Berita Terkini

Sragen-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan reviu pelaksanaan anggaran Tahun 2015 dan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2016, senin (21/12/2015) kemarin. Hingga 16 Desember 2015, KPPN Sragen mencatatkan realisasi sebesar 82,69 persen dari 95 satuan kerja dilingkup KPPN Sragen. Kepala KPPN Sragen, Bimanyu Eka Yuda, mengatakan bahwa reviu anggaran sebagai upaya untuk meningkatkan dan percepatan realisasi daftat isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2016.”Reviu anggaran tahun 2015 untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran,” kata Bimanyu. Permasalahan pelaksanaan berupa alokasi anggaran pada DIPA awal tidak sesuai dengan kebutuhan, adanya kesalahan administrasi sehingga DIPA harus direvisi, aturan dan aplikasi revisi, sumber daya manusia yang belum familier dengan aplikasi, adanya pagu minus, perubahan nomenklatur serta kebijakan ekonomi dan politik. Reviu anggaran disampaikan dalam acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2016 yang bertempat di Aula KPPN, jalan sukowati no 15 C Sragen. Acara tersebut diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di 95 satker di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, termasuk KPU Karanganyar. Bimanyu mengingatkan kepada seluruh peserta agar setelah memenerima DIPA segera melakukan pencocokan dengan DIPA petikan dan database satker. “Memeriksa dan meneliti kebenaran data administrasi DIPA. Apabila DIPA petikan sudah sesuai, KPA segera menandatangani surat konfirmasi yang disampaikan ke KPPN,” paparnya. Dalam langkah untuk percepatan realisasi DIPA 2016, apabila memerlukan bantuan maka satker supaya menghubungi pelayanan pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat jenderal Perbendaharaan (DJPBN) atau KPPN. (inisial_1)

Karanganyar-Selasa (15/12/2015) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi pencermaatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016, di kantor KPU Kabupaten Karangnyar jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar. Dipimpin langsung oleh Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho selaku pengarah dalam kelompok kerja (Pokja) Penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA K/L Tahun 2016, rapat berlangsung sejak pagi. Dalam arahannya, Sri Handoko, menghimbau agar anggaran dapat digunakan dengan baik. Ketua Pokja, Gatot Supriyadi, menyampaikan laporan kerja Penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA K/L. “Tahun 2016 nanti, ada anggaran yang tidak ada dari anggaran sebelumnya”, kata Gatot. Anggaran yang hilang, lanjut Gatot, berupa anggaran sewa gudang. Tetapi, ujar Gatot, berdasarkan koordinasi dengan KPU RI, KPU Karanganyar diminta untuk membuat surat tentang usulan sewa gudang agar dapat dianggarkan kembali. Dalam koordinasi tersebut disampaikan program kerja KPU Karanganyar Tahun 2016. Program kerja yang merupakan ketetapan kinerja (Tapkin)KPU Karanganyar yang didistribusikan kepada setiap subbagian sebagai penanggungjawab kegiatan. (inisial_1)

Semarang, kpu.go.id – Komisoner KPU RI, Ida Budiati mengatakan rendahnya potensi konflik pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Semarang menjadi salah satu indikasi dari semakin menguatnya demokrasi di kota itu. Pilkada di Semarang sejauh ini berjalan lancar. Tidak ada persoalan berarti. Dari mulai tahapan pemutakahiran, tahapan pencalonan, tahapan kampanye sampai dengan pemungutan suara di Kota Semarang berjalan dinamis, ujar Ida Budhiati ketika melakukan monitoring pencoblosan yang sedang berlangsung di Kota Semarang. Ida juga menambahkan, Pilkada serentak pertama kali ini dapat dijadikan momentum dalam memperkuat kualitas demokrasi bagi masyarakat Kota Semarang, yang memiliki tingkat keberagaman etnis dan agama cukup tinggi. Di Semarang, ada kampung pecinan yang warganya banyak etnis Tionghoa dan etnis Arab. Mereka memeluk agama yang berbeda-beda. Semuanya ikut mencoblos, tanpa mempertimbangkan perbedaan itu, kata Ida Budhiati. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono, juga mengakui mayoritas warga kota Semarang telah menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pelaksanaan pilkada tahun ini dengan santun dan tertib. Ketua KPU Kota Semarang, telah melakukan berbagai sosialisasi untuk mensukseskan pilkada damai. Termasuk dengan ketiga pasangan calon. Ia berharap tiga pasangan calon di Kota Semarang dapat menghargai rekapitulasi hasil pilkada dengan tidak memoblisasi massa. Dari pertemuan tatap muka saja, KPU menghitung telah melakukan sebanyak 340 kali pertemuan bersama masyarakat dan tiga pasangan calon. Kemudian kita juga memaksimalkan iklan di media cetak dan elektronik, sosialisasi lewat pengajian keagaaman yang skalanya besar, kata dia. Hingga Jumat ini (11/12), rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK) terus berlangsung. KPU Kota Semarang, memastikan semua rekap di tingkat Kecamatan selesai hari ini, Jumat (11/12). (ism/red. FOTO KPU/ism/Hupmas) Sumber : www.kpu.go.id

