Perkuat Akuntabilitas Kinerja, KPU Karanganyar Ikuti FDT Penyusunan LKjIP dan Cascading Kinerja KPU 2025-2029
KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar mengikuti kegiatan Forum Diskusi Terpumpun (FDT) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 serta Penyusunan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid oleh KPU Republik Indonesia dan diikuti secara daring melalui zoom meeting pada Selasa (27/01/2026).
Forum tersebut diikuti oleh Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Pejabat Fungsional KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU RI dalam memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi kinerja kelembagaan yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Selain itu, FDT ini juga bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan pengukuran kinerja di seluruh tingkatan KPU agar sejalan dengan arah kebijakan serta sasaran strategis lembaga pada periode 2025–2029.
Hadir sebagai narasumber, Fungsional Perencana Ahli Pertama Kementerian PPN/Bappenas, Hanifa Eka Rahmadiyani, yang memaparkan persiapan penyusunan Cascading Kinerja dan IKU KPU sesuai Renstra KPU Tahun 2025–2029, RPJMN 2025–2029, serta hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Dalam paparannya, Eka menjelaskan bahwa visi dan misi Presiden dijabarkan dalam RPJMN 2025–2029 dengan arah pembangunan yang mencakup delapan Prioritas Nasional (PN) Asta Cita. “Kontribusi KPU RI dalam struktur Prioritas Nasional pada Pemutakhiran RKP 2025 mencakup tiga PN Asta Cita yang kemudian dijabarkan menjadi Rincian Output Prioritas Nasional KPU RI,” jelasnya.
Ia menambahkan, pasca pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, Prioritas Nasional KPU diarahkan untuk disempurnakan agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ke depan dapat berjalan lebih optimal. Adapun tiga Rincian Output PN KPU RI tersebut meliputi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal; Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu; serta Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian PANRB, Analis Kebijakan Ahli Pertama Dwi Slamet Riyadi, menyampaikan materi terkait peningkatan kualitas implementasi SAKIP, khususnya pada komponen pelaporan kinerja. Ia menjelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja instansi pemerintah selama satu tahun.
“Setiap program dan kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya melalui informasi kinerja yang terukur, disertai analisis capaian kinerja atas setiap sasaran dan indikator,” ujar Slamet.
Forum ini juga diisi dengan reviu Cascading Kinerja KPU oleh narasumber Kementerian PANRB. Cascading kinerja merupakan penjabaran tujuan strategis KPU RI ke dalam sasaran, indikator, dan target kinerja hingga ke tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, seluruh unit kerja memiliki arah yang sama dan saling mendukung pencapaian tujuan nasional KPU. (FIX)
