Berita Terkini

 <Karanganyar> Dalam rangka pengelolaan dan penataan arsip, Senin-Kamis (25-28/5) KPU Karanganyar melakukan pemilahan dan pemilihan eks-logistik Pemilu. Kegiatan ini dilakukan di salah satu gudang KPU Karanganyar, yang berlokasi di bekas gedung SD 03 Tegalgede Karanganyar dengan melibatkan seluruh pegawai KPU karanganyar Melihat kondisi gudang yang menyimpan tiga jenis logistik eks-Pemilu yang terdiri dari eks-Pemilu Bupati/wakil bupati 2008 , Pemilu Gubernur/ Wakil Gubernur 2013 serta Pemilu Bupati/Wakil bupati 2013 maka menuntut kerja yang cermat dan hati hati. “Pemilahan dan pemilihan diperlakukan dengan sangat hati hati agar tidak tercampur” jelas Sumardi Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik KPU Karanganyar. Kemudian setelah dilakukan pemilahan dan pemilihan, logistik eks-Pemilu Bupati/Wakil Bupati 2008 diserahkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah guna mendapatkan penanganan selanjutnya. Sedangkan logistik eks-Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur 2013 maupun Pemilu Bupati/Wakil Bupati 2013 masih menunggu perintah untuk penghapusan urai Sumardi.

<Solo> Kamis, 21 Mei 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar menjadi pematari dalam acara sarasehan pendayagunaan Ormas yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas provinsi Jawa tenggah bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa tenggah. Sarasehan yang diselenggarakan di Hotel Riyadi palace Solo dihadiri kurang lebih 50 peserta dari perwakilan pimpinan daerah pemuda muhammadiyah se-Jawa tengah, Sri Handoko Budi Nugroho mewakili KPU karanganyar menyampaikan materi mengenai Tahapan dan UU Pilkada Serentak 2015. Menurut Handoko pada pelaksanaan Pilkada serentak 2015 ada sejumlah aturan baru antara lain aturan mengenai pasangan kepala daerah diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD dengan syarat memperoleh kursi Anggota DPRD paling sedikit 20% atau memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD. “Partai Politik yang tidak memperoleh kursi tidak dapat mengusung Calon Kepala Daerah” ujar Handoko lagi. Sedangkan untuk pasangan calon perseorangan dengan syarat memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10% dari jumlah penduduk. jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan. Ketua KPU Karanganyar ini menjelaskan “Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Pembahasan materi mengenai tahapan dan UU Pilkada 2015 dalam sarasehan pendayagunaan ormas ini menurut Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa tengah Zainudin Ahpandi dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kompetensi pemuda Muhammadiyah menghadapi politik negara yang terus berubah.

SEMARANG – Untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), KPU Provinsi Jawa Tengah mengundang KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah untuk hadir dalam “Sosialisasi Pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”, Selasa (12/5). Sosialisasi yang berlangsung di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah selama dua hari (12-13 Mei) ini, sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana hibah untuk Pemilukada Tahun 2015. Dalam acara ini menghadirkan tiga narasumber yakni, Direktur Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU RI dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah. Beberapa materi mengenai pengelolaan pendanaan Pemilukada disampaikan ke peserta antara lain, implementasi Permendagri Nomor 44 Tahun 2015, pengelolaan belanja hibah dalam APBN serta pembukaan rekening penampungan hibah Pemilukada. Sesuai jadwal Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah di Jawa Tengah, Tercatat 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan Pemilukada Serentak di tahun 2015. Meski penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karanganyar masih tahun 2018, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah mampu mewujudkan tata kelola dana hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KARANGANYAR – KPU Karanganyar adakan “Pelatihan Jurnalistik Menuju Keterbukaan Informasi Publik”, Senin (11/5). Acara yang berlangsung di Aula KPU Karanganyar ini, dimaksud sebagai wahana meningkatkan kemampuan jurnalistik media online. dipandu oleh praktisi jurnalistik, Kustawa Esye. “Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan KPU Karanganyar dapat diinformasikan melalui website, sebagai pertanggungjawaban kepada publik”, kata Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho dalam acara yang diikuti oleh seluruh Komisioner dan Sekretariat. Dalam pelatihan ini, Kustawa Esye menyampaikan materi penulisan press release, opini dan bahasa jurnalistik.  

KARANGANYAR – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sragen kembali mengundang operator aplikasi untuk ikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Operator SAIBA KPU Karanganyar, Fika Rahmawaty, turut hadir menjadi peserta pada Rabu (6/5) dama Bimtek sesi pagi yang dihadiri sepuluh satuan kerja (satker) tersebut. Bimtek yang berlangsung di ruang Treasury Learning Center (TLC) KPPN Sragen pada 5-8 Mei itu, dimaksud sebagai wahana untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para operator dalam implementasi akuntansi berbasis akrual di tahun 2015. Acara yang berkonsep mini class tersebut terbagi dalam sesi pagi dan siang. Acara yang dipandu oleh Narasumber dari KPPN Sragen, Edy Nashrudin dan Herlina Dwi Wulandari itu diawali pretest guna menguji kemampuan peserta. Meski implementasi akuntansi berbasis akrual sudah dimulai per 1 januari 2015, dengan Bimtek SAIBA ini diharapkan seluruh satker mitra kerja KPPN Sragen dapat lebih memahami konsep akuntansi berbasis akrual serta berguna dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2015 ini, kata Herlina. Selain aplikasi SAIBA, Edy Nashrudin juga memaparkan fungsi aplikasi OM SPAN bagi satker. Aplikasi berbasis web yang diakses melalui jaringan internet ini berguna untuk memonitoring transaksi keuangan negara SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan. Dengan aplikasi ini user pada KPPN atau satker tidak perlu melakukan akses langsung ke sistem SPAN, ungkap Edy Nashrudin. Sebelum acara ditutup, peserta diminta untuk menjawab postest. Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata kepada peserta dari KPU Karanganyar, sebagai peserta dengan skor pretest dan postest terbaik. (fik).

Karanganyar – Dalam rangka mentradisikan kebijakan berbasis riset, KPU Kabupaten Karanganyar menjalin kerjasama dengan Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Bertempat di Kantor KPU Karanganyar, Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar, Nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) tentang kerjasama pengembangan demokrasi ditandatangani pada rabu (29/4). Kerjasama tersebut berlansung selama 2 Tahun, yaitu sejak ditandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) dilakukan hingga tahun 2017. Isi Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho dan Ketua Laboratorium Sosiologi FISIP-UNS, Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., D.E.A yaitu untuk saling memberikan informasi, bantuan teknis, dan hal lain dalam pengembangan demokrasi. Serta untuk meningkatkan mutu demokrasi melalui pendidikan, penelitian dan konstribusi akademik. Selain penandatanganan MoU, juga digelar media gathering yang dihadiri oleh awak media di Kabupaten Karanganyar.