KPU Karanganyar ikuti NGOPI ASLI Bahas Strategis Kontrak Pengadaan.
KARANGANYAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar ikuti kegiatan NGOPI ASLI (Ngobrol Pintar Arsip dan Logistik) dengan tema ‘Shoot Target Strategi Build UP Kontrak Pengadaan yang dilaksanakan KPU Jateng Provinsi Jawa Tengah, selasa (10/03/2026). Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron menyampaikan bahwa tema ini sangat relevan dengan tantangan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU, terutama dalam memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, serta mampu dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun publik.
"Tema Strategi Build Up Pengadaan Langsung: Efisien, Transparan, Akuntabel”, menjadi wadah penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU. Pengadaan langsung bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya kita menjaga integritas lembaga. Efisiensi harus berjalan beriringan dengan transparansi, dan keduanya harus bermuara pada akuntabilitas," kata Basmar.
Dengan strategi yang tepat, lanjutnya, perencanaan yang matang, serta pemahaman regulasi yang komprehensif, kita dapat meminimalisir risiko kesalahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan organisasi. Basmar berharap melalui forum ini, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis, tetapi juga perspektif strategis dalam membangun sistem pengadaan yang semakin profesional.
Ngopi Asli menghadirkan narasumber, R. Suryanto, selaku Kasatpel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemaparannya, Suryanto menekankan pentingnya strategi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan langsung yang tepat guna, terutama dalam mendukung kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari unit pengelolaan barang dan jasa KPU, yaitu R. Suryanto yang menjabat sebagai Kasatpel Unit Barang/Jasa. Dalam paparannya, R. Suryanto menjelaskan berbagai aspek penting terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU, termasuk mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan pengadaan.
Suryanto menekankan bahwa pengelolaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan setiap proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung kelancaran berbagai kegiatan kelembagaan KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Setiap satuan kerja perlu memahami tahapan pengadaan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pelaporan akhir. Hal ini penting agar proses pengadaan berjalan tertib administrasi dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas,” jelas R. Suryanto dalam paparannya.
Melalui kegiatan ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KPU, khususnya dalam aspek pengelolaan administrasi dan logistik yang menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. (TRY).
