Berita Terkini

KARANGANYAR Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan rutin dalam rangka evaluasi serta perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2015, Rabu (29/7). KPU Kabupaten Karanganyar secara rutin melaksanakan rapat koordinasi evaluasi serta perencanaan kegiatan dan anggaran tahun berjalan, kegiatan ini dilaksanakan tiap 2 (dua) bulan sekali. Rapat koordinasi ini mengagendakan evaluasi kegiatan dan penyerapan anggaran pada bulan yang telah berlalu, hal ini dilakukan guna melakukan review hasil kegiatan, serta meminimalisasi kekurangan pelaksanaan kegiatan pada bulan bulan mendatang. Sedangkan pembahasan terkait perencanaan membahas rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran pada pelaksanaannya di bulan mendatang. Pada penutupan rapat, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Sri Handoko, BN. mengatakan KPU Kabupaten Karanganyar sebagai instansi yang mengelola anggaran dari negara harus mampu mengelola anggaran sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku. Sedangkan Budi Sukramto, ST. Menambahkan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar harus mampu memaksimalkan kegiatan dengan dukungan anggaran yang tersedia.(wl)

Karanganyar-Senin (27/7) KPU Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Lab. Sosio FISIP UNS menggelar Public Expose terkait penelitian Pemilu di Karanganyar. Publik Expose bertajuk Pemaparan Hasil Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2014 dan Pemilukada diselenggarakan di Ayam-ayam Resto Karanganyar, dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Drs. Joko Purnomo. Dalam sambutannya, Joko Purnomo menyampaikan bahwa hasil riset ini akan menjadi tradisi di KPU sebagai dasar pertimbangkan saat merumuskan kebijakan. Hasil riset nantinya akan diserahkan kepada KPU RI, sehingga KPU dapat menjadikan dasar dalam membuat kebijakan berbasis penelitian, Jelas Joko Purnomo. Dalam Pemaparannya, Akhmad Ramdhon, S.Sos menyebutkan bahwa praktek dan kerja-kerja para relawan politik di Karanganyar mulai bermunculan sejak Pemilu Gubernur 2013, Pemilu Bupati Karanganyar 2013 ,Pemilu 2014 dan terus meningkat hingga Pillpres 2014. Kesukarelaan terbangun atas ketertarikan atau mendukung dari figur yang dikenalnya. Para relawan kemudian tergerak untuk mendukung demi sebuah harapan yang digantungkan pada calon tersebut. Para aktor relawan politik di tingkat Kabupaten muncul dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan salah satu tim sukses peserta Pemilukada 2013, sementara aktor relawan tingkat desa adalah orang-orang yang mudah didekati dan direkrut sebagai relawan politik yang ingin terlihat memiliki peran dalam pemenangan salah satu calon. Sebagian besar, relawan bergerak secara komunal karena mereka kurang memiliki kepercayaan diri akan pengetahuan politik. Menurut Sekretaris Lab Sosio FISIP UNS, Akhmad Ramdhon, S.sos, keberadaan relawan mampu memberikan daya dukung memaksimalkan mekanisme sosialisasi terkait visi dan misi peserta Pemilu yang bertujuan pada partisipasi dalam Pemilu. Hadirnya relawan politik karena alasan prestisius bisa dekat dengan calon yang didukung, sehingga apabila calon tersebut terpilih akan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedepan, tambah Ramdhon, meluaskan peran relawan dalam pelaksanaan Pemilu menjadi pilihan strategis untuk memaksimalkan partisipasi politik. Pengelolaan relawan sedianya mesti dilakukan pasca Pemilu, sebab relawan menjadi bagian penting dalam komitmen untuk membangun demokrasi. (Inisial_1)

Mulai 18 Juni – 14 Juli 2015, KPU Kabupaten Karanganyar, Setiap hari kerja selama Ramadhan 1436 H, mengadakan Tadarusan Al-Quran. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WIB hingga 10.00 WIB yang diikuti oleh seluruh pegawai muslim di KPU Karanganyar. Selain tadarusan, juga diisi dengan Kultum yang disampaikan oleh Komisioner KPU, Sekretaris dan Pegawai KPU Kabupaten Karanganyar.(Inisial_1)

