Berita Terkini

Karanganyar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar melakukan inventarisasi barang logistik eks pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Jawa Tengah Tahun 2013, kamis-jum’at (1-2/10/2015) di gudang KPU Karanganyar. Proses inventarisasi bertujuan untuk memilah barang non-arsip Pilgub Jateng yang akan dihapuskan. Menurut Sumardi, Kepala subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Karanganyar, dalam pemilahan tersebut terdapat 4 (empat) jenis logistik non-arsip. “Logistik eks Pilgub yang terdata berupa surat suara, sampul, alat dan alas coblos”, jelas Sumardi. Jumlah barang, lanjut Sumardi, sebanyak 3655 kilogram surat suara, 369 kilogram sampul, 25 kilogram paku alat coblos dan 2000 buah busa alas coblos. “Hasil inventarisasi kemudian akan kami laporkan kepada Badan Arsip Karanganyar dan KPU Provinsi JawaTengah”, katanya. Kewenangan melakukan penghapusan barang logistik eks PilgubJateng 2013 berada pada KPU Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah. “Ini merupakan bentuk pendelegasian tugas dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota”, jelas Joko Purnomo. Pendelegasian Kewenangan, Disampaikan Joko Purnomo, Ketua KPU Jawa Tengah, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan KPU Provinsi JawaTengah serta surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah. (Inisial_1)

Karanganyar – Pemeriksaan fisik (Stock Opname) kotak dan bilik suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar dilaksanakan selama 4 (Empat) hari. Bertempat di gudang KPU, eks gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN)3 Tegalgede Karanganyar, kamis hingga minggu (1-4/ 10/2015) sejumlah pegawai KPU Karanganyar diterjunkan untuk mengidentifikasi jumlah dan kondisi fisik kotak dan bilik suara. “Tujuan Stock Opname ini untuk mengetahui secara pasti kuantitas dan kualitas jumlah kotak dan bilik suara KPU Karanganyar”, ujar Sumardi. Dikatakan Sumardi, Kepala subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Karanganyar, berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) KPU Tahun 2015 Stock Opname dilakukan pada akhir tahun. “Hasil pemeriksaan fisik, kotak suara KPU Karanganyar sebanyak 10.185 dalam kondisi baik dan 145 kotak suara dalam kondisi rusak. Sedangkan jumlah bilik suara sebanyak 8.669 dengan kondisi 8 bilik suara rusak dan sisanya 8.661 bilik dalam kondisi baik”, paparnya. Hasil Stock Opname, kata Sumardi, diserahkan kepada pejabat pengelola barang milik negara (BMN)sebagai laporan. “Stock Opname Kotak dan Bilik Suara, nanti akan dilakukan rekonsiliasi data pada kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, kata Reno Tri Jaya selaku pengelola BMN KPU Karanganyar. Selain itu, tambah Reno, stock Opname barang persediaan juga dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI.(inisial_1)

Sragen-Keterlibatan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Sragen tergolong aktif. Hal ini terlihat pada acara Sosialisasi Penerapan Perencanaan Kas G2 dan Daftar Data Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), rabu (30/09/2015) kemarin. Kegiatan sosialisasi tersebut, menurut Bimanyu Eka Yuda, Kepala KPPN Sragen, dikhususkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 73 Satuan Kerja (Satker) di wilayah kerja KPPN Sragen. “Mengingat pentingnya acara, mohon pimpinan kantor tidak mewakilkannya, terang Bimanyu. Sekretaris KPU Karanganyar, Junaidi Purwanto, mendelegsikan kepada Sumardi, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, untuk datang di Aula KPPN Sragen selaku PPK KPU Karanganyar. Acara sosialisasi dipandu oleh kasi pencairan dana,Imam, tersebut berlangsung lancar. Sebelumnya, KPU Karanganyar menyampaikan besaran serapan anggaran yang mencapai 74 persen pada pertengahan bulan September lalu. (inisial_1)

KARANGANYAR-Komisi Pemilihan Umum(KPU)Karanganyar mengapresiasi kegiatan Sosial Budaya dan Keagamaan yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten(Pemkab)Karanganyar guna meningkatkan kerukunan, keimanan, ketakwaan serta mempererat persatuan dan kesatuan warga Karanganyar. Demikian disampaikan Muhammad Maksum, Komisioner KPU Karanganyar divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan data informasi, dalam acara sarasehan budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten karanganyar pada Minggu (28/09/2015) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jalan lawu Karanganyar. KPU Karanganyar hadir untuk memberi apresiasi dan dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Karanganyar.ujar Maksum Pada sarasehan budaya tersebut, Bupati Karanganyar menggagas bagaimana pengembangkan pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dalam sambutannya, Juliyatmono, Bupati Karanganyar, mengharapkan bisa mendapatkan masukan-masukan yang terbaik, dan mendengarkan bagaimana kebudayaan mempunyai kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat Karanganyar. Banyak potensi pariwisata dan budaya, kita ingin bersama-sama mengangkat Kabupaten Karanganyar menjadi lebih terkenal pada dua potensi itu, jelasnya. Selain kebudayaan, KPU Karanganyar juga berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kegiatan Sholat Jumat dan Sholat Subuh Keliling merupakan program Pemkab Karanganyar dengan visi Peningkatan kualitas keagamaan dan sosial budaya. Kegiatan ini untuk meningkatkan kerukunan, keimanan dan ketakwaan warga Karanganyar serta mempererat persatuan dan kesatuan. Menurut Junaidi Purwanto, Sekretaris KPU Karanganyar, pada tahun 2015 ini KPU Karanganyar mengikuti kegiatan Sholat Jumat dan Sholat Subuh Keliling bersama Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Dinas/ Instansi/Kantor / BUMD Kabupaten Karanganyar di 17 Kecamatan yang ada dilingkup Kabupaten Karanganyar sejak bulan Maret sampai Desember 2015. (inisial_1,karanganyarkab.go.id)

