Sharing Pengelolaan Anggaran KPU
BOYOLALI – Pengelolaan anggaran merupakan cara agar anggaran yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam instansi pemerintah untuk tujuan organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, akan mewujudkan program pemerintah yang bersih, transparansi dan akuntabel.
Sebagai instansi pemerintah, KPU selalu berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak tahun 2010, KPU memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan.
Bertempat di KPU Boyolali, KPU menggelar monitoritng dan evaluasi keuangan serta persiapan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2016. Acara monitoring diikuti oleh 6 (enam) satuan kerja (satker) KPU diwilayah eks-karisidenan Surakarta dan KPU Kota Salatiga.
Ketua KPU Boyolali, Siswadi Sapto Harjono mengatakan bahwa kegiatan ini untuk memberikan gambaran tentang persiapan penyusunan laporan keuangan triwulan 3 tahun anggaran 2016. “Maksud pertemuan ini agar kita dapat saling sharing dalam penyusunan laporan. Selain itu juga menyampaikan berbagai permasalahan terkait pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan anggaran dana hibah Pilkada yang memang tidak simple” paparnya. Acara yang bertempat di Aula Kantor KPU Boyolali, jalan perintis Kemerdekaan Nomor 16 Siswodipuran Boyolali, diikuti oleh sekretaris, bendahara dan operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).
Sekretaris KPU Karanganyar, Junaidi Purwanto mengaku sangat senang dengan adanya kunjungan langsung dari aklap KPU RI tersebut. Melalui acara semacam ini, KPU karanganyar sebagai salah satu satker yang belum melaksanakan Pilkada, dapat langsung belajar dari satker lain, sehingga dapat mengantisapasi adanya temuan-temuan BPK. “Demi meningkatkan kualitas laporan keuangan KPU, tentunya dimulai dari tingkat satker kabupaten/kota, semaksimal mungkin kita harus mencegah adanya temuan oleh auditor BPK” kata Junaidi.
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Aklap) Biro Keuangan KPU RI, Pujiastuti, hadir dalam monitoring dan Evaluasi Keuangan pada Kamis (13/10/2016) kemarin. Pujiastuti mengatakan bahwa opini (BPK) terhadap Laporan Keuangan (LK) KPU selama 5 (lima) tahun berturut-turut dinilai dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian. Puji berharap untuk tahun-tahun berikutnya, KPU dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Disamping itu, Pujiastuti memberi apresiasi KPU se-Jawa Tengah karena termasuk salah satu LK yang terbaik dibandingkan provinsi yang lainnya.
“laporan Keungan di Jawa Tengah ini termasuk bagus dibanding yang lain, karena minimnya masalah. Sehingga BPK sering mengadakan sampling pemeriksaan di wilayah Jateng” Ujarnya.
Dengan adanya apresiasi tersebut, kata Puji, bukan berarti satker stagnan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangannya. “Justru satker harus mempertahankan dan selalu berusaha memperbaiki kualitas LK terutama penyajian informasi dalam LK harus akurat dan akuntabel,” tambah Puji.
Puji berpesan kepada bendahara dan operator agar teliti dalam melakukan pencatatan. Ia juga menambahkan bahwa bendahara maupun bendahara pembantu dan operator harus berhati-hati dalam mengelola dana hibah Pilkada, terutama masalah bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran anggaran. “Kesalahan pencatatan dapat menjadi temuan bagi BPK” tegas Pujiastuti. (fik)
