Berita Terkini

SEMARANG-KPU terus mengupayakan tersedianya data dan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Untuk itu, KPU melakukan upaya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo dalam rapat koordinasi KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Kamis (19/05/2016). Hal ini, lanjut Joko, mengingat daftar pemilih sering menjadi persoalan pada saat menjelang dan pasca pemungutan suara. Perlu adanya pendidikan terhadap pemilih terkait hak-hak nya menjadi pemilih. “Tanggungjawab terkait pemilih menjadi pekerjaan bersama 4 (empat) pihak, baik Pemerintah, Partai Politik, Warga/Pemilih dan KPU,” ujar Joko. Rapat koordinasi diikuti oleh 35 Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Pemutakhiran Data serta Operator Aplikasi Daftar Pemilih (Sidalih). Hadir dalam acara tersebut Komisioner KPU RI dan Operator Sidalih tingkat Pusat. Anggota KPU RI Divisi Data dan Informasi, Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP., menyatakan bahwa acara pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan merupakan upaya KPU untuk melakukan persiapan yang lebih baik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Dikatakan Ferry, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjadi penting untuk menghadapi pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu Nasional, sebagai wujud integritas, kemandirian dan profesionalias instansi KPU dari Pusat, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten dan Kota. “Perlu diupayakan secara serius untuk menghasilkan data yang komprehensif/menyeluruh. KPU agar aktif berkoordinasi dengan lembaga kependudukan ditingkatannya masing-masing. Sehingga data yang dimiliki selalu akurat dan menjadi data yang siap dalam sinkronisasi menuju Pemilu,” Tegas Ferry. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh data mutasi penduduk yang datang dan/atau keluar. Selain itu, KPU juga mengusulkan kepada Pemerintah dalam hal perbaikan data pemilih perlu adanya penegasan identitas yang dipakai berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. (Inisial_1)

KARANGANYAR-KPU Kabupaten Karanganyar menggelar sosialisasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang diikuti seluruh PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar, Selasa (17/05/2016). Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, Sosialisasi dipandu oleh Sekretaris KPU, Junaidi Purwanto bersama Kepala Subbagian Umum KPU, Sumardi. Dalam sambutan pengarahan, Junaidi mengucapkan terima kasih atas kinerja pegawai KPU Kabupaten Karanganyar selama ini. “Terima kasih atas kinerja yang kita berikan di KPU. Kita terus tingkatkan disiplin kerja” pesan Junaidi. Disiplin kerja, kata Junaidi, mungkin terasa kaku dan berat. Walaupun berat, kewajiban yang dijadikan kebutuhan pada akhirnya akan berbuah manis. Sosialisasi Manajemen SDM merupakan tindak lanjut dari diklat di KPU Provinsi Jawa Tengah. Sumardi menambahkan, PNS perlu mengetahui kewajiban dan larangan dalam bekerja. “Perlu diingatkan kembali mengenai kewajiban dan larangan bagi pegawai. Ini merupakan pesan dari KPU RI untuk dilaksanakan di satuan kerja (Satker) masing-masing,” kata Sumardi. Dalam penutupan sosialisasi, disampaikan juga rencana kerja KPU untuk membuat jabatan fungsional yang lebih banyak. (inisial_1)