SRAGEN – Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2015 akan disusun pada awal tahun depan. Namun guna melaksanakan implementasi akuntansi, KPU Karanganyar menerapkan prinsip akrual dalam menyusun laporan keuangan. Akrual merupakan salah satu basis akuntansi melalui prinsip akuntansi untuk menentukan saat pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. Agar operator sistem akuntansi lebih handal maka KPU Karanganyar menugaskan operatornya mengikuti sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga sesuai PER-42/PB/2014 di Aula kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Sragen, Selasa (22/09/2014). Acara yang dihadiri seluruh satker mitra kerja KPPN Sragen di wilayah Kabupaten Karanganyar dibuka secara resmi oleh kepala KPPN Sragen, Bimanyu Eka Yuda yang didampingi oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Leli Triana. Sosialisasi kali ini adalah salah satu dari berbagai upaya yang terus kami lakukan agar penyusunan LK berbasis akrual dapat maksimal serta operator sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) dapat lebih handal dan berkompeten ujar Bimanyu. Proses ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat mengunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Selepas sambutan, acara dipandu oleh narasumber dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Sragen, Sunarwan, yang juga merupakan petugas front office rekonsiliasi. Dalam pemaparannya, Sunarwan menjelaskan tentang PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga. Dalam perdirjen tersebut sudah terdapat lampiran berupa tata cara, sistematika serta contoh ilustrasi LK mulai dari tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) sampai Unit akuntansi pengguna anggaran (UAPA), yang penting satker bisa menyesuaikan dengan karakteristik dan kebijakan akuntansi entitasnya ungkap Sunarwan. Materi sosialisai dilanjutkan dengan review aplikasi SAIBA oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Leli Triana. Leli mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk me-refresh kembali para operator terkait bagaimana seluk beluk dan cara menjalankan SAIBA meski sudah digunakan untuk rekonsiliasi bulanan. Operator harus paham betul perbedaan masing-masing output laporan di SAIBA, jadi tak hanya namun tahu dari mana asal nilai rupiah yang ada di reporting-nya tandasnya. Disisi lain, KPU Karanganyar telah menerapkan prinsip akrual pada LK Semester 1 Tahun 2015 sesuai PER-42/PB/2014. Selain penyusunan LK dengan SAIBA, KPU Karanganyar juga telah melakukan jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi jika ada nilai pada neraca yang tidak sama dengan neraca Sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) serta telah melakukan pencatatan akrual di SAIBA jelas Fika Rahmawaty, operator SAIBA KPU Karanganyar. Dengan mengikuti sosialisasi, kata Fika, banyak memperoleh ilmu baru yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam penutupan sambutan, Bimanyu mengungkapkan bahwa pelaksanaan SAIBA tahun 2015 di KPPN Sragen termasuk yang terbaik.(fik).

SRAGEN-Hal ini disampaikan KPU Karanganyar dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sragen, selasa (15/9/2015). “Serapan anggaran KPU Karanganyar sudah mencapai 74%,” ujar Sumardi, Kepala subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Karanganyar. Serapan anggaran tersebut mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah.”Prosentase serapan KPU Karanganyar cukup tinggi dilingkup kerja KPPN Sragen”, terang Murni selaku perwakilkan Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah. Hal ini berbeda dengan serapan anggaran di Jawa Tengah yang masih rendah. Menurut Murni, Serapan anggaran per 7 September 2015 di Wilayah Jawa Tengah yang baru mencapai 36,39%. Dengan serapan yang cukup tinggi tersebut, Murni menyarankan agar belanja Pegawai diperhitungkan secara cermat agar sampai akhir tahun pagunya tidak minus. Menanggapi hal itu, KPU Karanganyar menyampaikan langkah-langkah terkait pelaksanaan dan percepatan penyerapan anggaran.” Kami telah mengusulkan kepada Sekretariat Jenderal KPU melalui KPU Propinsi Jawa Tengah tentang estimasi belanja Pegawai tahun anggaran 2015″, jelas Sumardi. Kegiatan FGD berlangsung di aula KPPN Sragen diikuti oleh 37 satuan kerja(satker) dilingkup kerja KPPN Sragen serta dihadiri oleh DitJen Perbendaharaan Kantor Wilayah Jawa Tengah. (Smd,inisial_1)