dunia, bertempat di kediaman keluarga Almarhum Harsono, Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Kamis (23/1/2025). Harsono merupakan Ketua PPS Desa Kadipiro yang meninggal dunia karena sakit pada 31 Desember 2024 lalu. Penyerahan santunan kepada keluarga/ahli waris dilakukan oleh anggota KPU Karanganyar Devid Wahyuningtyas dan Andis Yuli Pamungkas, mewakili Ketua KPU Kabupaten Karanganyar. Santunan yang diserahkan berupa santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 42.000.000. Selain itu, karena almarhum juga merupakan kepala dusun/perangkat desa, juga mendapatkan santunan jaminan hari tua dan beasiswa Pendidikan putra-putri almarhum. Untuk beasiswa pendidikan diberikan setiap tahun sampai dengan putra-putri almarhum menyelesaikan kuliah. Untuk putra yang duduk di bangku SD mendapatkan santunan Rp 1.500.000 setiap tahun dan yang SMA mendapatkan Rp 3.000.000,- setiap tahunnya. Dalam sambutannya, Devid Wahyuningtyas mengucapkan turut berduka cita mendalam dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras almarhum yang telah ikut menjadi bagian dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. "Kami KPU Karanganyar mengucapkan belangsungkawa dan dukacita yang mendalam kepada keluarga Bapak Harsono, dan sekaligus menyampaikan terimakasih atas dedikasinya dalam penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar  ," ucap Devid. “KPU memiliki komitmen besar dalam rangka melindungi kawan-kawan penyelenggara khususnya badan adhoc PPK, PPS, dan KPPS. Untuk itu, santunan ini diberikan KPU atas kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terima Kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan KPU dalam rangka memberikan proteksi sehingga penyelenggara bisa  bekerja dengan tenang, walaupun santunan ini tidak sebanding dengan musibah meninggalnya penyelenggara", ujarnya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar, Uun Setyadi dalam sambutannya juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Almarhum. “Kami mewakili manajemen mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU Kabupaten Karanganyar yang telah mengikutkan seluruh badan adhoc di Kabupaten Karanganyar dalam Progam BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kami juga menyerahkan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun Sebagai Perangkat Desa Kadipiro kepada Ahli Waris Bapak Harsono” terang Uun. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Camat Jumapolo, Bambang Sriyanto juga menyampaikan duka cita dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga yang telah ditinggalkan. “Kami ucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan juga BPJS Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan santunan kepada keluarga Bapak Harsono, semoga bermanfaat untuk membantu meringankan beban keluarga. Bapak Harsono juga merupakan Kepala Dusun Di Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo,” ucap Bambang. (Qori).

SURAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar yang diwakili oleh Ketua, Anggota Divisi Rendatin, Sekretaris, dan Kasubbag Rendatin menghadiri Rapat Evaluasi Anggaran dan Kegiatan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pencalonan Perseorangan, Pencalonan, Kampanye, Dana Kampanye, Logistik serta Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi Suuara Pemilihan Serentak 2024 dan Sinkronisasi Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2025, Senin-Selasa (20-21/01/2025) di Kota Surakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh 35 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tersebut dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Perencanaan, Basmar Perianto Amron. Dalam sambutannya Basmar mengatakan pentingnya kegiatan evaluasi untuk memecahkan masalah berkaitan dengan dinamika anggaran karena ada perubahan kebijakan dan untuk mengantisipasi permasalahan anggaran pada Pilkada yang akan datang. “Kesulitan-kesulitan yang terjadi saat penyelarasan kegiatan dan anggaran yang mendukungnya sudah klop apa belum, atau adakah permasalahan-permasalahan yang muncul perlu kita pecahkan bersama” kata Basmar. Selain itu kata Basmar “melalui kegiatan ini kita semua berharap dalam penyelenggaraan Pemilihan 5 tahun ke depan semakin baik dan minim permasalahan”, lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, seluruh peserta dari perwakilan 35 KPU Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan yang dirasa paling berat dalam pengelolaan Anggaran Hibah masing-masing Kabupaten/Kota. Daryono, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar mengungkapkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan anggaran dan revisi anggaran pada penyelenggaraan Pilkada Karanganyar tidak dijumpai permasalahan serius, hanya ada sedikit kendala yang mampu diselesaikan dengan baik. “Kalau di KPU Karanganyar, kendala yang cukup sempat terasa dihadapi diantaranya saat terjadi penambahan jumlah Pantarlih berdasarkan ketentuan dari KPU RI. Hal ini membuat harus dilakukan revisi anggaran. Namun, proses revisi tidak sulit dan TAPD Pemkab Karangantar menyetujui setelah kami memberikan alasan perlunya revisi, "ujar Daryono. (lul)

KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan evaluasi tahapan Pilkada serentak tahun 2024 bersama PPK se-Kabupaten Karanganyar di Grand Artos Hotel & Convention Magelang pada tanggal 14-15 Januari 2025. Ketua KPU Karanganyar, Daryono menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada seluruh badan adhoc yang telah terlibat dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Diharapakan dengan adanya kegiatan evaluasi ini dapat merefleksikan tahapan-tahapan Pilkada yang telah dilaksanakan. “Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk merefleksikan tahapan-tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang telah dilaksanakan. Meski tahapan Pilkada di Kabupaten Karanganyar telah berjalan lancar, aman dan sukses, tidak menutup kemungkinan adanya dinamika-dinamika yang terjadi dan perlu kita evaluasi bersama demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan di tahun-tahun mendatang,” ujar Daryono. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar mencapai tingkat partisipasi pemilih sebesar 82%, angka ini tidak akan tercapai apabila tanpa campur seluruh badan adhoc dan juga kerja sama dengan pemerintah daerah sehingga setiap informasi bisa tersampaikan kepada pemilih dengan baik. Sementara itu, Anggota KPU Karanganyar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Devid Wahyuningtyas menyampaikan apresiasi kepada PPK hingga KPPS yang telah menangani tugas Sirekap pada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. “Sirekap merupakan sistem informasi hasil rekapitulasi kredibel milik KPU, sehingga data dan informasi dari Sirekap sangatlah penting yang dinanti oleh masyarakat. Akses informasi hasil rekapitulasi yang cepat, akurat dan terpercaya ini merupakan cermin dari keberhasilan kerja kita bersama,” imbuh Devid. Dalam kesempatan ini juga disampaikan penganugerahan penghargaan kepada PPK dengan kinerja terbaik selama tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Terdapat 8 nominasi penghargaan, antara lain pengelolaan logistik pemilihan, manajemen keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, pembentukan dan manajemen badan adhoc, sosialisasi pendidikan pemilih dan pengelolaan media sosial, pelaporan kinerja dan pengawasan, pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi, pemutakhiran data pemilih, dan manajemen tata kelola Sirekap.  Dari seluruh pemenang nominasi penghargaan, yang menjadi juara umum sebagai badan adhoc terbaik dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 adalah PPK Kecamatan Jenawi.  "Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisioner KPU Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan apresiasi kepada kami dan memilih kami sebagai badan adhoc terbaik se-Kabupaten Karanganyar pada Pilkada serentak tahun 2024. Prestasi ini tentu saja tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari semua pihak yang ikut membantu menyukseskan mulai dari tahapan demi tahapan sampai berakhirnya masa penetapan hasil Pilkada. Rasa bangga dan bahagia kami haturkan, serta menjadi suatu kehormatan bisa ikut menjadi salah satu bagian dari penyelenggara badan adhoc di Kabupaten Karanganyar. Semoga kerja keras kita selaras dengan hasil Pilkada, yaitu mendapatkan Pemimpin yang mensejahterakan kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga kita masih dipertemukan dengan Pesta Demokrasi di masa yang akan datang. Terima kasih." ujar Alit Putranto, Ketua PPK Kecamatan Jenawi. (*)

Karanganyar- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Rapat Kerja Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan PPK pada Pemilihan tahun 2024 pada hari Senin, 13 Januari 2025 di Aula Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Karanganyar. Kegiatan terebut dihadiri oleh Sekretaris dan Staf Keuangan PPK Se Kabupaten Karanganyar, turut hadir perwakilan Badan Kesbangpol Karanganyar.  Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan. Serta memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan telah disusun sesuai dengan pedoman, aturan, dan format yang telah ditetapkan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono menyampaikan bahwa sukses Pilkada juga harus dibarengi dengan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar. “Saya telah menyampaikan bahwa pilkada di Kabupaten Karanganyar berjalan dengan lancar dan sukses, mulai dari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sampai dengan rekapitulasi, kemudian dari sisi partisipasi juga cukup tinggi yaitu sebanyak 82,29%, peringkat 5 se Jawa Tengah, sehingga kita cukup optimis menyatakan bahwa Pilkada di Kabupaten Karanganyar ini sukses. Oleh karena itu, suskesnya Pilkada di penyelenggaraan, tentu kita juga berharap sukses di sisi administrasi. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya minta tolong kepada Bapak/Ibu semua laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam Pilkada Tahun 2024 ini untuk dituntaskan sampai dengan akhir,” ujar Daryono.  Dalam kesempatan tersebut, Daryono juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu khususnya Sekretariat PPK Se Kabupaten Karanganyar karena sudah memberikan support dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar. Sementara itu Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar, Widy Hargus Kistyanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat PPK Se Kabupaten Karanganyar karena telah ikut serta mendukung Pilkada Tahun 2024 baik dari sisi penyelenggaran maupun administrasi.  “Harapannya selain sukses melaksanakan teknis Pilkada, tetapi juga sukses dalam mengadministrasikan pengelolaan keuangan Pilkada. Administrasi pertanggungjawaban keuangan tidak hanya dari segi hardfile saja, namun ada aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Ad Hoc (SITAB) yang sangat penting untuk diperhatikan dan untuk dapat segera diselesaikan oleh Badan Adhoc. Dengan aplikasi SITAB ini kita bisa memantau bagaimana proses penyaluran sampai realisasi anggaran pilkada itu dikelola baik oleh PPK maupun PPS,” ungkap Widy. PPK dan PPS Se Kabupaten Karanganyar sebagian besar terpantau telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk hardfile serta penginputan melalui Aplikasi SITAB, tercatat sudah mencapai 89% dalam penginputan ke aplikasi SITAB. (*)