Optimisme KPU Hadapi Tahapan Pemilu 2024
Garut, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bersiap menyambut dimulainya tahapan Pemilu 2024. Baik dari sisi anggaran hingga sarana dan prasarana semuanya juga telah mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder).
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik saat hadir pada Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Senin (18/4/2022). Turut mendampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU RI, Eberta Kawima serta Ketua dan Anggota KPU Jawa Barat, Ketua dan Anggota KPU Kab Garut.
Terkait anggaran, KPU sendiri menurut Idham telah menyampaikan kepada pemerintah dan DPR pada Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sementara dukungan sarana dan prasarana disampaikan baik kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun dengan pemerintah daerah.
Sikap ini sendiri pada akhirnya menurut Idham menghilangkan keraguan di masyarakat dan meyakini pelaksanaan Pemilu di 2024. “Alhamdulillah saat ini publik sudah tidak terbelah dan tahapan Pemilu 2024 sebentar lagi akan kita laksanakan,” ujar Idham.
Dan terkait sarana dan prasarana juga, secara khusus Idham berharap Bupati Garut Rudy Gunawan, dapat segera merealisasikan hibah bagi KPU Kab Garut berupa gudang dan kantor yang representatif. “Kami berharap pada 2022 ini sudah memiliki gudang dan gedung yang representatif,” ujar Idham.
Dia meyakini dukungan yang diperoleh KPU akan mendukung suksesnya peningkatan partisipasi nanti. Kunci dari suksesnya Pemilu 2024 adalah partisipasi, tidak hanya partisipasi pemilih tapi juga seluruh stakeholder pemilu,” pungkas Idham.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa yang menyebut Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sementara Pemilihan diselenggarakan pada 27 November 2024. Terkait anggaran pemilu, pihak DPR melalui badan anggaran tengah membahas hal tersebut.
Sementara itu Rudy Gunawan merespon terkait gudang dan kantor yang representatif bagi KPU Kab Garut. Dia setuju dan sepakat perlu adanya realokasi kantor mengingat lokasi yang sekarang berada di jalan provinsi yang apabila terjadi pengumpulan masa (demo) berpengaruh pada arus lalu lintas.
Pada pertemuan ini, juga dibahas terkait sertifikasi tanah, pelaksanaan CPNS/PPPK, KTP-el, dengan penyampai paparan perwakilan ATR/BPN, Ombudsman, BKN serta Kementerian Dalam Negeri. (humas kpu ri dianR/foto: dianR/ed diR)