Semarang-KPU Provinsi Jawa Tengah tidak berharap ada perselisihan hasil pemilihan (PHP) pada Pilkada Serentak, 9 Desember mendatang. Demikian dikatakan Joko Purnomo, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah pada rapat kerja Panggantian Antarwaktu (PAW), Perselisihan Hasil Pemilihan dan checking logistik Pilkada Serentak Tahun 2015, selasa (1/12/2015) kemarin. “Kita tidak berharap ada PHP sampai di Mahkamah Konstitusi. Namun perlu disiapkan apabila ada PHP”, kata Joko. KPU Jateng, lanjut Joko, mendorong agar setiap masalah dapat diselesaikan di tingkatannya. Menjelang hari pencoblosan yang tinggal beberapa hari, KPU Jateng melakukan pengecekan logistik pilkada serta kesiapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara. Hal ini penting guna mengetahui desain, rancangan kesiapan logistik pilkada dan integritas dalam proses penghitungan serta rekapitulasi suara”, paparnya. (inisial_1)

Semarang- KPU Karanganyar mengirimkan 2 (dua) operator mengikuti acara konsolidasi data SAK, SIMAK BMN dan Persediaan Triwulan III yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah (16-17/11). Dua Operator tersebut adalah Reno Tri Jaya sebagai operator Aplikasi Sistem informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) dan Fika Rahmawaty selalu operator Sistem Akuntansi instansi Berbasis akrual (SAIBA). Acara yang bertempat di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah, jalan Veteran 1A Semarang ini berupa konsolidasi data SAK, SIMAK BMN dan Persediaan Triwulan III antara UAKPA dan UAPPA-W Provinsi Jawa Tengah dan Pra Penyusunan Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun Anggaran 2015. Kegiatan konsolidasi dibuka oleh Kepala Bagian Keuangan KPU Provinsi Jawa Tengah, Agus Suseno. “Setiap satuan kerja (satker) wajib menyampaikan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2015 yang berbasis Akrual dengan aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN versi terbaru,”papar Agus dalam pembukaan acara. Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa hasil rekonsiliasi hingga Triwulan III masih terdapat permasalahan di sejumlah satker. ” Permasalahan tersebut Seperti adanya perbedaan saldo awal dan ekuitas di neraca, utang kepada pihak ketiga yang masih minus, peralatan dan mesin belum diregister serta persediaan belum diregister,” sambungnya. Agus berpesan kepada satker KPU kabupaten/Kota agar segera melakukan pencermataan dan penyesuaian data terkait permasalahan tersebut. Sementara itu, Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Jawa Tengah menerangkan bahwa satker harus membuat pseudo Laporan Keuangan (Laporan keuangan bayangan) periode 31 Oktober dan 30 November 2015 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9180/PB/2015. Peserta dari KPU Karanganyar, Fika Rahmawaty mengaku sangat antusias dalam mengikuti acara ini. Dengan adanya acara ini, satker dapat menyusun Laporan Keuangan Tahunan yang lebih berkualitas Katanya. Lebih jauh Fika menambahkan, peraturan baru terkait LK bayangan ini, operator dapat menjaga konsistensi datanya hingga akhir Tahun Anggaran 2015. selain itu Reno Tri Jaya menjelaskan terkait permasalahan persediaan serta peralatan dan mesin yang belum diregister dapat terselesaikan melalui konsolidasi ini.(fik)

Solopos.com, KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar akan meminjamkan 3.288 bilik suara kepada KPU Sragen untuk digunakan saat penyelenggaraan Pilkada Sragen 2015. Langkah meminjamkan bilik suara dilakukan KPU Karanganyar atas permintaan tertulis KPU Sragen. Penjelasan tersebut disampaikan Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, ditemui wartawan, Selasa (10/11/2015). Kami sudah menerima permintaan tertulis KPU Sragen ihwal kemungkinan peminjaman bilik suara. Kami juga sudah jawab secara resmi siap meminjamkan bilik suara yang dibutuhkan, kata dia. Dalam waktu dekat dilakukan pembicaraan lebih lanjut ihwal peminjaman bilik suara tersebut. Termasuk, Handoko menjelaskan ihwal waktu dan teknis pemindahan bilik suara tersebut ke Sragen. Handoko menjelaskan bilik suara yang akan dipinjamkan sesuai kebutuhan total Pilkada Sragen 2015. Artinya kebutuhan bilik suara Pilkada Sragen menggunakan aset KPU Karanganyar. Sisa bilik suara di KPU Sragen saat ini sekitar 300 bilik. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan kebutuhan bilik suara memakai punya KPU Karanganyar, sambung dia. Ditanya sampai kapan masa peminjaman bilik suara, Handoko mengaku belum bisa memastikan. Tapi menurut dia KPU Sragen hanya meminjam bilik suara ke KPU Karanganyar. Soal sampai kapan masa peminjaman belum kami bicarakan. Tapi pasti nanti ada berita acara peminjamannya, termasuk waktu pengembalian bilik-bilik suara tersebut, terang Handoko. Lebih jauh dia menerangkan total bilik suara milik KPU Karanganyar sekitar 8.600 bilik. Logistik tersebut disimpan di gudang khusus KPU. Gudang tersebut dijaga petugas keamanan. Berdasarkan hasil pengecekan Oktober lalu, KPU Karanganyar memastikan tidak ada bilik suara yang hilang. Inventarisasi ulang dilakukan untuk pembuatan laporan di akhir tahun anggaran. Kendati tidak ada yang hilang, Handoko mengakui ada enam bilik suara yang rusak. Kalau hilang tidak ada. Tapi ada sekitar enam bilik suara yang kondisinya rusak, terang dia. (Solopos)