Solopos.com, KARANGANYAR-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar meluncurkan majalah elektronik tiga bulanan yang diberi bernama Kobil, Kamis (28/4/2016), di Kantor KPU Karanganyar. Peluncuran media dalam bentuk e-paper tersebut diharapkan semakin membuka aksesibilitas masyarakat terhadap kegiatan dan agenda pemilihan umum (pemilu) baik lokal dan nasional. Penjelasan tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi (Pemred) Majalah Kobil, Masykur, saat peluncuran majalah Kobil, yang dihadiri perwakilan komisioner KPU se-Soloraya. Nama Kobil merupakan akronim kata dari kotak suara, dan bilik suara, yang selama ini identik dengan penyelenggaraan pemilu. Majalah Kobil KPU Karanganyar diawaki 16 personel. ”Terbitnya majalah Kobil kami harapkan menjadikan KPU sebagai lembaga yang semakin terbuka. Edisi perdana majalah kami sudah bisa diakses melalui website KPU karanganyar,” kata dia. Sedangkan Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, mengatakan elemen penting penyelenggaraan negara adalah terpenuhinya hak publik akan berbagai informasi yang akurat. Majalah Kobil diluncurkan sebagai jawaban atas kebutuhan informasi masyarakat terhadap dinamika pemilu. Apalagi kebutuhan informasi masyarakat kian meningkat di era saat ini. “Kehadiran teknologi informasi yang semakin modern memungkinan masyarakat mendapatkan beragam informasi secara cepat. Situasi ini kami tangkap dengan meluncurkan Kobil,” ujar dia. Sementara Komisioner KPU Karanganyar, Muhammad Maksum, menjelaskan materi pemberitaan Kobil seputar dinamika penyelengggaraan pemilu, dan regulasi yang mengaturnya. Dia mencontohkan informasi tentang regulasi baru yang memungkinkan masyarakat memantau sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), tanpa harus datang ke MK. “Baru-baru ini kan ada regulasi yang memungkinkan memantau sengketa pilkada melalui teleconference. Masyarakat tidak perlu datang ke Jakarta, tapi cukup ke Kampus UNS,” jelas dia. Maksum menerangkan media elektronik dipilih KPU Karanganyar menilik semakin banyaknya masyarakat yang mengoperasikan telepon seluler, dan gadget berbasis sistem android. Majalan Kobil bisa disimak di laman www.kpu-karanganyarkab.go.id, atau www.issuu.com. Untuk membaca Kobil bisa dilakukan melalui ponsel androi, komputer, dan laptop. (Kurniawan/JIBI/Solopos)

Dinamika demokrasi Indonesia berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai wujud demokrasi, Pemilu merupakan tatanan sistem dalam rekruitmen politik di negara kesatuan Indonesia. Sehingga politik sangat menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia kedepan. Berdasar hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan KPU Kabupaten Karanganyar mengadakan pendidikan politik bagi partai politik, ormas/LSM, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa pada akhir bulan April (27/04/2016) kemarin. Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, sebagai narasumber memberikan ceramah mengenai peran penting Pemilu, khususnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Bertempat di Rumah Makan Sederhana, Jalan Solo Tawangmangu Km. 11 Gayamdompo Karanganyar, Kegiatan ceramah pendidikan politik diikuti kurang lebih 100 orang peserta dari parpol, Ormas/LSM, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat. Selain KPU, turut pula hadir penceramah lain dari tokoh masyarakat, Sukismiyadi dan Tjuk Susilo. Sri Handoko menilai ceramah pendidikan politik di Kabupaten Karanganyar ini bagus untuk aktifitas demokrasi ditingkat daerah. “Kegiatan ceramah ini sangat positif. Adanya pendidikan politik dan pemahaman etika politik bagi masyarakat dalam kegiatan demokrasi,” ujar Handoko. Dalam ceramah pendidikan politik, Ketua KPU menghimbau agar masyarakat tidak antipati terhadap politik. Nantinya, lanjut Handoko, praktek politik dalam bentuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak akan berjalan dengan demokratis. Selain memberi ceramah, Ketua KPU memaparkan wacana perubahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai pemilihan kepala daerah. Dalam wacana revisi tersebut, dikatakan Handoko adanya perubahan terhadap calon kepala daerah tunggal, proses pendataan dan pendaftaran pemilih yang menggunakan e-KTP serta syarat pencalonan. “Syarat pencalonan bagi TNI, Polri ataupun Aparatur Sipil Negara diwacanakan tidak perlu mengundurkan diri. Selain itu direncanakan juga revisi atas batas minimal dukungan dalam pencalonan kepala daerah baik dari parpol ataupun perseorangan,” kata Handoko. (Inisial_1)