Semarang – Sebanyak 11 orang yang terdiri dari 4 orang komisioner KPU Karanganyar beserta 7 personil sekretariat kunjungi Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah guna melakukan audiensi dan sharing berkait pengelolaan serta pelayanan data dan informasi pada Selasa (16/6/2015). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh 3 Komisioner yakni, Nur Fuad selaku Wakil Ketua, Sosiawan selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Pelayanan Publik dan Handoko Agung selaku Koordinator Sosialisasi dan Edukasi. Nur Fuad dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi sangatlah penting. “Akses informasi di KPU sangat dibutuhkan masyarkat khususnya di Jawa Tengah, sehingga KPU perlu melakukan penataan dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP),” ujar Nur Fuad yang menjabat sebagai komisioner KI Jawa Tengah periode 2014-2018 ini. Dalam audiensi yang berlangsung di aula KI Jawa Tengah itu, KPU Karanganyar ingin lebih mendalami tentang pengelolaan data dan informasi publik. Sri Handoko Budi Nugroho menuturkan “Kami berniat ngangsu kawruh (menimba ilmu) di Komisi Informasi, KPU sebagai badan publik wajib menyampikan informasi kepada publik,” papar Sri Handoko. Melalui audiensi ini KPU Karanganyar berharap dapat menambah pemahaman tentang data dan informasi yang bisa disampaikan kepada publik. Sedangkan menurut Handoko Agung yang juga mantan Komisioner KPU Purworejo, Kunjungan KPU Karanganyar di Kantor KI Jawa Tengah Jalan Trilomba Juang nomor 18 Semarang merupakan yang Pertama. “KPU Karanganyar merupakan KPU Pertama dari 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa tengah yang datang ke KI Jawa Tengah ini”, ungkapnya. Untuk mengelola informasi dengan baik, seharusnya ada bagan/alur permohonan informasi, membuat SOP sebagi acuan serta Daftar Informasi Publik (DIP), lanjut Handoko Agung. Audiensi berlangsung selama dua jam. Sebagai tindaklanjut pertemuan tersebut, Komisi Informasi siap datang apabila diundang ke Karanganyar dalam rangka berbagi ilmu mengenai data dan Informasi.(fik)

BANJARSARI – Menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat saat menjadi kebutuhan hampir seluruh instansi yang berhubungan dengan kepentingan publik. Demikian juga yang dirasakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar. “Kami sangat ingin belajar bagaimana pengelolaan sebuah media. Karena KPU Karanganyar pada intinya ingin menerbitkan media untuk penyaluran informasi ke masyarakat,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Karanganyar, Muh Maksum kepada Joglosemar, Selasa (16/6) saat bersilaturahmi ke Kantor Harian Joglosemar. Disebutkan, saat ini KPU Kabupaten Karanganyar tengah menyiapkan media informasi, salah satunya pembuatan website. “Kita ingin meningkatkan kapasitas SDM kami untuk belajar membuat dan mengelola media,” sambung Maksum. Jajaran KPU Kabupaten Karanganyar yang turut dalam kunjungan tersebut di antaranya, Junaidi (Sekretaris KPU), Muh Maksum (Komisioner KPU), Nur Fatkhurohman (Komisioner KPU), Triastuti Suryandari (Komisioner KPU) serta beberapa staf lainnya. Pemimpin Redaksi Harian Joglosemar, Anas Syahirul mengatakan, Joglosemar sangat terbuka dengan segala bentuk kerja sama. Terlebih bila fokusnya adalah pendampingan pengelolaan media. “Kami sangat senang bisa membantu. Karena para tim redaktur kami sudah berpengalaman dalam dunia jurnalistik dan pengelolaan media,” ujar Anas. Dirinya berharap, bisa KPU Karanganyar sudah siap, agar setelah pertemuan tersebut bisa segera menghubungi manajemen Joglosemar. (Didik Kartika/joglosemar.co)

SEMARANG – 35 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Se – Jawa Tengah mengutus operator Aplikasi E-Monev serta Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten/Kota, untuk mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2015, yang diadakan oleh KPU Provinsi Jateng, Selasa (16/6). Bimbingan yang dikemas dalam rapat ini, membahas mengenai tatacara pengisian laporan pada aplikasi e-monev dilaksanakan di Aula I Lantai III Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jalan Veteran No. 1A Semarang. Acara dipandu oleh Kasubag Program Data Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah Kurnia Dian Wijanarko, SE menghadirkan narasumber dari KPU RI Drs Idat Sudrajat Kepala Bagian Monev, Biro Perencanaan dan Data serta Fidiar Fahudin (Operator Monev KPU RI) dalam penjelasannya, Drs Idat Sudrajat mengharapkan seluruh satker agar melakukan pelaporan e-monev secara tertib dan teratur tiap bulannya. Sedangkan Fidiar Fahudin menjelaskan mengenai tuntunan tatacara melakukan pengimputan pada aplikasi triwulanan dan bulanan. “Ada beberapa satker yang bermasalah agar melakukan revisi pengisian aplikasi mulai dari awal sebelum tanggal 25 Juni 2015” tambahnya.(wl)