KPU Karanganyar Terpilih Jadi Pilot Project Zona Integritas
KARANGANYAR – KPU Kabupaten Karanganyar terpilih sebagai Pilot Project dalam Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tersurat dalam Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas.
Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari, menyampaikan bahwa KPU Karanganyar menjadi salah satu satuan kerja (Satker) dalam pilot project tersebut Bersama 10 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Dalam surat KPU Provinsi Jawa Tengah terdapat 11 Satker KPU yang menjadi pilot project. Yakni KPU Karanganyar, Jepara, Banyumas, Batang, Kudus, Purbalingga, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang dan Kota Tegal.
“Hari ini (Senin, 21/03/2022-red) KPU Karanganyar mengikuti Sosialisasi Zona Integritas yang diselenggarakan KPU Jateng secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Sosialisasi diikuti oleh semua komisioner KPU Karanganyar, Sekretaris dan kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi,” kata Trias.
Zona integritas adalah peringkat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Lanjut Trias, bahwa KPU Karanganyar akan terus berkomitmen untuk mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi dan menjadi bagain dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas
Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Sri Lestariningsih, mengatakan bahwa komponen Reformasi Birokrasi antara lain manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Kalau untuk komponen Zona Integritas antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Tari panggilan akrab Sekretaris KPU Jateng.
Tahap-tahap pembangunan zona integritas, Lanjut Tari, meliputi pencanangan pembangunan zona integritas, penyusunan SK tim kerja pembangunan zona integritas, penyusunan dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Kemudian SK rencana aksi, melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan indikator proses/hasil dalam zona integritas menuju WBK/WBBM, serta menyusun Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan laporan pelaksanaan zona integritas menuju WBK/WBBM. (HF)