SEMARANG-Dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja yang berkualitas, KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat kerja dengan KPU Kabupaten/kota se-Provinsi jawa Tengah. Rapat yang di gelar pertengahan April (19-21/4/2016) kemarin membahas pengelolaan program anggaran serta rencana kerja di wilayah Jawa Tengah. Bertempat di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jalan Veteran Nomor 1 A Semarang, Raker dipimpin oleh Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo. “Raker ini untuk menyusun strategi dalam pencapaian kinerja lembaga. Perlu penerapan skala prioritas program kerja di KPU pada Tahun Anggaran 2016,” kata Joko. Raker diikuti oleh 35 KPU kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh ketua dan sekretaris. Hadir pula dalam Raker tersebut Komisioner KPU RI, Arief Budiman. Arief memberikan arahan berupa kebijakan KPU mengenai pengelolaan program, kegiatan dan anggaran di Tahun 2016. “Dalam penguatan Lembaga KPU, perlu membuat skala prioritas kerja pada program anggaran di masing-masing KPU Kabupaten/kota,” kata Arief. Dalam kegiatan tersebut, disinggung juga mengenai pelaksanaan Pilkada 2018. Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo, mengatakan honorarium penyelenggara adhock akan dianggarkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. “Menyongsong pilkada serentak Tahun 2017 dan 2018, seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jateng agar melakukan strategi penyusunan perbaikan data pemilih. Hal ini dalam rangka peningkatan kehadiran pemilih,” pesan Joko Purnomo. Disampaikan Joko, KPU Jateng ingin meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. “Tujuan KPU untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Selain itu Pemilu mendatang dapat terselenggara dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel. Ini merupakan wujud KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, kompetensi, kredibel dan mempunyai kapabilitas.,” terang Joko. Raker pengelolaan program dan penyusunan rencana kerja berupa pemaparan rencana kerja oleh ketua KPU Kabupaten/Kota se jawa Tengah. Selain itu juga disampaikan perhitungan tambahan kebutuhan anggaran di Tahun anggaran 2016. Rekomendasi dan kesimpulan dari raker ini, lanjut Joko, diharapkan adanya optimalisasi sumber daya manusia disetiap satuan kerja KPU. (Inisial_1/Jun/WL)

SEMARANG-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Dr. Juri Ardiantoro, M.Si berharap KPU Kabupaten/Kota sebagai salah satu pelaku demokrasi beserta civitas kampus gotong royong mendorong penguatan demokrasi perpolitikan di Indonesia. “Politik demokrasi masih perlu proses pembelajaran. Transisi politik masih mencari jalannya agar semakin sehat dan dewasa” tegas Juri saat sesi materi Temu Tokoh Demokrasi. Temu Tokoh Demokrasi ini diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik (Fisip) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang bekerja sama dengan KPU Jawa Tengah, Kamis (31/3/2016) kemarin. Selain dihadiri seluruh mahasiswa dan dosen Fisip UIN Walisongo, acara ini juga dihadiri KPU Jawa Tengah beserta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, lanjut Juri, boleh berbangga karena secara formal kita dapat melaksanakan pemilu dengan baik. Namun tidak cukup begitu karena secara substantif masih banyak hal yang harus diperbaiki. Pilihan demokrasinya juga unik, yaitu demokrasi yang tidak meninggalkan nilai-nilai spiritual, sehingga kesejahteraan masyarakat segera tercapai sesuai dengan tujuan hidup bangsa Indonesia yang multikultural. Dalam acara ini juga sekaligus dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara UIN Walisongo dengan KPU Propinsi Jawa Tengah. Dekan FISIP Dr. Muhyar Fanani, M. Ag menegaskan bahwa hari ini bangsa Indonesia membutuhkan model implementasi unity of science dalam bidang politik. “Arahnya adalah bagaimana politik itu tidak dipisahkan dari nilai-nilai agama agar semua berjalan dengan baik tanpa harus berpecah-belah,” jelas Muhyar . Demokrasi Indonesia, lanjut Muhyar, itu demokrasi pancasila. Yakni demokrasi yg disinari oleh nilai ketuhanan, kejujuran, dan kesucian agar mampu memilih pemimpin yang bijak dan berhikmah. “Bukan demokrasi liberal yang hanya memilih suara terbanyak,” pungkasnya (maks).